Aida Beberkan 8 Strategi Jika Terpilih Jadi Deputi Gubernur Senior BI
PerbesarCalon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman memaparkan visi dan misinya dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR, Rabu (26/8). Dalam pemaparannya, Aida mengusung gagasan bertajuk Bersama Menuju Indonesia Maju, Kebijakan Bank Sentral yang Adaptif, Inovatif, dan Akseleratif.
Aida merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI. Aida mengatakan visi dan misi yang disampaikannya merupakan hasil dari pemahaman dan pengalaman selama berada di BI. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi untuk merespons tantangan ekonomi yang terus berubah.
Menurut Aida, Indonesia memiliki target besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan negara maju. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu memperkuat basis industrinya dengan meningkatkan produktivitas, pembiayaan, serta kualitas tenaga kerja.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai target tersebut. Berdasarkan simulasi yang dipaparkannya, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen untuk dapat mencapai pendapatan per kapita di atas USD 21.000 pada 2045.
“Untuk pergi menjadi negara maju, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan pertumbuhan lintasan pertumbuhan ekonomi kita kalau dalam simulasi yang kami lakukan itu kami sebut dengan skenario super optimis, di mana kita harus bisa tumbuh di atas 7 persen untuk bisa menuju kepada pendapatan per kapita di atas USD 21.000 nanti pada saat 2045,” kata Aida dalam Fit and Proper Test bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8).
Selain mengejar pertumbuhan, Aida menyoroti sejumlah tantangan struktural yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah bonus demografi yang menurutnya akan tertutup pada 2041. Di sisi lain, kualitas dan keterampilan tenaga kerja juga masih perlu terus ditingkatkan.
Karena itu, strategi industrialisasi dinilai perlu diarahkan tidak hanya pada industri yang padat modal, tetapi juga pada industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hilirisasi berbasis sumber daya alam menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut.
Aida juga menilai sektor industri perlu dihubungkan dengan sektor jasa agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara lebih menyeluruh. Pembiayaan dari sektor swasta, termasuk investasi asing langsung atau FDI, juga disebut penting untuk menopang ekspansi ekonomi.
Di tengah upaya tersebut, Indonesia menghadapi tantangan eksternal berupa ketegangan geopolitik dan perubahan pola kerja sama internasional. Menurut Aida, kondisi global yang berubah cepat membuat kebijakan ekonomi harus mampu beradaptasi.
Pada sisi domestik, ia menekankan perlunya memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas, peningkatan nilai tambah, industrialisasi, serta pemerataan. Hilirisasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja menjadi bagian dari strategi yang ia tawarkan.
Untuk merespons berbagai tantangan itu, Aida menyebut Indonesia telah memiliki bauran kebijakan nasional. Sementara itu, BI memiliki bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan pendalaman pasar keuangan, ekonomi dan keuangan inklusif serta hijau, kerja sama internasional, dan pengembangan ekonomi serta keuangan daerah. Di bawahnya, terdapat kebijakan kelembagaan untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan dengan dukungan organisasi, sumber daya, dan tata kelola yang tepat.
Aida mengatakan warna atau fokus kebijakan BI dapat berubah mengikuti tantangan ekonomi yang dihadapi. Dalam kondisi saat ini, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan kecukupan likuiditas agar tetap mendukung pertumbuhan.
“Artinya di sini adalah, sementara yang lain hijau, artinya dia mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi yang oranye ini, di satu sisi, policy rate masih menjaga dari stabilitas nilai tukar, namun tetap memastikan bagaimana kecukupan likuiditas, sehingga tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Jika mendapat amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI, Aida menawarkan penguatan respons kebijakan melalui konsep bank sentral yang adaptif, inovatif, dan akseleratif.
Menurutnya, karakter adaptif diperlukan karena perubahan ekonomi berlangsung cepat. Sementara inovasi dibutuhkan agar respons kebijakan dapat disiapkan lebih awal, bahkan sebelum tantangan berkembang menjadi lebih besar. Adapun akselerasi diperlukan agar kebijakan yang telah memiliki target dan tahapan dapat dilaksanakan lebih cepat.
“Visinya masih tetap, yaitu menjadi bank sentral terbaik di Emerging Economist, dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Aida.
Dalam pemaparannya, Aida menyusun delapan misi atau program kerja. Satu program dinilainya perlu menjadi prioritas segera karena menjadi landasan untuk membangun skenario pertumbuhan ekonomi yang lebih positif.
Program tersebut adalah penguatan sinergi kebijakan nasional dan BI yang dilandasi komunikasi efektif. Aida membaginya ke dalam sejumlah bidang, mulai dari sinergi fiskal-moneter, stabilitas inflasi dan harga, pembiayaan serta KSSK, hingga perbaikan struktur ekonomi dan pembentukan persepsi positif terhadap kebijakan.
Ia menilai fiskal dan moneter merupakan dua motor utama perekonomian. Karena itu, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN perlu disinergikan dengan otoritas moneter agar respons kebijakan dapat dilakukan secara tepat.
Menurut Aida, perbedaan arah kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter bukan persoalan selama keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Tapi yang penting adalah tujuannya sama, tadi menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat fiskalnya bisa harus konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi,” tuturnya.
Selain sinergi kebijakan, Aida menilai komunikasi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan pasar. Pemahaman pelaku ekonomi terhadap kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI dinilai dapat mendorong kepercayaan serta aliran modal ke Indonesia.
Tujuh program lainnya mencakup penguatan kalibrasi bauran kebijakan BI, reformasi data, pengembangan sumber pembiayaan di luar perbankan, penguatan kebijakan pasar uang dan valuta asing, sistem pembayaran inovatif, penguatan UMKM, serta penguatan kebijakan kelembagaan.
Dalam reformasi data, Aida menyoroti pentingnya penyesuaian dengan arsitektur data global. Data yang semakin terstruktur dan dapat digunakan untuk analisis digital dinilai akan memperkuat fungsi pengawasan atau surveillance BI.
Data tersebut juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan devisa sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar.
Di sisi pembiayaan, Aida melihat perlunya Indonesia bergerak melampaui sumber pembiayaan perbankan. Pendalaman pasar uang dan penggunaan instrumen pasar uang baru menjadi salah satu fokus yang ia soroti.
Ia juga mengusulkan optimalisasi platform Investor Relations Unit atau IRU-RIRU-GIRU yang telah dimiliki BI bersama Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Platform tersebut dinilai dapat membantu menghubungkan proyek strategis di daerah dengan sumber pembiayaan.
Sementara pada pasar valuta asing, Aida menyoroti perlunya diversifikasi penggunaan mata uang. Ia menyebut sekitar 80 persen-90 persen transaksi masih menggunakan dolar AS, sementara kerja sama penggunaan mata uang lokal telah dilakukan dengan enam negara.
Aida menegaskan langkah tersebut bukan ditujukan untuk melakukan dedolarisasi, melainkan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara.
Untuk sistem pembayaran, ia menilai inovasi perlu terus dilanjutkan, termasuk melalui kajian cross-border payment. Pengembangan UMKM juga perlu diarahkan agar masuk ke dalam ekosistem yang lebih terintegrasi dan terhubung dengan rantai nilai produksi.
Dengan begitu, UMKM tidak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk masuk ke pasar ekspor dan menjadi bagian dari value chain.
Pada sisi kelembagaan, Aida menyoroti dua hal, yakni perbaikan proses bisnis melalui business process re-engineering dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya dinilai penting agar organisasi BI dapat bekerja lebih efisien sekaligus mampu menghadapi tantangan kebijakan yang semakin kompleks.
Pengalaman ketika nilai tukar mengalami tekanan, menurut Aida, menunjukkan pentingnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengawasan. Saat itu, BI perlu melakukan pemeriksaan terhadap bank dan korporasi dengan transaksi pembelian dalam jumlah besar.
“Terasa sekali betapa diperlukannya peningkatan SDM yang menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah 2 hal yang perlu dilakukan dan tentunya nanti terkait dengan tata kelola,” ujar Aida.
“Saya juga memohonkan terus sinergi yang kita bisa lakukan bersama dan terutama arahan dari Bapak-Ibu sekalian yang terhormat di Komisi XI,” tambahnya.