Narasi Bawang dan Politik Anekdotal

Dok. Buatan AI.

DISKURSUS politik tidak selalu hadir melalui perdebatan geopolitik, pertumbuhan ekonomi, atau strategi pembangunan, melainkan dapat pula muncul dari sesuatu yang sangat sederhana: pekerjaan seorang perempuan dari Kabupaten Bogor. Dalam pidato kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Kalimat yang dimaksudkan untuk mendekatkan keberhasilan pemerintah kepada pengalaman rakyat itu justru memantik keraguan publik.

Keraguan tersebut amat beralasan. Publikasi pemerintah pasca pidato menggambarkan Susanah sebagai penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako yang mencari penghasilan tambahan dengan menjahit kain majun serta bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis. Dari menjahit kain majun, ia disebut menerima Rp700 per kilogram, bukan Rp700.000, dan mampu menyelesaikan sekitar 20 kilogram sehari. Perbedaan pekerjaan dan angka hingga seribu kali lipat itu menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar salah sebut, melainkan kegagalan memverifikasi realitas sebelum menjadikannya narasi negara.

Politik Anekdotal

Secara retoris, menghadirkan warga dalam pidato merupakan pilihan yang mudah dipahami. Statistik kemiskinan, bantuan sosial, dan pekerjaan informal terasa abstrak; wajah seorang ibu membuatnya konkret. Melalui Susanah, negara ingin menunjukkan bahwa kebijakan menyentuh manusia nyata, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan birokrasi.

Strategi ini berdekatan dengan personalisasi politik, yaitu kecenderungan komunikasi politik memusatkan perhatian pada individu, bukan institusi atau struktur yang lebih luas (Enli dan Skogerbø, 2013). Dalam komunikasi populis, kedekatan tersebut sering dibangun melalui bahasa sederhana, kisah personal, dan simbol “rakyat." Namun, menghadirkan seorang warga tidak dengan sendirinya membuktikan populisme. Istilah yang lebih presisi untuk kasus ini adalah politik anekdotal: pengalaman individual digunakan untuk mewakili keberhasilan kebijakan.

Masalah timbul ketika anekdot menggantikan kenyataan struktural sebenarnya di lapangan. Pekerjaan informal, upah rendah, ketidakpastian pendapatan, perlindungan sosial, dan ketimpangan menyusut menjadi kisah yang mudah dicerna. Susanah tidak lagi semata-mata hadir sebagai warga dengan pengalaman hidupnya sendiri, tetapi sebagai ilustrasi keberhasilan negara. Representasi semacam itu selalu selektif: ada kenyataan yang ditampilkan, sementara kompleksitas lain dikeluarkan dari bingkai.

Karena itu, pokok persoalannya bukan hanya kewajaran nominal. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah siapa yang memilih cerita, mengumpulkan keterangan, memeriksa satuan, menyusun teks, dan memastikan bahwa presiden tidak membacakan informasi keliru. Jika kisah warga benar dan terverifikasi, ia dapat memperkuat kredibilitas kebijakan. Jika keliru, ia memperlihatkan rapuhnya fondasi pengetahuan yang dipakai negara untuk berbicara tentang rakyat.

Kegagalan Epistemik

Presiden adalah komunikator terakhir dalam rantai informasi yang panjang. Di belakang satu kalimat pidato terdapat sumber lapangan, pendamping program, birokrasi kementerian, penulis pidato, staf kepresidenan, dan proses penyuntingan. Karena itu, ketika informasi bermasalah mencapai podium kepala negara, persoalannya tidak semestinya dibebankan hanya kepada orang yang mengucapkannya.

Athanassiades, melalui “The Distortion of Upward Communication in Hierarchical Organizations” (1973), menunjukkan bahwa informasi yang bergerak dari bawah ke atas dapat mengalami penyaringan akibat struktur kekuasaan, kebutuhan bawahan, dan iklim organisasi. Kerangka ini tidak membuktikan bahwa kasus Susanah disebabkan distorsi birokrasi. Ia membantu menunjukkan titik pemeriksaan: dari mana data berasal, siapa mengubahnya, siapa memverifikasinya, dan siapa bertanggung jawab atas kekeliruan.

Kasus ini dengan demikian memperlihatkan kegagalan epistemik di mana institusi negara tidak cukup cermat memastikan bahwa pengetahuan yang diproduksinya sesuai dengan kehidupan warga yang diwakili. Ironisnya, publikasi pemerintah sendiri memberikan keterangan yang berbeda dari pidato presiden. Negara seolah memiliki dua versi kenyataan tentang orang yang sama.

Dalam ekosistem digital, kontradiksi semacam itu tidak berhenti di podium. Kalimat presiden segera berubah menjadi potongan video, meme, judul berita, dan bahan olok-olok. Publik bukan lagi penerima pasif; mereka membandingkan sumber, mengakses jejak digital, mendatangi lapangan, lalu menguji klaim resmi. Narasi yang dirancang untuk memperlihatkan kedekatan dengan rakyat akhirnya menghasilkan jarak dan pertanyaan: apakah pemerintah sungguh memahami kehidupan rakyat?

Perubahan itu sejalan dengan logika populisme digital. Sementara, platform memberi keuntungan kepada pesan yang personal, emosional, sederhana, dan menghubungkan pemimpin secara langsung dengan warga.

Akan tetapi, infrastruktur yang mempercepat penyebaran kisah keberhasilan juga mempercepat pembongkaran kekeliruannya. Ketika dokumen pemerintah, kesaksian keluarga, rekaman pidato, dan laporan lapangan tersedia bersamaan, kendali atas makna tidak lagi berada sepenuhnya pada komunikator. Publik dapat menyusun tafsir tandingan dari serpihan informasi yang sebelumnya terpisah.

Di sinilah efek bumerang komunikasi bekerja. Maksud awal komunikator tidak otomatis menentukan penerimaan khalayak. Cerita tentang keberhasilan bantuan sosial dapat bergeser menjadi bukti jauhnya negara dari kehidupan penerimanya. Semakin dramatis perbedaan antara narasi dan fakta, semakin besar pula peluang pesan diparodikan. Masalahnya bukan media sosial terlalu gaduh, melainkan pesan resmi memasuki ruang publik tanpa fondasi faktual yang cukup kukuh untuk menghadapi pengujian bersama.

Meski demikian, viralitas bukan ukuran kebenaran. Kritik publik tetap harus tunduk pada verifikasi, sebagaimana pernyataan resmi tidak otomatis menjadi fakta. Menuduh presiden berbohong juga tidak tepat tanpa bukti kesengajaan. Namun, menyebutnya sekadar salah ucap terlalu ringan karena akurasi kepala negara merupakan bagian dari kredibilitas institusional.

Peristiwa ini seharusnya dijadikan momentum pembenahan. Setiap kisah warga dalam pidato presiden perlu dilengkapi lembar verifikasi yang memuat sumber, pekerjaan, nominal, satuan, konteks, dan persetujuan orang bersangkutan. Pemeriksaan silang harus dilakukan setidaknya oleh unit pengelola program dan tim penyusun pidato. Apabila kekeliruan terjadi, koreksi perlu disampaikan cepat, terbuka, serta melalui kanal resmi yang jangkauannya setara dengan pesan awal.

Pada akhirnya, bawang dalam pidato itu menyimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada Rp700.000. Di belakangnya terdapat politik representasi, produksi pengetahuan birokrasi, personalisasi kepemimpinan, dan kemampuan publik menguji narasi kekuasaan di hadapan masyarakat yang semakin kritis.

Pertanyaan terpenting bukan hanya apakah besaran upah tersebut benar atau keliru, melainkan seberapa serius negara memahami kenyataan warga sebelum berbicara atas nama mereka. Dalam praktik demokrasi, rakyat bukan hiasan retoris di podium, melainkan sumber empiris yang harus didengar, diverifikasi, diurus, dan dihormati.