Menimbang IKN sebagai Proyek Gagal Jokowi

Prajurit TNI AD mengendarai mobil taktis Maung yang membawa duplikat bendera Pusaka Merah Putih dan salinan naskah teks proklamasi saat meninggalkan Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Dalam hitungan hari, periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir, tepatnya 20 Oktober 2024. Ia akan digantikan oleh Prabowo Subianto, yang sangat terang-terangan didukungnya sedari awal. Kita masih ingat, di media massa, saat seputar Pilpres 2024, Jokowi secara implisit maupun eksplisit merasa tidak bersalah memberikan endorsement dan dukungan kepada Prabowo.

Wakil Presiden terpilih adalah anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, yang sejatinya tidak lolos peraturan ambang batas minimal usia. Namun disebabkan “bantuan” sistematis Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Gibran pun lolos kontestasi Pilpres dan memenangkannya.

Di antara seabreg program untuk mengisi agenda pembangunannya, tersebutlah proyek mega-rekasana pendirian dan pemindahan ibukota negara, sebagai salah satu proyek yang paling kontroversial dari kepresidenan Jokowi. Sebuah lokasi di kabupaten Penajem Utara, dijadikan sebagai wilayah baru ibukota negara, yang kemudian diberi nama Nusantara.

IKN, singkatan dari Ibu Kota Nusantara, kemudian semakin populer dari hari ke hari, baik disebabkan settingan pemberitaan (news agenda setting) maupun kontroversi yang penuh pro dan kontra.

Seiring waktu, dan terutama di ujung masa-masa akhirnya menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara ini, proyek IKN terus menyulut kontroversi. Dengan tujuan mendesentralisasi kekuasaan dari Jakarta dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, proyek ini menghadirkan ambisi yang besar. Pada gilirannya, banyak yang mulai mempertanyakan apakah IKN adalah sebuah proyek sukses atau justru merepresentasikan kegagalan besar Jokowi dalam memimpin pembangunan (infrastruktur) yang begitu masif.

Kontroversi dan Tantangan Awal

Sejak awal pengumuman, proyek IKN sudah menghadapi gelombang kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama datang dari tokoh intelektual dan pengamat seperti Rocky Gerung, yang menyebut bahwa proyek IKN adalah "proyek gagal Jokowi."

Dalam pandangannya, pembangunan IKN tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat, melainkan hanya memenuhi ambisi politik pemerintah. Pandangan ini menambah panjang deretan kritik, di mana beberapa pihak juga menilai bahwa proyek ini lebih didorong oleh kepentingan elite daripada kebutuhan rakyat .

Salah satu kontroversi terbesar yang melingkupi proyek ini adalah dugaan bagi-bagi lahan kavling kepada elite tertentu. Tak kurang dari media sekelas Tempo pernah menurunkan laporan tentang distribusi lahan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan IKN bukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat, melainkan demi keuntungan segelintir kelompok yang memiliki akses khusus. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan etis tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh proyek besar ini.

Masalah Pendanaan

Selain dari aspek politis, masalah pendanaan juga menjadi sorotan utama. Proyek IKN memerlukan anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp 466 triliun, menurut laporan dari KSP (Kantor Staf Presiden). Meskipun Jokowi pernah menyatakan bahwa tidak semua pendanaan akan ditanggung oleh APBN, melainkan sebagian besar akan berasal dari investor swasta, hal ini masih menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Apakah pemerintah bisa menarik investor dalam jumlah besar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global?

Pendanaan yang besar ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai prioritas pemerintah. Dalam laporan BBC, disebutkan bahwa banyak pihak menilai proyek ini kurang relevan di tengah banyaknya masalah mendesak lain yang dihadapi negara, seperti krisis ekonomi, penanganan pasca pandemi, dan ketimpangan sosial.

Mereka bertanya-tanya apakah sumber daya yang begitu besar sebaiknya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta dan daerah-daerah lain yang sudah tertinggal, daripada membangun kota baru yang belum tentu langsung membawa manfaat ekonomi bagi rakyat .

Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat

Dari sudut pandang lingkungan, proyek IKN juga menimbulkan kekhawatiran serius. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hutan tropis dengan kekayaan biodiversitas tinggi, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Selain itu, pembangunan skala besar ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.

Menurut laporan berbagai media, kelompok masyarakat adat dan aktivis lingkungan sudah lama mengkritik proyek ini karena dianggap tidak memperhatikan hak-hak tanah masyarakat lokal, serta tidak cukup memperhitungkan dampak ekologis jangka panjang.

Kritik dari kelompok ada dan aktivis lingkungan itu sangat beralasan, mengingat lingkungan Kalimantan Timur adalah kawasan yang sudah berulang kali mengalami deforestasi akibat industri tambang dan perkebunan. Pembangunan IKN hanya akan menambah beban bagi ekosistem yang sudah rentan. Dalam konteks ini, proyek ini tidak hanya menghadapi kritik dari sudut pandang ekonomi dan politik, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kepentingan Siapa?

Salah satu kritik paling tajam datang dari berbagai pihak yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang akan diuntungkan oleh pemindahan ibu kota ini. Sebagian pihak berspekulasi bahwa proyek IKN lebih banyak memenuhi kepentingan elite politik dan bisnis daripada rakyat luas.

Pembangunan kota baru yang diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi baru dan model futuristik Indonesia justru dinilai hanya akan memperkaya segelintir pengembang besar dan kelompok tertentu yang memiliki akses ke pemerintahan.

Selain itu, argumen bahwa pemindahan ibu kota akan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi juga banyak diperdebatkan. Menurut pengamat, masalah di Jakarta lebih terkait dengan manajemen kota yang buruk dan kebijakan pembangunan yang tidak merata, daripada lokasinya sebagai ibu kota.

Jika pemerintah hanya fokus pada pemindahan ibu kota tanpa memperbaiki infrastruktur dasar dan tata kelola perkotaan di Jakarta, maka dampak jangka panjang dari pemindahan ini akan datang bagai efek domino.

Kesuksesan atau Kegagalan?

Meskipun proyek IKN terus berjalan, tanda-tanda bahwa proyek ini akan menghadapi kegagalan semakin jelas. Penundaan dalam jadwal pembangunan, kekurangan investor, dan keraguan mengenai dampak ekonomi dari proyek ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan IKN. Apalagi, proyek sebesar ini memerlukan stabilitas politik dan ekonomi yang kuat untuk dapat berjalan dengan baik, sesuatu yang masih menjadi tantangan di Indonesia saat ini.

Sebagian besar kritikus menilai bahwa Jokowi berpeluang besar meninggalkan proyek ini sebagai beban bagi pemerintahan yang akan datang. Jika proyek IKN gagal mencapai tujuannya atau justru terbengkalai, hal ini dapat menjadi catatan negatif yang akan membayangi warisan kepemimpinan Jokowi.

Dalam konteks ini, proyek IKN tidak hanya menjadi ujian ambisi Jokowi sebagai pemimpin, tetapi juga kemampuan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan proyek-proyek besar secara berkelanjutan dan efektif.

Berangkat dari berbagai kritik yang muncul, baik dari aspek politik, ekonomi, lingkungan, maupun sosial, menunjukkan bahwa proyek ini masih jauh dari sukses. Dengan pendanaan yang masih belum jelas, kontroversi terkait distribusi lahan, dan tantangan lingkungan yang besar, sulit untuk melihat proyek ini sebagai terobosan besar dalam pembangunan nasional.

Sekali lagi, kita semua amat khawatir, proyek IKN menjadi warisan Jokowi yang paling signifikan mengandung problema multidimensi, membebani negara dengan anggaran yang luar biasa besar, manfaatnya masih belum jelas, progres proyeknya tidak lancar, dan terkesan dipaksakan.

Dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, presiden terpilih Prabowo (terancam) akan mewarisi proyek ini sebagai beban politik dan ekonomi. Ia harus menghadapi tantangan mengumpulkan investasi swasta yang terbukti masih nihil serta mengatasi keraguan publik mengenai relevansi IKN. [*]