Kementerian PU Butuh Rp 30,16 Triliun untuk Benahi 136 Perlintasan Sebidang

Petugas Pemelihara Jalan Rel (PPJ) PT KAI, saat melakukan pemasangan palang pintu besi di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (29/4/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparan

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) membutuhkan anggaran untuk pembenahan 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional mencapai Rp 30,16 triliun. Pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2044.

Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan pada Tahap I periode 2025-2029, pemerintah menargetkan penanganan 39 titik perlintasan melalui skema pinjaman luar negeri. Beberapa proyek prioritas di tahun ini berada di Jawa Barat.

"Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp 180,7 miliar," ujar Triono dalam keterangan tertulis dikutip pada Minggu (5/7).

Di Jawa Barat terdapat 42 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian, terdiri atas 14 titik di jalan nasional dan 28 titik di jalan provinsi. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi akan diprioritaskan untuk segera ditangani, yakni Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon.

Sementara itu, untuk pembangunan Flyover Bulak Kapal di Bekasi saat ini juga diusulkan melalui skema dana Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden agar dapat dipercepat tanpa menunggu anggaran reguler.

Sementara itu, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, mengatakan pemerintah juga tengah membangun Flyover dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pusdikpom di Kota Cimahi dengan nilai kontrak Rp 79,19 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).

"Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung," kata Jumardi.

Menurutnya, pembangunan flyover merupakan solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang. Adapun untuk jangka pendek, Kementerian Perhubungan tetap mengalokasikan anggaran penjagaan perlintasan melalui skema aset negara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae juga mendorong percepatan pembangunan Underpass Gatot Subroto di Cimahi, meski secara administratif merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi," ujar Ridwan.