Meninjau Kembali Pembangunan IKN: Kepentingan Rakyat atau Sekadar Egosentrisme?

IKN (Ibu Kota Nusantara) Sumber:www.shutterstock.com

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek berkelanjutan yang hingga kini masih menjadi perbincangan. Dari berbagai alasan yang dikemukakan mengenai pemindahan ibu kota, ternyata banyak yang hanya sebatas isu tanpa bukti konkret dan terkesan bertujuan untuk mengelabui rakyat. Beberapa alasan yang sering dikemukakan, seperti Jakarta akan tenggelam, pemerataan ekonomi, kebisingan, dan kerawanan banjir, tampaknya tidak lebih dari dalih semata.

Isu Jakarta akan tenggelam merupakan isu klasik yang kerap diulang-ulang. Jika alasan pemerataan ekonomi benar adanya, mengapa di Jakarta sendiri masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal layak? Jika tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan ekonomi, maka seharusnya kebijakan tersebut dapat dibatalkan dengan melihat fakta di lapangan bahwa ketimpangan ekonomi masih terjadi di ibu kota saat ini.

Kebisingan adalah hal yang wajar bagi sebuah ibu kota. Di mana pun ibu kota berada, kebisingan akan tetap ada dan tidak dapat dihindari. Sebagai pusat pemerintahan dan tempat bertemunya berbagai aktivitas masyarakat dari seluruh Indonesia, kebisingan merupakan konsekuensi yang harus diterima.

Pembangunan IKN bukanlah proyek yang membutuhkan biaya sedikit, melainkan dana yang sangat besar. Sementara itu, pemasukan negara saat ini masih terbatas. Keputusan untuk membangun IKN bukanlah keputusan terbaik, bahkan terkesan tergesa-gesa.

Dalam pembangunan, aspek utama yang harus diperhatikan adalah kondisi ekonomi. Jika ekonomi belum cukup stabil, apalagi masih lemah, sebaiknya pemindahan ibu kota ditunda. Masih banyak persoalan lain yang harus diutamakan dalam pemerintahan. Membangun IKN bukanlah hal yang direkomendasikan untuk Indonesia saat ini karena pembangunan ibu kota baru berarti memulai segalanya dari nol, dan itu bukan perkara mudah. Lebih miris lagi jika pembangunan ini harus dibiayai dengan utang dari negara lain, yang pada akhirnya justru membebani rakyat dengan lonjakan pajak di berbagai sektor. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penindasan dalam kedok pembangunan.

Presiden Prabowo telah mengambil kebijakan luar biasa dengan memblokir anggaran IKN karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membangun ibu kota baru. Masih ada hal lain yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan daripada pembangunan ibu kota baru.

Yang dikhawatirkan dari proyek IKN adalah adanya unsur egosentrisme dalam kebijakan ini. Pemindahan ibu kota seharusnya bukan atas kepentingan segelintir pihak, melainkan demi kepentingan seluruh rakyat dan negara.