Nasib Destry dan Aida Ditentukan Hari Ini, DPR Bakal Umumkan Hasil Seleksi
PerbesarKomisi XI DPR akan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Bank Indonesia (BI) pada Kamis (27/8). Pengumuman tersebut dilakukan setelah DPR menyelesaikan rangkaian fit and proper test terhadap calon Gubernur BI dan Deputi Gubernur Senior BI.
Pada Rabu (26/8), Komisi XI telah menguji dua kandidat, yakni Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI.
Rangkaian seleksi berlanjut hari ini dengan uji kelayakan terhadap dua kandidat Deputi Gubernur BI, yaitu Solikhin M. Juhro dan Anwar Bashori. Salah satu dari keduanya akan menggantikan posisi Aida S. Budiman.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengatakan hasil seleksi calon Deputi Gubernur BI akan diumumkan bersamaan dengan agenda fit and proper test Solikhin dan Anwar.
Penetapan hasil seleksi pimpinan BI melalui rapat paripurna dijadwalkan pada 1 September 2026.
“Pengumumannya besok sore bareng sama deputi gubernur. Untuk Paripurna BI tanggal 1 September. Kalau OJK besok paripurna,” kata Harris kepada wartawan di Komplekd Parlemen RI, Rabu (26/8).
Visi dan Misi Destry Damayanti
Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Destry memaparkan visi dan arah kebijakan yang akan dibawanya apabila dipercaya menjadi Gubernur BI. Ia menyebut gagasan tersebut merupakan kelanjutan dari pemahaman dan pengalaman selama menjalankan tugas sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.
Jika mendapat amanah sebagai Gubernur BI, Destry membawa visi menjadikan bank sentral sebagai lembaga yang tetap relevan menghadapi perubahan, kredibel dalam menjaga stabilitas, sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Visi tersebut diterjemahkan melalui tiga misi. Pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui konsep sinergi merah putih.
Untuk menjalankannya, Destry menyiapkan lima inisiatif strategis. Kelimanya meliputi penguatan bauran kebijakan BI, kebijakan lalu lintas devisa, penguatan inklusi dan keuangan berkelanjutan, tata kelola kelembagaan berbasis inovasi, serta penguatan sinergi merah putih.
Di bidang moneter, stabilitas rupiah tetap menjadi perhatian utama. Destry ingin stabilisasi nilai tukar dilakukan melalui intervensi yang lebih terukur, sembari mengoptimalkan operasi moneter agar transmisi kebijakan berjalan semakin efektif.
Sementara pada sektor makroprudensial, instrumen yang tersedia akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang aman, efisien, serta inklusif.
Meski mendorong digitalisasi, Destry menegaskan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai tetap harus dipenuhi. “Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T,” katanya.
BI juga akan memperkuat peran 46 kantor perwakilan dalam negeri sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Peran tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi kerakyatan.
Bagi Destry, sinergi menjadi salah satu kunci dalam menjalankan seluruh agenda tersebut. Menurutnya, keberhasilan bank sentral tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bekerja secara mandiri, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ia kemudian menutup pemaparan dengan prinsip 3I dan 1S, yakni kebijakan yang impactful, inklusif, dan integrasi yang diwujudkan melalui sinergi.
Aida S. Budiman Ingin BI Lebih Adaptif dan Akseleratif
Jika dipercaya menjadi Deputi Gubernur Senior BI, Aida menawarkan pendekatan bank sentral yang adaptif, inovatif, dan akseleratif.
Sifat adaptif dibutuhkan karena perubahan ekonomi berlangsung cepat. Inovasi diperlukan agar kebijakan dapat disiapkan sebelum tantangan berkembang semakin besar. Sementara akselerasi diperlukan agar kebijakan yang telah memiliki target dan tahapan dapat dilaksanakan lebih cepat.
“Visinya masih tetap, yaitu menjadi bank sentral terbaik di Emerging Economist, dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Aida.
Dalam pemaparannya, Aida merancang delapan misi atau program kerja. Salah satu yang dinilai harus segera menjadi prioritas adalah penguatan sinergi kebijakan nasional dan BI dengan komunikasi yang efektif.
Program tersebut mencakup sinergi fiskal-moneter, stabilitas inflasi dan harga, pembiayaan serta KSSK, perbaikan struktur ekonomi, hingga pembentukan persepsi positif terhadap kebijakan.
Menurut Aida, fiskal dan moneter merupakan dua motor utama perekonomian. Karena itu, asumsi dalam penyusunan APBN perlu disinergikan dengan otoritas moneter agar respons kebijakan dapat dilakukan secara tepat.
Ia menilai perbedaan arah kebijakan fiskal dan moneter bukan persoalan selama keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Tapi yang penting adalah tujuannya sama, tadi menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat fiskalnya bisa harus konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi,” tuturnya.
Selain sinergi kebijakan, komunikasi menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan pasar. Menurut Aida, pemahaman pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah dan BI dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong aliran modal ke Indonesia.
Tujuh program lainnya meliputi penguatan kalibrasi bauran kebijakan BI, reformasi data, pengembangan sumber pembiayaan di luar perbankan, penguatan kebijakan pasar uang dan valuta asing, sistem pembayaran inovatif, penguatan UMKM, serta kebijakan kelembagaan.
Dalam agenda reformasi data, Aida menekankan perlunya penyesuaian dengan arsitektur data global. Data yang lebih terstruktur dan dapat dimanfaatkan dalam analisis digital dinilai akan memperkuat fungsi pengawasan atau surveillance BI.
Data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan devisa sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar.
Dari sisi pembiayaan, Aida mendorong Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada sumber pembiayaan perbankan. Pendalaman pasar uang dan pengembangan instrumen baru menjadi salah satu fokus yang ditawarkan.
Ia juga mengusulkan optimalisasi platform Investor Relations Unit atau IRU-RIRU-GIRU yang telah dimiliki BI bersama Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Platform tersebut dapat digunakan untuk mempertemukan proyek strategis di daerah dengan sumber pembiayaan.
Untuk pasar valuta asing, Aida menyoroti perlunya diversifikasi penggunaan mata uang. Ia menyebut sekitar 80 persen-90 persen transaksi masih menggunakan dolar AS, sementara kerja sama penggunaan mata uang lokal telah dilakukan dengan enam negara.
Aida menegaskan kebijakan tersebut bukan bertujuan melakukan dedolarisasi. Fokusnya adalah meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara.
Pada sistem pembayaran, inovasi akan terus didorong, termasuk melalui kajian cross-border payment. Sementara pengembangan UMKM diarahkan agar semakin terintegrasi dengan ekosistem produksi dan rantai nilai.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang menembus pasar ekspor dan masuk ke dalam value chain.
Di sisi kelembagaan, Aida menyoroti dua agenda utama, yakni perbaikan proses bisnis melalui business process re-engineering dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya dinilai penting agar BI dapat bekerja lebih efisien dan siap menghadapi kompleksitas kebijakan.
Pengalaman saat nilai tukar mengalami tekanan, kata Aida, memperlihatkan pentingnya SDM dengan kemampuan pengawasan yang kuat. Ketika itu, BI harus melakukan pemeriksaan terhadap bank dan korporasi yang melakukan transaksi pembelian dalam jumlah besar.
“Terasa sekali betapa diperlukannya peningkatan SDM yang menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah 2 hal yang perlu dilakukan dan tentunya nanti terkait dengan tata kelola,” ujarnya.
Di penghujung pemaparannya, Aida kembali menegaskan gagasan Bersama Menuju Indonesia Maju melalui delapan respons kebijakan dan tiga strategi utama. Ia berharap sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi XI DPR RI, dapat terus diperkuat untuk mendukung pencapaian target ekonomi Indonesia.