MANTAP, SUDIRMAN SAID INGIN PEMBANGUNAN DESA LEBIH TERARAH

Saat ini, desa memang mendapatkan perhatian lebih. Hal ini harus diakui seiring dengan munculnya undang-undang desa yang bermuara pada pemberian anggaran desa yang cukup besar, dua milyar rupiah setiap tahun, sebuah angka yang memang belum pernah diterima oleh desa-desa di Indonesia.

Karena itu, wajar jika banyak kepala desa yang tidak siap dengan anggaran besar yang tiba-tiba diberikan kepada mereka, selain karena kurangnya pelatihan dan pemberdayaan. Akibatnya, akhir-akhir ini kita sering disuguhkan oleh berita bahwa ratusan kepala desa sudah ditangkap karena kasus korupsi dana desa.

Artinya, pada dasaranya ada persoalan yang tertinggal ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengucurkan dana desa, yakni rendahnya persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Meskipun ada pendamping desa yang dianggap dapat mendampingi setiap program dan gerakan di desa, pada kenyataannya hal ini tidak efektif karena banyak pendamping desa yang tidak memahami persoalan pedesaan.

Sebab itu, bagi Sudirman Said, pembangunan desa harus lebih terarah. Pemberian dana desa memang sesuatu yang baik, namun dapat menjadi persoalan baru, dan sudah terbukti demikian, jika pemerintah tidak mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Dengan kata lain, jangan sampai pemberian dana desa tersebu justru menjadi semacam jebakan bagi para aparatur desa.

Apa yang dibutuhkan, menurut Sudirman Said, adalah harus ada pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan, serta pengawasan dari pemerintah daerah kepada setiap desa-desa yang ada. Artinya, harus ada pemetaan tentang potensi masing-masing desa yang kemudian dikembangkan sesuai dengan potensi tersebut.

Para pendamping desa juga selayaknya adalah mereka yang memahami tentang aspek-asepek pembangunan desa. Pasalnya, hari ini para pendamping desa tidak didasarkan atas seleksi yang memadai, dan bahkan ada kecenderungan penentuannya didasarkan atas faktor-fakto kolusi, korupsi, dan nepotisme di tingkat desa. Akhirnya, para pendamping desa tidak banyak melakukan pendampingan dan pembinaan, kecuali menunggu gaji bulanan.

Menurut Sudirman Said, yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah seperti di Jateng, adalah mendorong para akademisi, peneliti dan anak-anak muda potensial untuk terjun membangun desa, baik dengan membuat kebijakan, penyediaan infrastruktur, hingga kerjasama dengan kampus-kampus terbaik.

Di Jateng, Universitas Gajah Mada misalnya sangat terkenal sebagai kampus yang melahirkan para akademisi-akademisi handal, termasuk dalam bidang pembangunan desa. Sayangnya, pemerintah Jateng belum sepenuhnya serius untuk memperhatikan kerjasama antar pemerintah dan dunia kampus, seperti di negara-negara maju.