Menggali Potensi BPDPKS, Menumbuhkan Asa Masyarakat Indonesia

Manusia memang sangat handal dengan kemampuan adaptasinya, kita semua dituntut untuk dapat menyesuaikan dunia yang berjalan sangat dinamis ini. Namun, apa benar kita masih dapat beradaptasi dengan dunia yang memiliki suhu bumi 70°C, banjir di seluruh wilayah, tanah longsor, dan kekurangan pangan serta air? Saya tidak yakin manusia memiliki kemampuan beradaptasi sehebat itu. Akan tetapi, kondisi itulah yang pasti dialami manusia jika pada 30-50 tahun ke depan, manusia enggan untuk peduli tentang Bumi.

Kondisi Bumi yang mengkhawatirkan ini tidak baru terjadi 3-5 tahun ke belakang. Jauh dari itu, para peneliti dan pemimpin dunia sudah mulai tertampar dengan kondisi yang dialami Bumi. Sebagian memilih tidak peduli, sebagian yang lain peduli dengan ini. Perjanjian Paris menjadi bukti konkret dari negara-negara yang memiliki harapan. Perjanjian Paris ini mengikat seluruh negara yang menandatangani dokumen tersebut untuk menekan laju naiknya suhu bumi sebesar dua derajat celcius. Indonesia menjadi satu di antara 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi.

Dalam perjanjian tersebut, target jangka panjang utamanya adalah Net Zero Emission (NZO) pada tahun 2050

Net Zero Emissoin (NZO)

Net Zero Emission (NZE) adalah target di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah emisi yang diserap atau dihilangkan, baik melalui teknologi maupun alam. Setiap negara yang menandatangani Perjanjian Paris wajib menyusun rencana strategis untuk mencapai target ini.

Adanya target ini akan sangat membantu manusia untuk menghindari bahaya yang lebih besar, bahaya yang hingga makhluk paling hebat di dunia ini tidak mampu lagi mengadaptasinya.

Indonesia Butuh Apa?

Indonesia telah menyusun berbagai strategi untuk mencapai NZE, mulai dari transisi energi terbarukan, pengurangan deforestasi, hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien. Dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang diserahkan oleh Indonesia menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Dalam dunia yang sangat dinamis ini, berita yang menyedihkan tidak bisa kita hindari. Pilihannya antara tau untuk memperlambat atau acuh dan mempercepat. Fakta menunjukkan, Indonesia diperkirakan berada di jalur menuju kenaikan suhu global sebesar 4°C pada tahun 2100. Bahkan jika skenario pengurangan emisi sebesar 29% berhasil, Indonesia masih berisiko mengalami kenaikan suhu sebesar 3°C.

Meskipun semua negara yang menandatangani Perjanjian Paris memenuhi janji mereka sesuai kesepakatan, kenaikan suhu bumi pada tahun 2100 diperkirakan masih akan melebihi 2°C, sehingga target Perjanjian Paris tidak tercapai.

Fakta di atas rasa-rasanya hanya memberikan ketakutan pada kita—ketakutan yang meredupkan seluruh asa pembaca. Ancaman perubahan iklim semakin nyata dengan dampak yang merusak berbagai sektor kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat. Tantangan besar ini mengharuskan kita untuk segera bertindak dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mencapai Net Zero Emission sesuai dengan target awal.

Benteng Indonesia

Indonesia telah menetapkan strategi ambisius untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hal itu ditunjukkan sebagai bagian dari komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim.

Di tengah upaya ambisius tersebut, kelapa sawit hadir sebagai komoditas yang memiliki peran krusial dalam mendukung strategi Indonesia menuju Net Zero Emission. Lebih dari sekadar komoditas ekonomi, minyak sawit kini menjadi kunci dalam transisi energi berkelanjutan. Melalui pengembangan biodiesel berbasis sawit, seperti program B30/B40/B50 yang membawa Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan secara signifikan menekan emisi dari sektor transportasi. Selain itu, potensi sawit dalam pengelolaan limbah juga sangat menjanjikan. Limbah dari industri sawit dapat diolah menjadi biomassa dan biogas sehingga menciptakan persediaan sumber energi bersih yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, lahan sawit dapat dikelola lebih efisien melalui program peremajaan tanaman. Cara tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengurangi tekanan untuk membuka lahan baru. Dengan demikian, kelapa sawit tidak hanya berkontribusi pada ekonomi nasional, tetapi juga berperan sebagai pilar penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia.

BPDPKS Merangkul Asa

Dalam konteks ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hadir dengan peran strategisnya. BPDPKS bukan hanya sekadar pengelola dana, tetapi juga dapat menjadi simbol harapan bagi masyarakat dalam upaya melawan bahaya yang ada.

BPDPKS memiliki potensi besar untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui berbagai program yang mendorong penggunaan kelapa sawit sebagai energi hijau, BPDPKS tidak hanya membantu Indonesia mencapai target emisi yang lebih rendah, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap tantangan perubahan iklim. Sebagai institusi yang mampu merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, industri, pemerintah, hingga komunitas internasional, BPDPKS memainkan peran penting dalam memastikan potensi sawit dapat dikelola secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah yang diambil, BPDPKS mampu menjaga asa di tengah kekhawatiran masyarakat. Peran ini penting untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau, sekaligus memperkuat ekonomi nasional yang berkelanjutan. BPDPKS, melalui visi dan misinya, hadir sebagai penggerak perubahan sekaligus penjaga harapan dalam mewujudkan keseimbangan antara lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan BPDPKS, asa dibangkitkan.