Seandainya Tan Malaka Melihat Politik Indonesia Hari Ini
Tulisan dari Muhammad Fauzan Dzaky Salam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeandainya Tan Malaka Kembali Hari Ini
Indonesia telah melewati berbagai fase demokrasi, mulai dari reformasi 1998 hingga berbagai pemilihan umum yang berlangsung secara langsung. Di satu sisi, demokrasi menunjukkan kemajuan melalui meningkatnya partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan semakin terbukanya ruang diskusi publik. Namun, di sisi lain, demokrasi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Polarisasi politik, maraknya penyebaran hoaks, politik identitas, politik uang, hingga kecenderungan mengagungkan figur tertentu sering kali lebih mendominasi dibandingkan perdebatan mengenai kualitas kebijakan publik. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan penting patut diajukan: apakah demokrasi Indonesia benar-benar semakin dewasa, atau justru semakin menjauh dari cara berpikir yang rasional?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan jika dilihat melalui perspektif Madilog karya Tan Malaka. Buku yang diterbitkan pada tahun 1943 ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap cara berpikir masyarakat pada masanya, tetapi juga menyajikan sebuah metode berpikir yang menurut Tan Malaka diperlukan agar masyarakat mampu membebaskan diri dari kepercayaan yang tidak berdasar, propaganda, serta dominasi emosi dalam mengambil keputusan. Melalui konsep Materialisme, Dialektika, dan Logika (Madilog), Tan Malaka mengajak masyarakat untuk menilai suatu persoalan berdasarkan fakta, hubungan sebab-akibat, dan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika Tan Malaka melihat dinamika politik Indonesia saat ini, besar kemungkinan ia tidak hanya mengkritik para elite politik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk mengevaluasi cara mereka memahami politik itu sendiri.
Apa yang Sebenarnya Diperjuangkan Tan Malaka?
Banyak orang mengenal Tan Malaka sebagai tokoh revolusioner atau pejuang kemerdekaan, tetapi tidak banyak yang memahami bahwa salah satu warisan intelektual terbesarnya adalah konsep berpikir yang dituangkan dalam Madilog. Melalui buku tersebut, Tan Malaka berupaya mengubah kebiasaan masyarakat yang menurutnya masih sering dipengaruhi oleh cara berpikir mistis dan menerima suatu informasi tanpa proses pengujian yang rasional.
Konsep pertama adalah materialisme, yaitu cara memahami suatu peristiwa berdasarkan kenyataan yang dapat diamati, bukan berdasarkan dugaan, mitos, ataupun keyakinan yang tidak memiliki dasar empiris. Dalam konteks politik, pendekatan ini mengajak masyarakat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin melalui data, kebijakan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan citra atau popularitas.
Konsep kedua adalah dialektika, yaitu cara berpikir yang melihat bahwa setiap persoalan memiliki berbagai sudut pandang dan berkembang melalui proses perdebatan serta kritik. Dialektika mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan bagian penting dari proses menemukan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah maupun oposisi seharusnya dipandang sebagai mekanisme untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai bentuk permusuhan.
Konsep ketiga adalah logika, yaitu kemampuan menyusun kesimpulan secara rasional berdasarkan bukti dan hubungan sebab-akibat. Tan Malaka menekankan bahwa setiap klaim harus diuji melalui argumentasi yang masuk akal. Dalam dunia politik, logika menjadi alat untuk membedakan antara fakta dan propaganda, antara kritik yang berdasar dan sekadar narasi yang dibangun demi kepentingan tertentu.
Dengan demikian, Madilog bukan sekadar buku yang membahas filsafat atau politik, melainkan sebuah metode berpikir yang bertujuan membentuk masyarakat yang kritis, mandiri, dan tidak mudah dipengaruhi oleh mitos, propaganda, maupun kultus individu. Gagasan inilah yang membuat pemikiran Tan Malaka tetap relevan dalam menghadapi tantangan politik modern.
Politik Indonesia Masih Terjebak pada Kultus Tokoh
Salah satu fenomena yang masih terlihat dalam politik Indonesia adalah kuatnya kecenderungan mengagungkan figur pemimpin dibandingkan memperdebatkan gagasan atau program yang ditawarkan. Tidak jarang seorang tokoh dipandang seolah selalu benar oleh para pendukungnya, sementara kritik terhadap tokoh tersebut langsung dianggap sebagai serangan terhadap kelompok atau identitas tertentu. Akibatnya, ruang diskusi publik lebih banyak dipenuhi pembelaan terhadap individu daripada evaluasi terhadap kualitas kebijakan.
Fanatisme politik semacam ini juga terlihat dalam berbagai perdebatan di media sosial. Pendukung maupun penentang seorang pemimpin sering kali lebih sibuk mempertahankan identitas kelompok masing-masing daripada membahas substansi persoalan. Informasi yang mendukung tokoh favorit mudah diterima tanpa verifikasi, sedangkan informasi yang bertentangan langsung ditolak atau dianggap sebagai propaganda lawan politik. Dalam kondisi seperti itu, politik berubah menjadi persoalan loyalitas terhadap figur, bukan lagi arena pertukaran gagasan yang rasional.
Apabila dilihat melalui perspektif Madilog, kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa cara berpikir kritis belum sepenuhnya menjadi budaya politik. Tan Malaka kemungkinan akan mempertanyakan mengapa seseorang dipilih karena kharisma, popularitas, atau kedekatan emosional, bukan karena kualitas program, argumentasi, dan rekam jejak kebijakannya. Bagi Tan Malaka, seorang pemimpin tidak seharusnya diperlakukan sebagai sosok yang kebal terhadap kritik. Sebaliknya, setiap kebijakan harus diuji melalui fakta, logika, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Melalui pandangan tersebut, Tan Malaka seolah mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang dipenuhi pengagungan terhadap individu, melainkan demokrasi yang dibangun di atas kebebasan berpikir, keberanian mengkritik, dan kesediaan menilai setiap pemimpin secara objektif. Ketika masyarakat lebih mengutamakan gagasan daripada figur, politik akan menjadi ruang kompetisi ide untuk mencapai kepentingan bersama, bukan sekadar pertarungan loyalitas antarkelompok.
Politik Identitas Masih Menjadi Senjata
Demokrasi idealnya menjadi ruang bagi pertarungan gagasan, program kerja, dan solusi atas persoalan masyarakat. Namun, dalam praktik politik Indonesia, identitas masih kerap menjadi instrumen yang lebih efektif untuk memperoleh dukungan dibandingkan menawarkan kebijakan yang rasional. Isu agama, suku, etnis, maupun afiliasi kelompok sering dimanfaatkan untuk membangun solidaritas politik sekaligus menciptakan batas antara "kita" dan "mereka". Akibatnya, kompetisi politik tidak lagi berpusat pada kualitas program, melainkan pada kedekatan identitas yang dianggap mampu membangkitkan emosi pemilih.
Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas memiliki daya mobilisasi yang sangat kuat. Banyak pemilih lebih mudah tergerak oleh narasi yang menyentuh rasa memiliki terhadap kelompok tertentu daripada oleh data statistik, rekam jejak kebijakan, atau analisis yang objektif. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa identitas lebih mudah menggerakkan massa dibandingkan data? Salah satu jawabannya terletak pada sifat manusia yang cenderung mengambil keputusan berdasarkan ikatan emosional dan rasa kebersamaan. Data memerlukan proses berpikir, analisis, dan evaluasi, sedangkan identitas sering kali langsung menyentuh aspek psikologis yang paling mendasar, yaitu kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Melalui perspektif Madilog, kondisi tersebut akan dipandang sebagai tantangan terhadap budaya berpikir rasional. Tan Malaka mengkritik cara berpikir yang menerima suatu keyakinan hanya karena diwariskan, diyakini oleh kelompok mayoritas, atau dibungkus dengan simbol-simbol yang sulit dipertanyakan. Baginya, setiap klaim, termasuk klaim politik yang membawa nama agama, suku, atau identitas tertentu, harus diuji berdasarkan fakta dan manfaatnya bagi masyarakat. Politik yang sehat tidak dibangun di atas sentimen identitas, melainkan di atas kemampuan masyarakat untuk menilai program secara objektif. Dengan demikian, identitas seharusnya menjadi bagian dari keberagaman bangsa, bukan dijadikan alat untuk mengaburkan penilaian rasional dalam demokrasi.
Hoaks Politik dan Era Post-Truth
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh berita politik. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga membuka ruang bagi penyebaran berita palsu, propaganda, manipulasi opini, aktivitas buzzer, serta berbagai bentuk framing informasi yang dirancang untuk memengaruhi persepsi publik. Dalam situasi seperti ini, kebenaran sering kali tidak lagi ditentukan oleh kekuatan fakta, melainkan oleh seberapa sering suatu narasi diulang dan seberapa besar dukungan emosional yang berhasil dibangunnya.
Fenomena tersebut dikenal sebagai era post-truth, yaitu kondisi ketika emosi, keyakinan pribadi, dan identitas kelompok lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin sulit membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang sengaja diproduksi untuk kepentingan politik tertentu. Tidak sedikit orang yang menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu hanya karena berita tersebut sesuai dengan pandangan politik yang telah mereka yakini.
Dalam konteks inilah pemikiran Tan Malaka melalui Madilog menjadi sangat relevan. Ia menegaskan bahwa setiap informasi harus melewati proses pengujian menggunakan logika, bukti empiris, dan analisis sebab-akibat sebelum diterima sebagai kebenaran. Cara berpikir demikian menjadi benteng terhadap propaganda maupun manipulasi informasi yang dapat merusak kualitas demokrasi. Tan Malaka kemungkinan akan mengatakan bahwa
musuh terbesar demokrasi bukanlah perbedaan pendapat, melainkan masyarakat yang berhenti berpikir kritis.
Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi, tetapi ketika masyarakat tidak lagi memiliki kebiasaan memeriksa fakta dan menguji argumentasi secara rasional, demokrasi akan lebih mudah dikuasai oleh propaganda daripada oleh kebenaran.
Politik Uang: Demokrasi yang Dijual Murah
Salah satu persoalan yang terus membayangi demokrasi Indonesia adalah praktik politik uang. Bentuknya beragam, mulai dari vote buying, serangan fajar menjelang hari pemungutan suara, hingga patronase politik yang menjadikan bantuan materi sebagai alat membangun loyalitas politik. Dalam praktik tersebut, hubungan antara kandidat dan pemilih tidak lagi didasarkan pada kesamaan visi atau kualitas program, melainkan pada transaksi ekonomi yang bersifat jangka pendek.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang patut direnungkan: apakah rakyat benar-benar memilih berdasarkan pertimbangan rasional, atau sekadar menerima transaksi sesaat yang menguntungkan secara langsung? Bagi sebagian masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, bantuan materi mungkin dianggap lebih nyata daripada janji kebijakan yang manfaatnya baru dirasakan di masa depan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik uang tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah moral individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial dan ekonomi yang memengaruhi pilihan politik masyarakat.
Melalui konsep materialisme, Tan Malaka justru mengajak untuk melihat akar persoalan tersebut secara lebih mendalam. Materialisme dalam Madilog bukan berarti mengajarkan orientasi pada kekayaan, melainkan menekankan bahwa setiap gejala sosial, termasuk perilaku politik, memiliki sebab-sebab nyata yang dapat dianalisis. Politik uang tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, rendahnya pendidikan politik, serta hubungan patron-klien yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan memperketat penegakan hukum, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, dan pembentukan budaya demokrasi yang menempatkan program serta integritas sebagai dasar utama dalam memilih pemimpin. Dari sudut pandang Tan Malaka, demokrasi akan kehilangan maknanya apabila suara rakyat berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan politik jangka pendek.
Dinasti Politik: Kekuasaan yang Berputar pada Keluarga
Salah satu fenomena yang terus menjadi perbincangan dalam demokrasi Indonesia adalah munculnya dinasti politik di berbagai tingkat pemerintahan. Tidak sedikit jabatan publik yang kemudian diisi oleh anggota keluarga dari pejabat yang sedang atau pernah berkuasa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses demokrasi benar-benar berlangsung secara kompetitif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
Pendukung dinasti politik sering berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, termasuk anggota keluarga pejabat. Selama proses pemilihan berlangsung secara demokratis, kemenangan mereka dianggap sebagai hasil pilihan rakyat. Namun, di sisi lain, kritik muncul karena hubungan kekerabatan dengan tokoh politik yang telah memiliki kekuasaan sering kali memberikan keuntungan yang sulit dimiliki oleh kandidat lain, seperti akses terhadap sumber daya politik, jaringan partai, popularitas, maupun modal sosial yang telah dibangun sebelumnya. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan berpotensi didominasi oleh lingkaran keluarga tertentu, sementara kader-kader lain yang memiliki kompetensi belum tentu memperoleh kesempatan yang sama.
Kondisi tersebut melahirkan pertanyaan penting: apakah demokrasi masih benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, atau justru mulai membentuk pola reproduksi kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan melihat aspek legalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas kompetisi politik yang berlangsung.
Melalui perspektif Madilog, Tan Malaka kemungkinan akan mengajak masyarakat untuk melepaskan penilaian yang didasarkan pada nama keluarga atau warisan politik. Rasionalitas yang ia tawarkan menuntut setiap calon pemimpin dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta gagasan yang ditawarkan, bukan karena hubungan darah dengan tokoh tertentu. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang mempermudah pewarisan kekuasaan, melainkan demokrasi yang membuka ruang kompetisi secara adil sehingga setiap individu memiliki peluang yang setara untuk berkontribusi dalam kehidupan politik.
Oposisi yang Semakin Lemah
Keberadaan oposisi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi. Oposisi berfungsi memberikan kritik, menawarkan alternatif kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Namun, dalam beberapa periode politik Indonesia, terbentuknya koalisi pemerintahan yang sangat besar membuat jumlah partai di luar pemerintahan menjadi semakin sedikit. Akibatnya, ruang kritik di lembaga legislatif maupun dalam arena politik formal menjadi relatif terbatas.
Koalisi yang luas memang dapat menciptakan stabilitas politik dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, stabilitas yang tidak diimbangi dengan kritik yang konstruktif berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam satu barisan, fungsi check and balance dapat melemah karena semakin sedikit pihak yang secara konsisten mengawasi, mengevaluasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang penting untuk direnungkan: jika hampir semua berada di lingkar kekuasaan, siapa yang akan mengawasi pemerintah? Dalam demokrasi, pengawasan bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Tan Malaka melalui pendekatan dialektika kemungkinan akan memandang kritik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik. Dialektika mengajarkan bahwa suatu gagasan akan berkembang menjadi lebih baik ketika diuji melalui perdebatan, argumentasi, dan evaluasi yang rasional. Oleh karena itu, keberadaan oposisi tidak seharusnya dipahami sebagai penghambat pembangunan, tetapi sebagai mitra kritis yang membantu memperbaiki kualitas kebijakan negara. Demokrasi yang kehilangan ruang kritik berisiko berubah menjadi sistem yang miskin koreksi, sehingga kesalahan kebijakan lebih sulit diperbaiki sejak dini.
Mengapa Rakyat Mudah Terpolarisasi?
Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan informasi politik. Media sosial memungkinkan setiap orang mengakses berbagai sumber berita, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat secara terbuka. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa polarisasi politik yang semakin tajam. Perbedaan pilihan politik tidak lagi sekadar menjadi perbedaan pandangan, tetapi sering berkembang menjadi konflik antarkelompok yang sulit dipertemukan.
Salah satu penyebabnya adalah cara kerja algoritma media sosial yang cenderung menampilkan informasi sesuai dengan preferensi pengguna. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin banyak konten serupa yang akan muncul di berandanya. Kondisi ini membentuk echo chamber, yaitu ruang informasi yang dipenuhi oleh pandangan yang sejalan dengan keyakinan sendiri, sementara pandangan yang berbeda semakin jarang ditemui. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa hanya pendapat kelompoknya yang benar, sedangkan kelompok lain dianggap sepenuhnya keliru.
Fenomena tersebut diperkuat oleh fanatisme politik yang berkembang di ruang digital. Pendukung suatu kelompok politik sering kali lebih fokus menyerang lawan daripada mendiskusikan substansi persoalan. Perdebatan berubah menjadi saling memberi label, menyebarkan stereotip, atau menyerang karakter individu, sehingga ruang dialog yang sehat semakin menyempit. Dalam kondisi seperti ini, media sosial bukan hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga dapat memperdalam jurang polarisasi di tengah masyarakat.
Melalui konsep dialektika dalam Madilog, Tan Malaka menawarkan pendekatan yang berbeda. Ia menginginkan masyarakat yang mampu berdialog secara rasional, bersedia mendengar argumentasi yang berbeda, dan menjadikan perbedaan sebagai sarana memperkaya pemahaman, bukan sebagai alasan untuk saling memusuhi. Bagi Tan Malaka, kemajuan suatu bangsa tidak lahir dari fanatisme yang membungkam kritik, melainkan dari keberanian mempertanyakan setiap gagasan melalui diskusi yang terbuka, logis, dan berdasarkan fakta. Dalam demokrasi yang matang, lawan politik bukanlah musuh yang harus dihancurkan, tetapi sesama warga negara yang memiliki hak untuk berbeda pandangan demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Pelajaran Madilog bagi Politik Indonesia
Setelah mengamati berbagai dinamika politik Indonesia, mulai dari politik identitas, maraknya hoaks, politik uang, dinasti politik, hingga polarisasi masyarakat, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang sebenarnya dapat dipelajari dari pemikiran Tan Malaka? Jawabannya bukan sekadar menghafal konsep Materialisme, Dialektika, dan Logika, melainkan menjadikannya sebagai cara berpikir dalam kehidupan berdemokrasi.
Pelajaran pertama adalah membiasakan berpikir berdasarkan data dan fakta. Dalam politik, berbagai klaim, janji, maupun kritik seharusnya tidak diterima begitu saja. Masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber informasi, membandingkan data dari berbagai pihak, serta menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak yang nyata. Dengan demikian, keputusan politik tidak lagi didorong oleh emosi sesaat, melainkan oleh penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pelajaran kedua adalah mengkritik semua tokoh secara proporsional. Demokrasi yang sehat tidak mengenal tokoh yang selalu benar ataupun selalu salah. Setiap pemimpin dapat menghasilkan kebijakan yang patut diapresiasi sekaligus keputusan yang layak dikritik. Karena itu, kritik tidak boleh didasarkan pada rasa suka atau benci terhadap individu tertentu, tetapi pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Cara berpikir seperti inilah yang sejalan dengan semangat rasionalitas yang diperjuangkan Tan Malaka.
Pelajaran berikutnya adalah membedakan fakta dan opini. Di era digital, masyarakat dibanjiri berbagai informasi yang sering kali sulit dibedakan antara laporan berdasarkan bukti dengan pendapat pribadi yang dibungkus seolah-olah sebagai kebenaran. Madilog mengajarkan bahwa setiap informasi harus diuji terlebih dahulu sebelum diterima. Sikap kritis terhadap informasi merupakan syarat penting agar demokrasi tidak mudah dipengaruhi propaganda maupun manipulasi opini.
Selain itu, Tan Malaka juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengultuskan pemimpin. Seorang pemimpin dipilih untuk menjalankan amanah publik, bukan untuk ditempatkan sebagai sosok yang kebal terhadap kritik. Ketika masyarakat lebih mengutamakan loyalitas kepada individu daripada kepentingan bersama, demokrasi berisiko kehilangan fungsi pengawasan yang menjadi salah satu pilar utamanya.
Pelajaran lainnya adalah memilih pemimpin berdasarkan program dan kapasitas, bukan sekadar popularitas atau identitas. Pemilih perlu mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kompetensi, serta solusi yang ditawarkan terhadap persoalan bangsa. Dengan cara tersebut, demokrasi akan lebih berorientasi pada kualitas kebijakan daripada sekadar pertarungan citra.
Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya diskusi yang sehat. Perbedaan pendapat tidak seharusnya berakhir pada permusuhan atau saling menjatuhkan. Sebaliknya, perbedaan merupakan kesempatan untuk menguji gagasan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Budaya dialog yang rasional merupakan inti dari pendekatan dialektika yang dikembangkan Tan Malaka dan menjadi fondasi penting bagi demokrasi yang matang.
Seandainya Tan Malaka Memberi Nasihat kepada Generasi Muda
Apabila Tan Malaka hadir di tengah kehidupan politik Indonesia saat ini, mungkin ia tidak akan langsung berbicara mengenai perebutan kekuasaan atau strategi memenangkan pemilu. Kemungkinan besar, ia justru akan memulai dengan mempertanyakan cara berpikir masyarakat. Baginya, perubahan politik tidak akan pernah berlangsung secara berkelanjutan apabila masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh propaganda, fanatisme, dan informasi yang tidak pernah diuji kebenarannya.
Barangkali nasihatnya kepada generasi muda akan terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam:
"Jangan percaya kepadaku hanya karena namaku Tan Malaka. Percayalah jika argumenku dapat diuji oleh logika dan kenyataan."
Pesan tersebut mencerminkan semangat Madilog yang menolak kultus individu. Tan Malaka tidak menghendaki masyarakat menerima pendapat seseorang hanya karena ketokohannya, melainkan karena argumentasinya mampu bertahan ketika diuji oleh fakta dan akal sehat. Prinsip ini tetap relevan di tengah derasnya arus informasi digital yang sering membuat masyarakat lebih cepat percaya kepada figur daripada memeriksa isi pesannya.
Kepada generasi muda, Tan Malaka mungkin juga akan mengingatkan bahwa masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilu, tetapi oleh kualitas cara berpikir warga negaranya. Selama masyarakat masih memilih berdasarkan emosi, identitas, atau popularitas semata, demokrasi akan sulit menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Sebaliknya, apabila generasi muda membiasakan diri berpikir kritis, menghargai data, terbuka terhadap perbedaan, dan berani mengoreksi siapa pun secara objektif, maka demokrasi akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang.
Politik yang Membutuhkan Lebih Banyak Nalar daripada Sorak Sorai
Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan atau seberapa banyak partai politik yang berkompetisi. Demokrasi juga ditentukan oleh kualitas cara berpikir masyarakatnya. Ketika ruang publik dipenuhi oleh kultus tokoh, politik identitas, propaganda, hoaks, politik uang, serta polarisasi yang mempertajam perpecahan, demokrasi memang tetap berjalan secara prosedural. Namun, substansi demokrasi sebagai ruang pertukaran gagasan yang rasional menjadi semakin tergerus.
Melalui Madilog, Tan Malaka menawarkan sesuatu yang hingga kini masih relevan, yaitu keberanian untuk berpikir secara materialistis, dialektis, dan logis. Ia mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak akan lahir dari fanatisme ataupun kepercayaan yang diterima tanpa pertanyaan, melainkan dari masyarakat yang berani menguji setiap gagasan melalui fakta, argumentasi, dan penalaran yang sehat. Cara berpikir seperti inilah yang menjadi benteng terhadap manipulasi politik sekaligus fondasi bagi demokrasi yang lebih dewasa.
Mungkin Tan Malaka tidak akan terkejut melihat politik Indonesia tetap dipenuhi perebutan kekuasaan, karena dinamika tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik di berbagai negara. Namun, ia mungkin akan merasa prihatin apabila masyarakat masih lebih mudah memilih berdasarkan emosi, identitas, atau pengagungan terhadap figur dibandingkan melalui pertimbangan yang rasional. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Madilog masih relevan untuk dibaca pada abad ke-21. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah kita masih bersedia menjadikan cara berpikir materialistis, dialektis, dan logis sebagai budaya politik dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Jika jawabannya adalah ya, maka warisan pemikiran Tan Malaka bukan sekadar catatan sejarah, melainkan panduan intelektual yang tetap hidup dan terus menantang setiap generasi untuk berpikir lebih kritis, lebih rasional, dan lebih bertanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsanya.