Foreign Policy Begins at Home: Menakar Diplomasi Luar Negeri bagi Indonesia

Pesawat yang membawa Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan resmi kenegaraan di Prancis di Bandara Halim, Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Foto: Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam satu setengah tahun pertama pemerintahannya telah memicu perdebatan publik. Sebagian kalangan menilai intensitas perjalanan tersebut berlebihan di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi Indonesia. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa situasi geopolitik yang semakin dinamis, kebutuhan memperkuat kerja sama pertahanan, serta upaya menarik investasi menuntut keterlibatan aktif presiden di berbagai forum internasional.

Perdebatan semacam ini sesungguhnya wajar dalam negara demokrasi. Publik berhak mempertanyakan efektivitas diplomasi yang dilakukan atas nama kepentingan nasional. Namun, perdebatan tersebut akan lebih produktif apabila tidak berhenti pada soal seberapa sering seorang presiden bepergian ke luar negeri. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa manfaat yang diperoleh Indonesia dari setiap kunjungan tersebut?

Dalam studi hubungan internasional, terdapat sebuah perspektif menarik yang dikemukakan oleh Richard N. Haass dalam bukunya Foreign Policy Begins at Home. Haass berargumen bahwa kekuatan dan pengaruh suatu negara di dunia internasional pada akhirnya sangat ditentukan oleh kondisi domestiknya sendiri. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri yang efektif harus berangkat dari fondasi domestik yang kuat.

Penting untuk dipahami bahwa Haass tidak mengkritik diplomasi internasional atau menganjurkan isolasionisme. Ia tidak menolak peran aktif suatu negara di panggung global. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa efektivitas diplomasi dan pengaruh internasional sangat bergantung pada kekuatan internal yang menopangnya.

Menurut Haass, negara yang infrastrukturnya lemah, daya saing ekonominya menurun, kualitas sumber daya manusianya stagnan, serta ruang fiskalnya semakin terbatas akan kesulitan mempertahankan pengaruh di luar negeri, seberapa aktif pun pemimpinnya melakukan kunjungan internasional.

Bagi Haass, aktivitas eksternal dan penguatan domestik bukanlah dua agenda yang saling bertentangan. Keduanya justru saling menopang. Diplomasi yang kuat lahir dari kekuatan ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas teknologi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan luar negeri tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan bilateral atau forum internasional yang dihadiri, melainkan dari kemampuannya memperkuat fondasi nasional.

Perspektif tersebut relevan untuk memahami situasi Indonesia saat ini. Di satu sisi, Indonesia memang menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terus berkembang, ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung, konflik di berbagai kawasan berdampak pada stabilitas pasar dunia, sementara persaingan memperebutkan investasi dan teknologi semakin ketat. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif Presiden Prabowo di tingkat internasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas ruang gerak diplomasi Indonesia.

Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan domestik yang tidak kalah mendesak. Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan akibat gejolak ekonomi global. Kenaikan biaya hidup dirasakan oleh banyak kelompok masyarakat. Daya beli kelas menengah menunjukkan berbagai tantangan. Generasi muda menghadapi persoalan kesempatan kerja yang berkualitas, sementara kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu berharap bahwa aktivitas diplomasi luar negeri tidak berjalan terpisah dari kebutuhan domestik. Diplomasi harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apa manfaatnya bagi kehidupan rakyat Indonesia?

Di sinilah konsep foreign policy begins at home menemukan relevansinya. Diplomasi luar negeri bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Kunjungan luar negeri Presiden akan memiliki legitimasi yang kuat apabila menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jika diplomasi tersebut berhasil menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja baru, maka manfaatnya jelas. Jika kerja sama yang dibangun mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, meningkatkan transfer teknologi, memperluas pasar ekspor Indonesia, atau mendukung hilirisasi industri nasional, maka diplomasi tersebut menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan domestik yang dihadapi bangsa.

Sebaliknya, apabila hasil kunjungan lebih banyak berhenti pada seremoni diplomatik atau penandatanganan nota kesepahaman tanpa implementasi yang nyata, maka kritik publik merupakan sesuatu yang wajar. Dalam era demokrasi dan keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui ke mana presiden pergi, tetapi juga apa yang dibawa pulang untuk kepentingan nasional.

Karena itu, ukuran keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo tidak seharusnya terletak pada jumlah negara yang dikunjungi atau lamanya waktu yang dihabiskan di luar negeri. Ukuran yang lebih penting adalah dampak yang dihasilkan terhadap penguatan fondasi domestik Indonesia. Apakah diplomasi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan strategis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada akhirnya, perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo seharusnya mengarah pada diskusi yang lebih substantif. Bukan soal berapa kali seorang presiden terbang ke luar negeri, melainkan seberapa besar kontribusi aktivitas tersebut bagi pembangunan nasional. Sebab, sebagaimana diingatkan Richard Haass, pengaruh internasional yang berkelanjutan tidak dibangun semata-mata melalui diplomasi yang aktif, tetapi melalui keberhasilan membangun rumah sendiri.

Diplomasi yang kuat bukanlah diplomasi yang menjauh dari persoalan rakyat. Diplomasi yang kuat adalah diplomasi yang berangkat dari kebutuhan rakyat dan kembali untuk menjawab kebutuhan rakyat. Dalam konteks Indonesia hari ini, itulah ukuran paling objektif untuk menilai efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.