Konten dari Pengguna

Catatan dari Sanya untuk Masa Depan Geospasial Indonesia

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Mone Iye Cornelia Marschiavelli tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Beberapa hari mengikuti 15th Plenary Meeting of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) yang diselenggarakan bersamaan dengan International Symposium on Geospatial Knowledge and Innovation for Climate Resilience and Sustainable Development di Sanya, Tiongkok, pada 21–25 September 2026, memberi saya kesempatan untuk berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan geospasial Indonesia.

Bertemu dan berdiskusi dengan banyak orang dari berbagai negara selalu menarik. Ada yang bicara tentang teknologi, data, kecerdasan artifisial, digital twin, perubahan iklim, sampai bagaimana menyiapkan generasi baru profesional geospasial.

Suasana Workshop IGIF - Sumber: PanItia 15th Plenary Meetiing UNGGIM-AP
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Workshop IGIF - Sumber: PanItia 15th Plenary Meetiing UNGGIM-AP

Dari berbagai diskusi itu, ada satu hal sederhana yang terus terlintas di pikiran saya: sebenarnya, untuk apa semua data dan teknologi yang kita bangun ini?

Jawabannya tentu bukan sekadar untuk menghasilkan lebih banyak peta.

Informasi geospasial seharusnya membantu kita membuat keputusan yang lebih baik: menentukan di mana infrastruktur perlu dibangun, memahami wilayah yang terdampak bencana, merencanakan ruang, mengelola sumber daya alam, menjaga lingkungan, sampai memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Di sinilah saya kembali melihat United Nations Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF) sebagai kerangka yang menarik. UN-IGIF memiliki sembilan strategic pathways. Kalau dibuat lebih sederhana, kesembilan pathway tersebut dapat dilihat melalui tiga kelompok besar: Governance, Technology, dan People.

Nine Strategic Pathways UN-IGIF - Sumber : UN-GGIM website

Lalu, bagaimana kalau kita melihatnya dari konteks Indonesia?

Governance: Kita Sudah Punya Arah, Tinggal Bagaimana Berjalan Bersama

Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol.

Kita sudah memiliki Kebijakan Satu Peta, Satu Data Indonesia, berbagai regulasi dan standar, serta Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (RIPIG) 2025–2050.

Kebijakan Satu Peta mengajarkan satu hal penting: berbagai kepentingan sektoral membutuhkan referensi geospasial yang sama. Sementara Satu Data Indonesia mengingatkan kita bahwa data pemerintah perlu dikelola dengan standar, metadata, interoperabilitas, serta referensi yang jelas.

Sederhananya, data tidak bisa terus hidup dalam silo masing-masing.

Tantangannya justru muncul ketika kita harus membuat semuanya berjalan bersama. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempunyai mandat, kebutuhan, kapasitas, bahkan prioritas yang berbeda.

Karena itu, governance bukan hanya soal siapa berwenang terhadap apa. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kepemimpinan, kejelasan peran, koordinasi, dan kesamaan arah.

Hal yang sama berlaku untuk regulasi.

Teknologi bergerak sangat cepat. AI, cloud computing, citra satelit resolusi tinggi, sensor, real-time data, hingga digital twin menawarkan begitu banyak kemungkinan baru. Bersamaan dengan itu muncul pertanyaan mengenai keamanan, privasi, hak kekayaan intelektual, akses dan berbagi pakai data, bahkan pertukaran data lintas negara.

Menurut saya, di sinilah regulasi harus menemukan keseimbangannya.

Regulasi tentu harus memberikan kepastian dan perlindungan. Tetapi regulasi juga jangan sampai membuat inovasi berhenti. Regulation should not only control, but also enable.

Lalu ada satu persoalan yang sangat praktis: anggaran.

Menyediakan dan memperbarui data geospasial bukan pekerjaan murah. Ada kebutuhan untuk akuisisi data, infrastruktur, sistem, teknologi, pemeliharaan, sampai peningkatan kompetensi SDM.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan informasi geospasial masih belum selalu sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Mungkin kita juga perlu mengubah cara kita menjelaskan kebutuhan anggaran geospasial. Jangan hanya bicara tentang berapa biaya membuat peta atau membangun sistem. Kita perlu lebih banyak menunjukkan apa yang bisa dihemat, diperbaiki, atau dihindari ketika keputusan dibuat berdasarkan informasi geospasial yang baik.

Dengan kata lain, geospasial perlu semakin dilihat sebagai investasi, bukan sekadar biaya.

Technology: Banyak Data Belum Tentu Cukup

Bagian berikutnya adalah Technology, yang dalam UN-IGIF mencakup Data, Innovation, dan Standards.

Saat ini kita hidup dalam situasi yang mungkin tidak pernah dibayangkan beberapa dekade lalu. Data datang dari mana-mana: satelit, pesawat, drone, sensor, perangkat bergerak, pemerintah, swasta, bahkan masyarakat.

Kemampuan kita untuk mengolahnya juga berkembang sangat cepat.

Tetapi kemudian muncul pertanyaan: apakah semakin banyak data otomatis membuat keputusan kita semakin baik?

Belum tentu.

Data harus akurat dan mutakhir. Kita perlu tahu dari mana data itu berasal, siapa yang bertanggung jawab, apakah dapat digunakan bersama, apakah satu sistem dapat membacanya, dan apakah data tersebut memang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Jadi, tantangannya bukan sekadar more data, tetapi bagaimana menghasilkan trusted, interoperable, and fit-for-purpose data.

Lalu ada Innovation.

AI dan GeoAI, Earth observation, cloud computing, digital twin, IoT, big data, dan berbagai teknologi baru menawarkan kemungkinan yang luar biasa.

Kita bisa memproses data lebih cepat, mendeteksi perubahan, melakukan analisis dalam skala yang jauh lebih besar, bahkan menghasilkan informasi hampir secara real time.

Tetapi ada satu hal yang menurut saya penting: jangan sampai kita mengejar teknologi hanya karena teknologinya sedang tren.

Inovasi baru mempunyai arti ketika teknologi membantu menyelesaikan persoalan nyata.

Karena itu, kita membutuhkan lebih banyak ruang bagi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk bereksperimen dan menciptakan solusi bersama.

Dan di tengah semua inovasi itu, ada satu hal yang mungkin terdengar kurang menarik tetapi justru sangat penting: standar.

Bayangkan jika setiap data mempunyai format sendiri, setiap aplikasi menggunakan bahasa sendiri, dan setiap sistem dibangun tanpa bisa berkomunikasi dengan sistem lainnya.

Secanggih apa pun teknologinya, kita akan kembali bekerja dalam silo.

Karena itu, saya melihat standar secara sederhana: standar adalah bahasa bersama yang membuat data, teknologi, sistem, dan institusi bisa saling berbicara.

People: Pada Akhirnya, Semua Kembali kepada Manusia

Dari ketiga kelompok tadi, bagian People justru menjadi salah satu diskusi yang paling menarik bagi saya di Sanya.

Ada tiga hal di dalamnya: Partnership and Cooperation, Capacity and Education, serta Communication and Engagement.

Berbicara mengenai kerja sama, seringkali kita mengukur keberhasilan kerja sama dari berapa banyak MoU yang ditandatangani atau berapa banyak kegiatan yang dilakukan bersama.

Tetapi diskusi di Sanya kembali mengingatkan saya bahwa partnership sebenarnya dimulai dari sesuatu yang jauh lebih mendasar: trust, shared interests, and common goals.

Kalau tidak ada kepentingan yang bertemu, kerja sama akan sulit bertahan.

Ini juga berarti komunitas geospasial tidak bisa hanya berbicara dengan sesama komunitas geospasial.

Kita perlu lebih banyak berbicara dengan kementerian dan lembaga dari sektor lain. Bukan untuk menjelaskan betapa pentingnya peta, tetapi untuk memahami apa persoalan mereka dan bagaimana informasi geospasial dapat membantu menyelesaikannya.

Begitu juga dengan sektor swasta.

Pemerintah tidak mungkin membangun seluruh ekosistem geospasial sendirian. Swasta membawa teknologi, inovasi, keahlian, investasi, dan kecepatan dalam mengembangkan layanan baru.

Kuncinya adalah menemukan where our interests meet.

Dari situlah trust dibangun. Dan mungkin kita bisa bergerak dari sekadar working together menjadi creating value together.

Kemudian kita masuk ke bagian Capacity and Education. Teknologi boleh berkembang secepat apa pun, tetapi pada akhirnya kita membutuhkan orang yang memahami dan mampu menggunakannya.

Karena itu, menurut saya education harus menjadi salah satu prioritas utama.

Indonesia sebenarnya sudah mempunyai banyak fondasi: perguruan tinggi, pendidikan vokasi, standar kompetensi, sertifikasi profesi, serta berbagai program pelatihan di bidang geospasial.

Tetapi dunia berubah sangat cepat.

Keahlian survei, pemetaan, dan GIS tetap penting. Namun, generasi berikutnya juga harus mulai akrab dengan AI, big data, cloud computing, digital twin, geospatial analytics, dan teknologi yang mungkin hari ini bahkan belum kita bayangkan.

Artinya, kita perlu terus mengembangkan dan memperbarui kurikulum. Kita juga membutuhkan program pelatihan yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi terstruktur dan berkelanjutan.

Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh institusi pendidikan sendirian.

Pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan industri perlu duduk bersama untuk melihat kompetensi apa yang sebenarnya akan kita butuhkan lima atau sepuluh tahun ke depan.

Jadi, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak orang yang sudah kita latih.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: are we preparing the right people with the right skills for the future?

Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah Communication and Engagement. Ada satu tantangan lain yang cukup dekat dengan pekerjaan saya sehari-hari: bagaimana kita berbicara tentang geospasial kepada orang yang bukan orang geospasial?

Delegasi Indonesia menyampaikan praktik baik 9 Strategic Pathways UN IGIF yang sudah dilakukan di Indonesia - Sumber: PanItia 15th Plenary Meetiing UNGGIM-AP

Kita sering menggunakan istilah yang sangat teknis. Data geospasial, metadata, interoperabilitas, sistem referensi, digital twin, GeoAI—semuanya penting bagi kita.

Tetapi belum tentu penting bagi orang yang sedang mendengarkan.

Seorang pengambil keputusan mungkin tidak terlalu ingin mengetahui bagaimana sebuah data diproduksi. Ia ingin tahu apakah data tersebut bisa membantunya menentukan lokasi sekolah, membangun jalan, mengantisipasi banjir, atau membuat kebijakan yang lebih tepat.

Jadi mungkin kita perlu mengubah cara berkomunikasi.

Bukan hanya menjelaskan “what geospatial information is”, tetapi lebih banyak menunjukkan “why geospatial information matters.”

Dan komunikasi tidak boleh berhenti pada kita berbicara dan orang lain mendengarkan.

Engagement is a two-way process.

Kita juga harus mau mendengar: apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna? Apa masalah yang mereka hadapi? Data seperti apa yang membantu mereka?

Ketika kita mulai mendengar, memahami kebutuhan satu sama lain, dan memberikan informasi yang relevan, di situlah trust perlahan tumbuh.

Oleh-Oleh dari Sanya

Mungkin inilah salah satu “oleh-oleh” yang saya bawa pulang dari Sanya.

Bukan hanya catatan tentang perkembangan teknologi atau berbagai agenda geospasial di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga pengingat bahwa data dan teknologi saja tidak pernah cukup.

Di balik informasi geospasial yang baik, selalu ada tata kelola yang harus dibangun, teknologi yang harus terus dikembangkan, dan yang paling penting, orang-orang yang harus saling percaya dan mau bekerja bersama.

Sembilan strategic pathways UN-IGIF memberi kita kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih perlu diperkuat. Tentu setiap negara mempunyai konteksnya sendiri, termasuk Indonesia.

Bagi saya, ada satu pertanyaan sederhana yang layak dibawa pulang dari Sanya:

Apakah informasi geospasial yang kita bangun sudah benar-benar membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih baik?

Kalau jawabannya “ya”, mungkin kita sedang berjalan ke arah yang tepat.