Hashim Pastikan Pemerintah Tak Lagi Buka Lahan Hutan untuk Sawah

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memastikan bahwa pemerintah tak akan lagi membuka lahan hutan untuk dijadikan sawah. Hal itu karena saat ini Indonesia sudah mencapai swasembada beras.
“Sekarang, karena keberhasilan kita mencapai swasembada beras, Pemerintah Indonesia ingin mengumumkan, khususnya melalui Kementerian Pertanian melalui saya sebagai Utusan Khusus, bahwa Kementerian Pertanian dan pemerintah saat ini merasa tidak perlu lagi memperluas budidaya padi di kawasan yang disebut sebagai kawasan hutan,” kata Hashim dalam The Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10).
Sementara itu untuk beberapa penanaman yang dilakukan di Papua dan Kalimantan, Hashim memastikan hal itu dilakukan bukan di lahan gambut, tetapi pada lahan rawa.
“Saya diberi tahu bahwa kita telah melakukan penanaman di kawasan rawa di Papua, di kawasan rawa, bukan kawasan gambut, tetapi kawasan rawa di Papua dan Kalimantan,” ujar Hashim.
Selain komitmen untuk tak membuka lahan hutan menjadi sawah, Hashim menjelaskan beberapa cara yang akan dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga produksi pangan. Salah satunya adalah intensifikasi sampai penggunaan bibit unggul.
“Kami tidak akan melakukan ekstensifikasi lahan pertanian. Kami akan melakukan dan melanjutkan langkah-langkah intensifikasi, menggunakan varietas baru, benih baru, benih unggul padi dan kedelai untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Hashim.
Hashim menilai kondisi petani saat ini sudah lebih sejahtera di antaranya karena dukungan harga serapan gabah yang menjadi rata pada Rp 6.500 per kg sampai harga pupuk yang dipangkas.
“Para petani Indonesia, sekitar 120 juta orang Indonesia yang hidup di sektor pertanian, saat ini memiliki standar kehidupan yang menurut saya merupakan yang terbaik dan tertinggi sejak 1980-an,” tutur Hashim.
