OJK Tindak 10 Kasus Pelanggaran di Pasar Modal, Pelaku Harus Balikkan Total Rp 23,77 M

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di sektor pasar modal. Penindakan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan OJK terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di pasar modal.
Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Sabtu (21/11), OJK menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memberikan perlindungan kepada investor.
Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran prosedur transaksi material dan transaksi afiliasi, serta tidak dipenuhinya kewajiban pengalihan saham.
OJK menetapkan sanksi berdasarkan karakteristik dan tingkat keseriusan masing-masing pelanggaran. Bentuk penindakan yang diberikan meliputi perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, denda administratif, hingga kewajiban memenuhi ketentuan tertentu.
Dari 10 kasus tersebut, OJK menangani tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp 23,77 miliar. Nilai Rp 23,77 miliar tersebut merupakan jumlah keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang telah terealisasi pengembaliannya.
Selain itu, OJK menetapkan denda administratif dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal.
Penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga memastikan praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak tegas. OJK juga berupaya mencegah pelaku tetap menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, serta memastikan seluruh kewajiban di pasar modal dipenuhi sesuai ketentuan.
Berikut ini rincian hasil pemeriksaan, pelanggaran, serta sanksi dan tindakan administratif yang ditetapkan OJK:
1. Manipulasi Perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) Periode 20 Maret–21 Juli 2023
OJK menemukan praktik manipulasi perdagangan saham HOMI berdasarkan pemeriksaan transaksi selama 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Pelanggaran tersebut melibatkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.
Teddi Budiman merupakan Direktur PT Sakti Maju Berdikari sekaligus pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan KEP-101/PM/PJ-WPPE/TTE/2025 tertanggal 15 September 2025 yang berlaku hingga 4 November 2028. Teddi juga menjabat sebagai manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas. Hermanto merupakan pihak yang memiliki akses terhadap rekening bank PT Sakti Maju Berdikari, sedangkan Indra S merupakan adik dari Hermanto.
OJK menemukan pola transaksi yang melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perdagangan tersebut. Pola transaksi itu dinilai tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran saham yang sebenarnya. Keuntungan tidak sah dari aktivitas perdagangan saham HOMI tercatat sebesar Rp 6.893.961.022 atau sekitar Rp 6,89 miliar.
2. Manipulasi Perdagangan Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) Periode 4–19 Mei 2021
OJK menemukan pelanggaran dalam transaksi saham SAMF selama 4–19 Mei 2021 yang melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 34 dan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.
Pihak-pihak yang terlibat adalah JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
OJK memerintahkan JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 10.836.819.367.
Sementara itu, empat individu lainnya, yakni Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat, diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 1.717.032.907.
3. Manipulasi Perdagangan Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) Periode 6 September–18 Oktober 2022
OJK menemukan manipulasi perdagangan saham SMDM selama 6 September hingga 18 Oktober 2022 yang melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 34 dan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.
Pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.
Enam pihak, yaitu Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto, melakukan transaksi saham SMDM saat mengikuti kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Pola transaksi ini dinilai menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya. OJK menetapkan keuntungan tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut sebesar Rp 4.322.722.400.
4. Pelanggaran Keterbukaan Informasi PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
OJK menemukan pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi yang dilakukan PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), termasuk oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan pada 2022. Pihak yang terkait dalam pelanggaran tersebut adalah Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha.
Perusahaan dinilai tidak menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK, tidak mengumumkannya kepada masyarakat, serta tidak mencantumkan informasi tersebut dalam Laporan Tahunan TECH 2022.
5. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Material PT Karya Bersama Anugerah Tbk
OJK menyatakan PT Karya Bersama Anugerah Tbk melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c POJK Nomor 17/POJK.04/2020 karena tidak menjalankan prosedur transaksi material dalam perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Atas pelanggaran tersebut, perusahaan dikenai denda administratif sebesar Rp 800 juta.
OJK juga menjatuhkan sanksi kepada dua anggota direksi, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, karena dinilai tidak menjalankan tugas pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
Keduanya dinyatakan melanggar Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan dikenai denda administratif sebesar Rp 400 juta secara tanggung renteng.
6. Pelanggaran Kewajiban Pengalihan Saham Treasuri PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
OJK menyatakan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk melanggar ketentuan pengalihan saham treasuri karena belum mengalihkan 114.068.100 saham hasil pembelian kembali hingga batas waktu 4 April 2025.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pasal 12 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.04/2013 sebagaimana telah dicabut dan diubah melalui Pasal 13 POJK Nomor 13 Tahun 2023 yang merujuk pada Pasal 16 dan Pasal 14 POJK Nomor 30/POJK.04/2017.
Atas pelanggaran tersebut, perusahaan dikenai denda administratif sebesar Rp 550 juta. OJK juga memerintahkan perusahaan mengalihkan 114.068.100 saham hasil pembelian kembali yang dilakukan pada periode 21 September hingga 23 November 2015. Pengalihan saham tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
7. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
OJK menyatakan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam penambahan penyertaan modal perusahaan kepada PT Sinarniaga Sejahtera.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c juncto Pasal 4 ayat (3) huruf a POJK Nomor 42/POJK.04/2020. Atas pelanggaran tersebut, perusahaan dikenai denda administratif sebesar Rp 325 juta.
8. Pelanggaran Kewajiban Pengalihan Saham kepada Masyarakat oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
OJK menyatakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melanggar ketentuan pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), yang sebelumnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk.
Pelanggaran terjadi karena perusahaan tidak mengalihkan kembali saham hasil Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan.
Saham yang wajib dialihkan kembali minimal sebesar 2,62 persen dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham. Kewajiban tersebut seharusnya diselesaikan paling lambat dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib berakhir pada 22 April 2019, yakni 22 April 2021.
OJK memerintahkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengalihkan kembali saham SMCB kepada masyarakat dengan jumlah minimal 2,62 persen dari modal disetor atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat 31 Desember 2026. Selain perintah pengalihan saham, perusahaan dikenai denda administratif sebesar Rp 550 juta.
9. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
OJK menyatakan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam proses akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 10 huruf b dan c, serta Pasal 22 angka 1 POJK Nomor 42/POJK.04/2020. Atas pelanggaran tersebut, perusahaan dikenai denda administratif sebesar Rp 75 juta.
10. Pelanggaran Ketentuan Pelaporan Keuangan dan Keterbukaan Informasi PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 300 juta dan peringatan tertulis kepada PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk atas pelanggaran ketentuan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.
Pelanggaran yang ditemukan meliputi penyajian arus kas dari transaksi dengan pihak berelasi, pencatatan saldo piutang dan utang yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan transaksi afiliasi.
Perusahaan juga tidak memenuhi sejumlah kewajiban keterbukaan informasi, termasuk mengenai perjanjian utang dan keterlambatan pengumuman pengangkatan Ketua Komite Audit.
Selain perusahaan, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 15 juta kepada Jailani atas pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan perusahaan untuk tahun buku 2020.
