Di Balik Impor Rudal BrahMos: dari Buyer State Menuju Builder State
Tulisan dari Mohd Agoes Aufiya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarRencana Indonesia untuk mengakuisisi rudal supersonik BrahMos dari India patut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Tidak ada yang keliru dengan keputusan membeli sistem persenjataan yang terbukti memiliki kemampuan tinggi apabila hal tersebut memang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan nasional.
Namun, di balik rencana pembelian tersebut, terdapat satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar spesifikasi rudal atau nilai kontraknya. Mengapa Indonesia masih berada pada posisi sebagai pembeli teknologi pertahanan, sementara India telah berkembang menjadi salah satu negara yang mampu merancang, mengembangkan, dan memproduksi berbagai sistem rudal strategisnya sendiri?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan Indonesia dengan India secara sederhana. Kedua negara memiliki sejarah, ancaman keamanan, kapasitas ekonomi, dan orientasi strategis yang berbeda. Akan tetapi, pengalaman India menawarkan satu pelajaran penting mengenai bagaimana sebuah negara berkembang dapat membangun kemandirian teknologi pertahanan melalui visi jangka panjang yang konsisten.
Dalam tulisan ini, saya menggunakan dua istilah sebagai kerangka analitis, yakni Buyer State dan Builder State. Buyer State menggambarkan negara yang memenuhi kebutuhan pertahanannya terutama melalui pembelian teknologi dari luar negeri. Sebaliknya, Builder State adalah negara yang secara bertahap membangun kemampuan nasional untuk meneliti, merancang, mengembangkan, menguji, dan memproduksi teknologi pertahanannya sendiri. Kedua istilah ini bukan kategori baku dalam literatur Hubungan Internasional, melainkan kerangka analisis untuk memahami pilihan strategi pembangunan industri pertahanan suatu negara.
Modernisasi Tidak Boleh Berhenti pada Pengadaan
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih membutuhkan pengadaan alutsista dari luar negeri. Modernisasi TNI tidak mungkin menunggu hingga seluruh teknologi dapat diproduksi di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, pembelian BrahMos dapat dipahami sebagai langkah yang rasional untuk memenuhi kebutuhan operasional saat ini.
Namun, modernisasi tidak boleh berhenti pada aktivitas pengadaan. Jika setiap kali menghadapi kebutuhan strategis Indonesia selalu mengandalkan pembelian dari luar negeri, maka ketergantungan tersebut akan terus berulang. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi membatasi ruang tumbuh industri pertahanan nasional, memperlambat penguasaan teknologi, serta mengurangi kemandirian strategis Indonesia. Oleh karena itu, pembelian alutsista seharusnya diposisikan sebagai jembatan menuju penguasaan teknologi, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan pertahanan nasional.
Apa yang dilakukan India selama lebih dari enam dekade menunjukkan bahwa membangun teknologi strategis memang tidak mudah. Sejak mendirikan Defence Research and Development Organisation (DRDO) pada tahun 1958, India secara konsisten menginvestasikan sumber daya untuk membangun kapasitas riset pertahanannya.
Hasilnya baru benar-benar terlihat beberapa dekade kemudian. India kini memiliki keluarga rudal balistik Agni, rudal pertahanan udara Akash, rudal udara-ke-udara Astra, rudal jelajah jarak jauh Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM), sistem pertahanan rudal balistik AD-1 dan AD-2, hingga pengembangan teknologi MIRV yang hanya dikuasai segelintir negara.
Keberhasilan tersebut bukanlah hasil dari satu pemerintahan, bukan pula karena satu proyek besar. Ia merupakan akumulasi dari kebijakan yang dijaga lintas generasi. Pelajaran terbesar dari India bukanlah pada jenis rudalnya. Pelajaran terbesar justru terletak pada keberanian negara membangun ekosistem inovasi pertahanan.
India bukanlah satu-satunya negara berkembang yang berhasil membangun kapasitas teknologi rudalnya sendiri. Sejumlah negara lain menunjukkan pola yang serupa: mereka memulai dari ketergantungan terhadap impor, kemudian secara bertahap bertransformasi menjadi negara yang mampu mengembangkan sistem persenjataan strategis melalui investasi pada riset, industri, dan sumber daya manusia.
Turki merupakan salah satu contoh paling menonjol. Dalam dua dekade terakhir, Ankara secara konsisten mengembangkan industri pertahanan nasional melalui dukungan negara dan kolaborasi dengan perusahaan seperti Roketsan dan ASELSAN. Hasilnya, Turki kini memiliki berbagai rudal buatan sendiri, antara lain SOM (Stand-Off Missile) sebagai rudal jelajah, ATMACA sebagai rudal antikapal, serta TAYFUN, rudal balistik jarak pendek yang menandai peningkatan kemampuan strategis negara tersebut. Transformasi ini menjadikan Turki bukan lagi sekadar pembeli, melainkan juga pengekspor teknologi pertahanan.
Korea Selatan juga menempuh jalur yang hampir sama. Selama beberapa dekade, Seoul berinvestasi besar dalam penelitian pertahanan melalui Agency for Defense Development (ADD). Kini Korea Selatan mampu memproduksi keluarga rudal Hyunmoo, mulai dari rudal balistik hingga rudal jelajah jarak jauh, sekaligus menjadi salah satu eksportir alutsista dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Keberhasilan tersebut lahir dari kebijakan negara yang konsisten menghubungkan riset, industri, dan kebutuhan militer.
Di Amerika Latin, Brasil menunjukkan bahwa negara berkembang pun dapat membangun teknologi strategisnya sendiri. Melalui perusahaan Avibras, Brasil mengembangkan sistem roket artileri ASTROS II, yang telah digunakan oleh berbagai negara. Saat ini Brasil juga mengembangkan MANSUP (Míssil Antinavio Nacional de Superfície), rudal antikapal nasional yang dirancang untuk memperkuat kemandirian industri pertahanannya.
Bahkan Pakistan, dengan keterbatasan ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan banyak negara berkembang lainnya, mampu membangun kemampuan rudal strategis melalui organisasi riset pertahanannya. Negara tersebut mengembangkan berbagai rudal balistik seperti Shaheen, Ghauri, dan Ababeel, serta rudal jelajah Babur, sebagai bagian dari strategi deterrence nasional.
Keempat contoh tersebut menunjukkan satu pola yang sama. Mereka tidak langsung menjadi produsen rudal canggih. Mereka memulainya dengan membangun ekosistem inovasi pertahanan, memperkuat lembaga penelitian, mendukung industri nasional, mengembangkan sumber daya manusia, dan menyediakan pendanaan yang berkelanjutan. Rudal hanyalah produk akhirnya. Fondasi sesungguhnya adalah kemampuan negara membangun kapasitas teknologi secara konsisten.
Dengan demikian, India bukanlah pengecualian. India merupakan salah satu contoh paling berhasil dari strategi yang juga ditempuh oleh berbagai negara berkembang lainnya: bertransformasi dari negara pengimpor teknologi menjadi negara pengembang teknologi. Inilah esensi dari Builder State.
DRDO India: Bukan Sekadar Lembaga Penelitian
Banyak orang melihat DRDO hanya sebagai lembaga penelitian pertahanan. Padahal, fungsi utamanya jauh lebih strategis. DRDO bertindak sebagai integrator yang menghubungkan pemerintah, militer, industri pertahanan, universitas, laboratorium, serta sektor swasta ke dalam satu agenda nasional. Inilah yang membuat inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi berlanjut menjadi prototipe, pengujian, produksi, hingga penggunaan oleh angkatan bersenjata.
Yang menarik, pemerintah India juga menunjukkan komitmen nyata melalui pendanaan. Dalam anggaran 2026–2027, alokasi untuk DRDO mencapai sekitar ₹29.100 crore atau setara lebih dari Rp56 triliun. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk penelitian dasar, tetapi juga pengembangan prototipe, laboratorium, pengujian, dan kolaborasi dengan industri maupun universitas. Dengan kata lain, India tidak sekadar berbicara tentang kemandirian teknologi. Mereka benar-benar membiayainya.
Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi yang menjanjikan. BRIN memiliki kapasitas riset nasional. PT Dahana memiliki pengalaman pada bidang propelan dan bahan peledak. PT Dirgantara Indonesia menguasai teknologi kedirgantaraan. PT LEN berkembang pada sistem elektronika pertahanan. PT PAL membangun kapal perang. Berbagai universitas juga memiliki peneliti dan laboratorium yang kompeten.
Masalah utama Indonesia bukan kekurangan institusi. Persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut diintegrasikan ke dalam satu ekosistem inovasi pertahanan yang bekerja secara berkesinambungan.
Indonesia belum memiliki lembaga dengan mandat dan kapasitas integratif yang setara dengan DRDO. Akibatnya, penelitian, industri, kebutuhan pengguna, dan kebijakan pemerintah sering kali masih berjalan dalam ritme masing-masing.
Salah satu pelajaran paling penting dari India adalah bahwa inovasi pertahanan memerlukan keberanian politik untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Teknologi rudal tidak lahir dalam lima tahun. Ia membutuhkan regenerasi ilmuwan, ribuan jam penelitian, ratusan kali pengujian, dan pendanaan yang konsisten lintas pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, tantangannya bukan semata-mata besaran anggaran pertahanan. Yang lebih penting adalah memastikan adanya ruang yang jelas dan berkelanjutan bagi riset dan pengembangan pertahanan dalam kebijakan anggaran nasional. Riset pertahanan seharusnya dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar pos pengeluaran.
Indonesia tidak harus berhenti membeli alutsista. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pembelian merupakan pilihan yang tepat. Namun, setiap pengadaan harus menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kepemilikan sistem senjata. Ia harus menjadi sarana membangun kemampuan nasional melalui transfer teknologi yang nyata, penguatan industri domestik, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi riset.
Untuk bertransformasi menuju Builder State memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat integrasi antara BRIN, industri pertahanan, perguruan tinggi, dan TNI dalam satu roadmap nasional. Kedua, meningkatkan investasi riset pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ketiga, memastikan setiap kerja sama internasional menghasilkan alih teknologi yang terukur, bukan sekadar kontrak pembelian. Keempat, membangun pusat inovasi pertahanan yang memiliki fungsi integratif sebagaimana diperankan DRDO di India. Kelima, menjadikan pengembangan teknologi strategis sebagai agenda lintas pemerintahan sehingga tidak berubah mengikuti siklus politik lima tahunan.
Rencana pembelian BrahMos bukanlah masalah. Justru, langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk memulai percakapan yang lebih besar mengenai arah pembangunan industri pertahanan Indonesia.
Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan posisi strategis di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia tidak dapat selamanya berada pada posisi sebagai pembeli teknologi strategis.
Sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan transformasi dari Buyer State menuju Builder State. Bukan karena kita menolak kerja sama internasional, melainkan karena kemandirian teknologi adalah fondasi penting bagi kedaulatan strategis sebuah negara.
Membeli BrahMos mungkin memperkuat pertahanan Indonesia hari ini. Namun, membangun kemampuan untuk melahirkan "BrahMos Indonesia" akan menjadi investasi yang memperkuat kedaulatan bangsa ini untuk puluhan tahun ke depan.