BI Sudah Salurkan Insentif Rp 118 T untuk Sektor Perumahan hingga September 2026
PerbesarGubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Bank Indonesia pada Jumat (2/10). Kedua pihak membahas perkembangan penyaluran dana terhadap program perumahan Presiden Prabowo melalui sejumlah kebijakan BI.
Destry mengungkapkan melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), sektor perumahan, real estate, dan konstruksi mendapatkan plafon sebesar 1,4 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Hingga September 2026, realisasi KLM perumahan telah mencapai sekitar 1,32 persen atau senilai Rp 118 triliun yang diterima oleh 111 bank.
“Jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dioptimalkan, dan itu dengan posisi 1,32 persen itu nilainya sebesar Rp 118 triliun per September 2026 diterima oleh 111 bank,” ungkap Destry dalam pertemuannya dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (2/10).
Destry mengatakan kebijakan KLM turut mendukung peningkatan pangsa kredit atau pembiayaan pada sektor perumahan, real estate, dan konstruksi. Pangsa pembiayaan pada masing-masing sektor itu tercatat sekitar 18,76 persen dan secara keseluruhan setara dengan 18,9 persen dari total kredit perbankan pada Agustus 2026.
Selain KLM, BI juga memberikan pelonggaran kebijakan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 100 persen.
“Di mana artinya nilai kredit sebenarnya bisa diberikan oleh bank itu bisa mencapai 100 persen dari agunannya. Dan kalau perumahan ini kan relatif aman, karena ada rumahnya sebagai jaminan,” jelas Destry.
Selain itu, BI juga mendorong pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Destry menyebut rasio pemenuhan RPIM melalui pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah meningkat dari sekitar 27,8 persen pada 2023 menjadi 29 persen pada 2025.
“Dan tentu nanti kita akan lihat lagi lebih dalam untuk posisi yang terakhir di 2026,” lanjut Destry.
Kebijakan lainnya yang disampaikan Destry adalah perluasan underlying repo bank kepada BI untuk surat berharga atau surat utang milik PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Destry menjelaskan kedua perusahaan itu merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan, sementara SMI juga berperan dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk konstruksi.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan BI terhadap program perumahan. Maruarar mengatakan jumlah rumah subsidi pada 2025 mencapai 278.868 unit.
“Bener-bener Bank Indonesia itu sangat mendukung kita sebagai bagian sama-sama dari NKRI. Saya merasa tidak sendirian, dari kebijakan Bank Indonesia sangat bermanfaat,” ujar Maruarar dalam kesempatan yang sama.
Dalam paparan Maruarar, penyaluran KPR komersial baru melalui peningkatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus meningkat sepanjang April 2025 hingga Juli 2026. Total penyaluran mencapai 115.927 unit dengan nilai mencapai Rp 68,35 triliun pada periode tersebut.
Peningkatan KLM dari 4 persen menjadi 6 persen turut mendorong penyaluran KPR komersial baru. Jumlah penyaluran tercatat terus bertambah dari 9.334 unit pada April 2025 hingga mencapai 115.927 unit pada Juli 2026, dengan nilai pembiayaan yang juga meningkat secara bertahap hingga Rp 68,35 triliun.