Kumparan Logo

BI Prediksi Situasi di Timur Tengah Masih Dinamis, Tetap Perkuat Fiskal-Moneter

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (kiri), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Ja Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (kiri), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Ja Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Bank Indonesia (BI) memproyeksi perkembangan situasi di Timur Tengah masih dinamis meski sudah terdapat interim deal antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Untuk itu, BI menilai masih diperlukan penguatan respons baik dari sisi fiskal maupun moneter.

AS dan Iran resmi menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Sebuah seremoni dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 untuk menandai dimulainya masa negosiasi selama 60 hari antara kedua negara tersebut.

“Perkembangan negosiasi antara AS dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih dinamis sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (18/6).

Perry menilai perang di Timur Tengah sudah menimbulkan gangguan produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara, serta menurunkan prospek perekonomian global.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini juga diprediksi masih tetap pada level 3,0 persen, diikuti naiknya tekanan inflasi menjadi sekitar 4,4 persen. Hal tersebut juga dibarengi langkah berbagai bank sentral di dunia yang menaikkan suku bunga acuan.

“Sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga kebijakannya untuk merespons kenaikan inflasi tersebut. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,75 persen dan ke depan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi AS yang lebih tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi mencapai 4,49 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun didorong oleh defisit fiskal yang membesar. Selain itu, indeks dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY) tetap kuat.

“Akibatnya, preferensi penempatan investor global ke negara Emerging Markets belum kuat dan beralih ke aset safe-haven assets di negara maju,” kata Perry.

Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Baik

Sejumlah pekerja berjalan di kawasan Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Perry memaparkan pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga baik. Hal ini ditopang oleh permintaan domestik dan konsumsi pemerintah yang bertumbuh tinggi seiring berlanjutnya program percepatan belanja Pemerintah.

“Terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi Pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik,” ujarnya.

Meski demikian, Perry melihat ekspor perlu terus didorong untuk memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global.

Ke depan, Perry juga mendorong agar berbagai program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, serta implementasi program prioritas terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik.

“Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif,” tutur Perry.