Kenaikan Pajak, Rakyat Terhimpit: Pembangunan Sebenarnya Untuk Siapa?

Ilustrasi Rakyat Tercekik: Unsplash

Setiap kali pemerintah bicara soal pajak, nada yang keluar selalu manis: untuk pembangunan, demi bangsa, demi generasi masa depan. Pajak seolah jadi mantra sakral yang tak boleh digugat. Siapa pun yang mempertanyakannya sering dilabeli anti-negara.

Tapi mari kita bertanya dengan jujur: kalau pajak benar-benar untuk rakyat, kenapa rakyat justru makin tercekik setiap kali tarif naik?

Pajak yang Jadi Palu

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sedang menghantui banyak daerah kini jadi cerita baru penderitaan rakyat. Dalihnya masih sama: demi pembangunan, demi kemandirian fiskal daerah, demi menyehatkan anggaran negara. Narasinya indah, seperti lagu lama yang diputar ulang.

Namun, dalam praktiknya, pajak sering berubah jadi palu yang memukul rakyat. Harga tanah dan rumah melambung, biaya hidup semakin berat, dan beban ekonomi makin menekan kelas menengah ke bawah.

Yang ironis, di tengah rakyat pusing memikirkan tagihan PBB, pejabat tetap duduk nyaman dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang semuanya bersumber dari pajak rakyat itu sendiri. Rakyat diminta berkorban, tapi pejabat tak pernah benar-benar mengencangkan ikat pinggang.

Rakyat Dipaksa Bayar, Proyek Tidak Ramah Rakyat

Pajak memang naik, tapi pembangunan yang dijanjikan sering terasa jauh dari rakyat. Jalan tol megah berdiri, tapi tarifnya mencekik dan tak terjangkau sebagian besar warga. Bandara baru dibangun, tapi tiket pesawat tetap mahal. Proyek mercusuar dibanggakan, tapi rakyat hanya bisa melihat dari kejauhan.

Rinto Setiyawan, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), mengingatkan:

“Pajak seharusnya jadi alat redistribusi, bukan alat menekan. Kalau pajak naik tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya, itu bukan pembangunan, tapi perampokan yang dibungkus jargon nasionalisme.”

Pajak Jadi ATM Negara

Fungsi pajak dalam teori ekonomi adalah instrumen keadilan sosial: yang kaya bayar lebih, yang miskin terbantu. Tapi di Indonesia, pajak lebih mirip ATM negara. Setiap kali APBN seret, rakyat disuruh gesek kartu.

Ironinya, ketika rakyat kecil telat bayar pajak, mereka bisa ditagih sampai ke rumah. Tapi ketika pejabat menyalahgunakan uang pajak, mereka sering lolos dengan alasan birokrasi atau sekadar permintaan maaf.

Ini menciptakan ketidakadilan yang tajam: rakyat disiplin ditagih, pejabat santai menikmati.

Proyek Mercusuar, Perut Rakyat Kosong

Contoh nyata adalah proyek mercusuar. Jalan tol, kereta cepat, gedung-gedung tinggi, bahkan Ibu Kota baru semuanya dibiayai dengan utang dan pajak. Pejabat bangga memotong pita, kamera media sibuk menyorot, tapi rakyat tetap bergulat dengan harga kebutuhan pokok.

Bagi rakyat di pelosok, pembangunan itu abstrak. Mereka tidak butuh kereta cepat, mereka butuh akses sekolah murah, puskesmas yang layak, dan harga sembako yang stabil.

“Kalau pajak rakyat dipakai untuk proyek mercusuar yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari, itu artinya negara lebih sibuk membangun citra daripada membangun kesejahteraan,” tegas Rinto.

Yang paling menyedihkan, pajak sering diperlakukan seolah karunia pejabat. Padahal, pejabat itu digaji dari pajak. Rakyat yang justru memberi makan mereka.

Tapi logikanya dibalik. Rakyat dianggap berutang budi karena “sudah dibangun.” Padahal, rakyatlah yang membayar pembangunan itu lewat pajak dan utang yang kelak juga mereka cicil.

Inilah feodalisme modern: pejabat dipuja, rakyat ditagih.

Kemerdekaan yang Hanya Slogan

Delapan puluh tahun lebih merdeka, tapi rakyat masih merasa dijajah. Bedanya, dulu penjajah datang dengan senapan, sekarang datang dalam bentuk tagihan pajak. Dulu rakyat dipaksa setor hasil bumi, sekarang dipaksa setor PPN, PBB, dan sederet pajak lain.

Kalau benar kita merdeka, kenapa rakyat masih merasa dicekik?

Pajak seharusnya menjadi pelayan rakyat: membantu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tapi di tangan pejabat, pajak justru jadi palu: memukul rakyat dengan kewajiban, tanpa memberikan hak yang sepadan.

Jika kondisi ini dibiarkan, rakyat akan semakin jauh dari negara. Mereka akan melihat pajak bukan sebagai bentuk kedaulatan, tapi sebagai beban tanpa imbal balik.

Dan ketika rakyat sudah muak, jangan salahkan jika ketaatan berubah jadi perlawanan. Karena rakyat bukan mesin ATM, dan pajak bukan palu untuk menaklukkan mereka. Pajak harus kembali ke makna sejatinya: titipan rakyat untuk rakyat.