BEGINI NASIB NELAYAN YANG MEMBUAT SUDIRMAN SAID TERHARU

Dari dahulu kita diajarkan bahwa nenek moyang bangsa ini adalah pelaut, namun pada faktnya, nasib para nelayan tidak pernah diperhatikan dengan yang semestinya. Pelajaran yang disampaikan di bangku sekolah bahwa nenek moyang bangsa ini adalah pelaut seharunya berarti bahwa kita adalah bangsa pelaut dan karena itu nelayan dan sektor kelautan seharunya di kelola dan diperhatikan sebagaimana laut itu menjadi bagian dari karakteristik bangsa ini.

Namun apa yang terjadi selama ini sungguh sangat menyedihkan. Di Jawa Tengah saat ini, ada sekitar 53.370 nelayan dari lima kabupaten yang terancam menjadi korban sosial dan ekonomi dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang. (Kompas.com)

Yang juga mengkhawatirkan dari hal ini adalah ada dampak turunan yang tidak hanya menimpa para nelayan, tetapi juga sektor usaha yang lain, seperti sektor pengolahan ikan, peternak itik, pengrajin tali selambar, dan lain-lain. Sebab itu, persoalan pelarangan cantrang bukan semata-mata terkait dengan nelayan, namun juga sektor-sektor lain yang saling terkait.

Persoalan ini pada dasarnya ekses panjang dari minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan para nelayan. Para nelayan tidak pernah mendapatkan perhatian yang layak baik yang berhubungan dengan subsidi, pemberdayaan, atau edukasi. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk negara yang paling rendah penghormatannya terhadap para nelayan.

Oleh sebab itu, Sudirman Said sangat memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh para nelayan di Jateng saat ini. Terlebih, salah satu kabupaten yang terkena imbas kebijakan pelarangan cantrang tersebut adalah Brebes, kampung halaman Sudirman Said sendiri. Menurutnya harus ada kebijakan yang lebih holistik dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sehingga tidak mencekik para nelayan di Jateng maupun di daerah-daerah lain.

Bagi Sudirman Said, kita sudah terlalu lama membelakangi laut sebagai karakter jati diri bangsa ini, sehingga banyak hal yang perlu kebijaksanaan dalam proses pembangunannya. Terlebih, jika kita melihat kecenderungan cara pemerintah mereformasi sektor kelautan dan perikanan, hampir mayoritas terkait dengan pengaturan penangkapan ikan dan aturan-aturan bagi para nelayan.

Sebaliknya, bantuan atau subsidi pemerintah terhadap para nelayan termasuk masih sangat kecil. Dengan kata lain, pemerintah hanya melemparkan aturan pelarangan, namun tidak sekaligus memberikan solusi bagi para nelayan. Akibatnya, pemerintah seperti hanya melemparkan persoalan yang mencekik nelayan, namun tidak mampu mengeluarkan nelayan dari penderitaan hidup sehari-hari.