Purbaya Awasi Dapur MBG, Sebut Anggaran Bisa Dipangkas Kalau Terbukti Melanggar
PerbesarMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan pengawasan khusus terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia untuk memantau tata kelola dapur tersebut.
Purbaya mengatakan pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pengelolaan SPPG di berbagai daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” kata Purbaya di kawasan Sunter, Selasa (8/9).
Tim DJPb nantinya akan menyampaikan laporan langsung baik kepada Purbaya maupun Badan Gizi Nasional (BGN) apabila menemukan persoalan dalam pengelolaan SPPG.
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan dapat mengambil langkah terhadap anggaran MBG jika temuan dari hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti.
“Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco ya kita kasih masukan ke BGN bahwa di suatu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan. Dan kalau nggak didengar ya kita kurangin anggarannya otomatis,” tegas Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menilai pelaksanaan MBG saat ini semakin efisien. Ia menyoroti kinerja Sudaryono sejak memimpin BGN dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Purbaya menyebut kebutuhan anggaran MBG yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp 330 triliun telah ditekan menjadi Rp 270 triliun. Angka itu kemudian kembali turun menjadi sekitar Rp 240 triliun.
Menurutnya, efisiensi tersebut masih bisa berlanjut sehingga kebutuhan anggaran MBG pada tahun ini berpotensi berada di bawah Rp 200 triliun.
“Jadi Kepala BGN yang baru, orangnya cukup bagus ya. Bagus malah. Itu sudah melakukan efisiensi implementasi program itu. Sudah ada penghematan yang besar,” ungkap Purbaya.
Untuk pelaksanaan MBG hingga 2027, Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran maksimal berada di kisaran Rp 240 triliun. Namun, angka tersebut masih akan bergantung pada efektivitas langkah efisiensi yang dilakukan BGN.
“Itu kan dianggarkan Rp 240 triliunan ya, anggarannya segitu. Cuma nanti kita lihat apakah langkah-langkah efisiensi yang sedang dijalankan oleh BGN akan benar-benar bisa menekan ke bawah apa enggak. Tapi saya pikir sih patokannya segitu, Rp 240 triliun maksimum,” tutur Purbaya.