Dua Tahun Politik Luar Negeri Prabowo-Gibran: Ke Mana Bebas-Aktif Dibawa?
Tulisan dari Mohd Agoes Aufiya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan perubahan yang cukup mencolok dalam politik luar negeri Indonesia. Diplomasi Indonesia menjadi lebih aktif, lebih personal, dan lebih berani memasuki isu-isu strategis global.
Presiden Prabowo bergerak dari satu pusat kekuatan ke pusat kekuatan lain. Washington, Beijing, Moskwa, London, Paris, Tokyo hingga berbagai ibu kota di Timur Tengah menjadi bagian dari jejaring diplomasi yang dibangun pemerintah. Indonesia juga memperluas ruang geraknya melalui keanggotaan penuh dalam BRICS dan keterlibatan yang lebih intens dalam agenda Global South.
Hingga September 2026, Prabowo tercatat telah melakukan 54 kunjungan ke 28 negara selama 23 bulan masa pemerintahannya. Angka ini menggambarkan intensitas diplomasi kepresidenan yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Namun, frekuensi perjalanan bukanlah ukuran keberhasilan politik luar negeri.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah dua tahun, ke mana sebenarnya politik luar negeri Bebas-Aktif dibawa? Apakah Indonesia sedang meninggalkan tradisi Bebas-Aktif dan bergerak menuju salah satu blok kekuatan dunia? Ataukah justru Indonesia sedang menemukan bentuk baru Bebas-Aktif yang lebih pragmatis untuk menghadapi dunia yang semakin multipolar? Jawabannya tampaknya bukan yang pertama.
Bebas-Aktif dalam Wajah Baru
Politik luar negeri Prabowo lebih tepat dibaca sebagai bentuk realisme pragmatis daripada pergeseran menuju blok tertentu. Dalam lingkungan internasional yang ditandai persaingan Amerika Serikat dan China, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, fragmentasi ekonomi global dan perebutan rantai pasok strategis, negara seperti Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk hanya memilih satu kubu.
Di sinilah konsep strategic autonomy menjadi relevan. Indonesia berusaha mempertahankan kebebasan menentukan kepentingan sendiri dengan membangun hubungan sekaligus dengan berbagai pusat kekuatan. Hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat dan Prancis dapat berjalan bersamaan dengan kerja sama ekonomi dengan China. Kemitraan industri dengan Jepang dan Korea Selatan tidak menghalangi hubungan strategis dengan Rusia. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS bahkan berjalan berdampingan dengan keterlibatan aktif dalam berbagai institusi ekonomi dan politik yang didominasi negara-negara Barat.
Pada Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keputusan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan kerja sama Global South sekaligus membuka ruang bagi Jakarta untuk mendorong reformasi tata kelola global dari luar struktur yang selama ini didominasi kekuatan Barat. Karena itu, terlalu sederhana jika politik luar negeri Prabowo disebut sedang "condong ke Barat" hanya karena meningkatnya kerja sama pertahanan dengan Washington dan Eropa. Begitu pula keliru jika keanggotaan BRICS dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia sedang bergeser ke blok China-Rusia.
Yang sedang dilakukan Indonesia lebih menyerupai multi-vector diplomacy: bermain di banyak meja untuk memperbesar daya tawar di meja mana pun. Semboyan "seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak" menemukan relevansinya di sini. Namun, strategi memiliki banyak kawan juga mengandung konsekuensi di mana emakin banyak pusat kekuatan yang dirangkul, semakin besar tuntutan terhadap konsistensi, ketegasan kepentingan dan kemampuan menjaga otonomi.
Bebas-Aktif bukan berarti Indonesia harus netral terhadap semua persoalan. Bebas-Aktif berarti Indonesia bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional dan aktif memperjuangkan kepentingan tersebut. Karena itu, ukuran keberhasilan politik luar negeri Prabowo bukanlah kepada siapa Indonesia berpihak, melainkan seberapa besar kebebasan strategis Indonesia bertambah setelah menjalin berbagai kemitraan tersebut.
Dari Banyak Kunjungan ke Banyak Hasil
Di sinilah evaluasi dua tahun menjadi penting. Diplomasi Prabowo memiliki satu keunggulan yang sulit disangkal: keberanian mengambil inisiatif. Presiden menggunakan diplomasi personal untuk membuka pintu yang mungkin sulit dibuka melalui mekanisme birokrasi biasa. Pertemuan langsung dengan kepala negara dapat mempercepat pembicaraan investasi, pertahanan, energi, perdagangan maupun isu geopolitik.
Kerja sama dengan Inggris, misalnya, tidak berhenti pada isu pertahanan. Dalam kunjungan Presiden ke Inggris pada Januari 2026, pemerintah mengumumkan komitmen investasi senilai sekitar £4 miliar serta kerja sama pembangunan dan perakitan 1.582 kapal nelayan di Indonesia. Pemerintah memperkirakan program tersebut berpotensi menciptakan sekitar 600.000 lapangan kerja.
Ini menunjukkan bahwa high politics dan low politics sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Diplomasi pertahanan dapat menjadi pintu masuk investasi. Hubungan strategis dapat menghasilkan transfer teknologi. Kemitraan geopolitik dapat membuka pasar namun masalahnya adalah apa yang terjadi setelah kamera diplomatik berhenti merekam. Sebab Komitmen investasi bukan realisasi investasi. MoU bukan pabrik. Janji lapangan kerja bukan lapangan kerja yang sudah tercipta. Karena itu, evaluasi diplomasi tidak boleh berhenti pada besarnya nilai kesepakatan yang diumumkan setelah kunjungan Presiden.
Pemerintah menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 hingga kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp2.430 triliun. Namun, angka tersebut tidak dapat seluruhnya diklaim sebagai hasil langsung diplomasi kepresidenan. Dari angka tersebut, sekitar Rp1.278,8 triliun berasal dari penanaman modal dalam negeri dan Rp1.150,8 triliun dari penanaman modal asing. Data tersebut penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi harus dibedakan dari performa investasi nasional secara keseluruhan.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah: berapa investasi yang benar-benar lahir dari diplomasi kepresidenan? Berapa yang telah terealisasi? Berapa tenaga kerja yang terserap? Seberapa besar transfer teknologi terjadi? Dan berapa nilai tambah yang benar-benar tinggal di dalam negeri? Di sinilah politik luar negeri harus turun dari panggung geopolitik ke kehidupan sehari-hari.
Ketika Presiden Bergerak Lebih Cepat daripada Birokrasi
Persoalan berikutnya adalah implementation gap. Diplomasi kepresidenan dapat bergerak sangat cepat. Kesepakatan dapat dicapai dalam satu pertemuan. Tetapi pelaksanaannya membutuhkan waktu dan koordinasi. Satu proyek investasi dapat melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, BUMN dan berbagai lembaga teknis.
Kerja sama pembangunan kapal nelayan dengan Inggris, misalnya, tidak cukup hanya dengan kesepakatan politik. Dibutuhkan kesiapan industri nasional, desain pembiayaan, regulasi, galangan kapal, tenaga kerja, rantai pasok dan mekanisme distribusi. Jika koordinasi tersebut tidak berjalan, diplomasi yang sangat aktif di tingkat presiden berisiko menghasilkan implementation gap di tingkat birokrasi.
Di sinilah paradoks diplomasi Prabowo muncul. Presiden dapat bergerak dengan kecepatan geopolitik abad ke-21, tetapi birokrasi domestik tidak selalu memiliki kapasitas eksekusi dengan kecepatan yang sama. Karena itu, persoalan politik luar negeri Indonesia saat ini bukan semata-mata bagaimana mendapatkan lebih banyak kesepakatan, melainkan bagaimana membangun kapasitas negara untuk mengeksekusinya. Diplomasi yang baik bukan hanya kemampuan bernegosiasi. Ia juga merupakan kemampuan memastikan bahwa hasil negosiasi dapat diwujudkan.
BRICS, Barat dan Ujian Strategic Autonomy
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang strategis yang besar. Indonesia dapat menggunakan forum tersebut untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, menarik investasi dan mendorong reformasi tata kelola ekonomi global.Namun, BRICS tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan akhir.
Keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional tidak otomatis memberikan keuntungan ekonomi. Manfaat baru muncul jika Indonesia mampu menggunakannya untuk membuka pasar dan memperkuat posisi tawar. Di sinilah diplomasi ekonomi harus menjadi lebih agresif.
Pasar Afrika, Asia Tengah, Amerika Latin dan negara-negara berkembang lainnya masih menyimpan ruang besar bagi produk Indonesia, terutama produk manufaktur dan komoditas yang telah mengalami hilirisasi. BRICS seharusnya tidak berhenti sebagai simbol bahwa Indonesia berada di Global South. Ia harus menjadi instrumen penetrasi pasar dan diversifikasi ekonomi.
Pada saat yang sama, hubungan dengan Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Korea Selatan tetap penting karena menawarkan akses terhadap teknologi, modal, pasar dan jaringan produksi global. Karena itu, Indonesia tidak perlu memilih antara BRICS dan Barat. Yang perlu dipilih adalah kepentingan Indonesia. Jika kerja sama dengan Amerika Serikat menghasilkan teknologi dan akses pasar, manfaatkan. Jika kerja sama dengan China mempercepat industrialisasi, manfaatkan. Jika BRICS membuka pasar baru, manfaatkan. Jika Jepang dan Korea membawa teknologi manufaktur bersih, manfaatkan.
Inilah esensi realisme pragmatis. Namun, pragmatisme memiliki batas. Jika terlalu banyak kompromi dilakukan demi mempertahankan hubungan dengan semua pihak, otonomi strategis justru dapat terkikis. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hadir di semua forum tetapi kehilangan kemampuan menentukan agenda sendiri.
High Politics Harus Berujung pada Human Security
Diplomasi pertahanan dan geopolitik tetap penting bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang berada di tengah Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat, kemampuan maritim yang memadai dan hubungan strategis dengan berbagai kekuatan. Tetapi keamanan negara tidak berhenti pada keamanan teritorial. Ada pula keamanan manusia: pangan, energi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, migrasi dan perlindungan warga negara. Karena itu, high politics harus memiliki hubungan yang jelas dengan human security.
Penguatan industri pertahanan, misalnya, idealnya tidak hanya menghasilkan alutsista. Ia harus menciptakan ekosistem industri, transfer teknologi dan pekerjaan berkualitas. Diplomasi energi tidak cukup hanya menghasilkan kontrak energi. Ia harus berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional dan harga yang terjangkau. Diplomasi pangan tidak cukup menghasilkan kesepakatan impor. Ia harus memperkuat ketahanan pangan dan kapasitas produksi domestik.
Demikian pula diplomasi investasi harus diukur bukan hanya dari nominal modal yang diumumkan, tetapi dari produktivitas, nilai tambah dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan ukuran tersebut, politik luar negeri tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh dari kehidupan rakyat. Ia menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.
Dua Tahun Pertama: Berhasil Memperluas Ruang, Belum Selesai Membuktikan Hasil
Lalu bagaimana menilai dua tahun pertama politik luar negeri Prabowo-Gibran? Jawabannya tidak hitam putih. Pemerintah memiliki capaian yang patut dicatat. Indonesia berhasil memperluas jejaring diplomatik, bergabung penuh dengan BRICS, meningkatkan intensitas hubungan dengan kekuatan besar, memperkuat diplomasi pertahanan, membuka berbagai peluang investasi dan memainkan peran lebih aktif dalam isu-isu global, termasuk Palestina.
Secara geopolitik, Indonesia tampak lebih hadir. Namun, kehadiran tidak identik dengan pengaruh. Pengaruh tidak identik dengan kesepakatan. Dan kesepakatan tidak identik dengan manfaat. Di sinilah pekerjaan rumah politik luar negeri Prabowo-Gibran untuk tahun-tahun berikutnya. Pemerintah perlu membangun mekanisme policy coherence yang menghubungkan diplomasi dengan kebijakan ekonomi, pertahanan dan pembangunan. Setiap kesepakatan strategis perlu memiliki roadmap implementasi, target waktu, lembaga penanggung jawab dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
DPR, akademisi dan lembaga think tank juga perlu memperoleh ruang lebih besar untuk melakukan uji publik terhadap perjanjian strategis. Akuntabilitas semacam ini bukan untuk menghambat diplomasi, tetapi memastikan bahwa diplomasi tidak menghasilkan biaya yang tidak terlihat bagi masyarakat.
Dan yang tidak kalah penting, Indonesia harus mulai mengukur politik luar negerinya dengan indikator yang lebih konkret. Bukan berapa kali Presiden berkunjung ke luar negeri. Bukan berapa banyak kepala negara yang ditemui. Bukan pula berapa besar nilai MoU yang diumumkan. Melainkan: berapa investasi yang terealisasi, berapa lapangan kerja tercipta, berapa teknologi yang ditransfer, berapa pasar baru yang terbuka, berapa rantai pasok domestik yang diperkuat, dan seberapa besar daya tawar Indonesia meningkat.
Ke Mana Bebas-Aktif Dibawa?
Dua tahun pertama Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa Bebas-Aktif tidak sedang ditinggalkan. Ia sedang ditafsirkan ulang. Dari politik luar negeri yang cenderung berhati-hati, Indonesia bergerak menuju diplomasi yang lebih personal, aktif dan pragmatis. Dari sekadar menjaga jarak dari blok kekuatan, Indonesia berusaha memainkan peran di berbagai pusat kekuatan sekaligus.
Ini merupakan respons yang masuk akal terhadap dunia yang semakin multipolar. Tetapi strategi tersebut membawa konsekuensi. Semakin besar ambisi global Indonesia, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kapasitas negara di dalam negeri. Prabowo telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu hadir di banyak meja diplomasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi tamu yang rajin hadir, tetapi menjadi pemain yang mampu membawa pulang hasil. Pada akhirnya, masa depan Bebas-Aktif tidak ditentukan oleh apakah Indonesia lebih dekat kepada Washington, Beijing, Moskwa, Brussels atau New Delhi. Ia ditentukan oleh satu pertanyaan yang jauh lebih sederhana: Apakah Indonesia menjadi lebih berdaulat, lebih aman, lebih sejahtera dan lebih memiliki daya tawar karena politik luar negerinya?
Jika jawabannya ya, maka hiperaktivitas diplomasi Prabowo bukan sekadar gaya kepemimpinan. Ia merupakan investasi strategis bagi posisi Indonesia di dunia. Jika tidak, diplomasi yang ramai di panggung global akan berisiko menjadi sekadar statistik kunjungan, daftar kesepakatan dan foto-foto bilateral. Dua tahun pertama telah menunjukkan satu hal: Indonesia sudah bergerak lebih cepat di panggung dunia. Kini saatnya membuktikan bahwa gerak cepat tersebut membawa Indonesia ke tempat yang memang ingin dituju.
Ke mana Bebas-Aktif dibawa, pada akhirnya, bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak kawan yang berhasil dirangkul. Melainkan oleh seberapa cerdas Indonesia mengubah banyak kawan menjadi kekuatan, kesejahteraan dan kedaulatan nasional.