Harga Minyak Naik, Wamenkeu Sebut Defisit APBN Bisa Bertambah hingga Rp 6,8 T

Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, Menkeu Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Nurkholisoh Ibnu Aman di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (1/10/2026). Foto: Nur Pangesti/kumparan

Kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) berisiko memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap kenaikan ICP sekitar USD 6,1 per barel diperkirakan dapat menambah defisit hingga Rp 6,8 triliun akibat meningkatnya beban subsidi energi.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan harga minyak menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai pemerintah karena pergerakannya berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran subsidi energi.

“Setiap kenaikan ICP sekitar USD 6,1 diperkirakan berdampak terhadap peningkatan defisit sebesar Rp 6,8 triliun akibat beban subsidi melonjak,” kata Juda di Rancamaya Bogor, Kamis (1/10).

Risiko tersebut muncul di tengah kenaikan harga minyak dunia. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Desember 2026 diperdagangkan pada level USD 100,09 per barel pada Kamis (1/10). Angka tersebut naik 2,1 persen atau USD 2,06 dibandingkan penutupan sebelumnya.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat juga menguat USD 2,06 atau 2,28 persen menjadi USD 92,48 per barel.

Ilustrasi minyak mentah. Foto: Alexander Knyazhinsky/Shutterstock

Di tengah kenaikan harga minyak global, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menahan dampaknya terhadap APBN. Salah satunya melalui perbaikan penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Juda mengatakan subsidi BBM, LPG, dan listrik akan diarahkan agar lebih banyak diterima masyarakat yang membutuhkan. Sebab, sebagian subsidi energi saat ini masih dinilai belum tepat sasaran.

“Saya kira kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini sudah on the pipeline, baik itu listrik, BBM, maupun LPG. Ini kan sebagian belum benar-benar tepat sasaran. Ini yang terus akan dilakukan perbaikan agar subsidi benar-benar mengena pada sasarannya,” ungkap Juda.

Untuk BBM, pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi yang lebih terarah kepada masyarakat kurang mampu dan kendaraan dengan kapasitas mesin rendah. Sementara untuk listrik, subsidi akan diarahkan kepada pelanggan dengan daya listrik rendah.

Menurut Juda, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dapat membantu pemerintah mengendalikan tambahan beban APBN ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.