Luhut Ungkap Pemerintah Bakal Uji Coba Transfer Tunai Bansos Awal 2027
PerbesarKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana melakukan uji coba skema penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan tunai atau cash transfer. Ia menekankan mekanisme tersebut dirancang agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan.
“Jadi (uang tunainya) tidak boleh menjadi judol, tidak boleh untuk minuman keras, tapi mungkin untuk telur, ayam dan sebagainya,” ujar Luhut saat ditemui di sela acara IADEL Connect 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (5/9).
Luhut menjelaskan pemerintah saat ini masih mengolah data dan menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini. Selanjutnya, pemerintah akan mulai uji coba kuartal I dan II pada awal 2027.
“Awal tahun depan kuartal I dan II kita akan uji coba. Jadi kita akan lihat. Jadi semua kita lakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Supaya jangan ada yang salah,” ungkap Luhut.
Luhut menegaskan pelaksanaan program tersebut sejauh ini tidak menggunakan dana tambahan dari APBN. “Dana yang digunakan adalah dana Kementerian/Lembaga yang sudah ada. (Dana) mereka sendiri gunakan,” kata Luhut.
Satu Keluarga Penerima Bisa Dapat Rp 5,4 Juta
Luhut menyebut pemerintah masih menghitung terkait nominal uang tunai yang diterima per keluarga. Saat ini, estimasi awal bantuan berada di kisaran Rp 5,4 juta per keluarga.
“Karena kami hitung kira-kira Rp 5,4 juta per keluarga. Nanti kalau tergantung presiden,” ujar Luhut.
Ia mengatakan besaran bantuan tersebut berpotensi ditingkatkan apabila pemerintah berhasil memperoleh penghematan dari penerapan Govtech yang disebutnya bisa mencapai lebih dari Rp 1.200 triliun. Selain itu, potensi penghematan dari sektor BUMN juga masih akan diperhitungkan.
“Ya presiden kalau lihat pundi-pundinya banyak dia mau tambah kepada rakyat. Itu kan haknya beliau. Itu kan undang-undang melindungi,” tutur Luhut.
Luhut menuturkan pemerintah akan kembali melakukan rapat untuk mempercepat proses pendaftaran penerima program. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat melakukan pendaftaran. Selain itu, pemerintah juga memiliki lebih dari 400 ribu agen yang dapat dilibatkan dalam proses tersebut.
“Mungkin agen-agen ini akan, karena gampang kita train sehingga presiden mau betul-betul berkeadilan. Jadi yang berhak menerima ya dia menerima, yang tidak berhak dia tidak akan menerima,” jelas Luhut.
Luhut menekankan pemerintah juga tengah menguji pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mengolah data penerima bansos berdasarkan kelompok desil 1 hingga 10.
“Kita bisa (menggunakan) AI, membaca nanti mengkaitkan dengan Dukcapil,” tutur Luhut.