Langkah Kemenkeu Sebelum 2026 Berakhir: Genjot Belanja Rp 945 T-Kejar Pajak Rp 514 T
PerbesarKementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang 2026 berakhir. Kemenkeu berupaya mempercepat realisasi belanja negara sekaligus mengoptimalkan penerimaan, terutama pajak, dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 945 triliun untuk periode November hingga Desember 2026.
“Untuk belanja negara selama bulan November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp 945 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).
Suahasil meminta kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja prioritas agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
“Bukan berarti Rp 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” sebut Suahasil.
Ia menegaskan, percepatan penyerapan anggaran harus tetap mengedepankan efisiensi. Pemerintah perlu memastikan setiap belanja digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari total pagu APBN. Capaian ini meningkat 15,6 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Kejar Penerimaan Pajak Rp 514 Triliun
Di sisi lain, pelaksanaan APBN hingga 31 Oktober 2026 masih mencatatkan defisit sebesar Rp 379,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit itu terjadi karena realisasi belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah. Sampai akhir Oktober 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026 yang mencapai Rp 3.153,6 triliun.
Artinya, pemerintah masih perlu mengumpulkan pendapatan negara sekitar Rp 590,1 triliun selama November-Desember 2026. Penerimaan pajak menjadi kontributor utama yang diharapkan dapat memenuhi sekitar Rp 514 triliun dari kebutuhan.
Suahasil menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghimpun penerimaan sebesar Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Meski demikian, otoritas pajak masih memiliki pekerjaan untuk mengumpulkan tambahan penerimaan sekitar Rp 514 triliun sebelum tahun anggaran berakhir.
“Hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah, dikumpulkan Rp 1.800 triliun. Dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman Pajak,” kata Suahasil.
Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan tersebut, Suahasil mengajak masyarakat turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak. Menurutnya, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi berbagai program dan belanja negara.
“Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.
Secara tahunan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,2 persen secara tahunan.