Feodalisme Pendidikan Tinggi

Feodalisme di negeri ini sejatinya belum berakhir. Kultur ini masih menggejala dan hidup dalam dunia pendidikan tinggi kita. Simaklah perilaku akademisi kita. Bila telah menyandang gelar akademik seabrek seolah-olah orang yang gelarnya lebih rendah darinya, tak sepadan. Apalagi mengakui pemikirannya. Ironisnya lagi, mereka itu memiliki ego tinggi dan cara pandang kaca mata kuda. Lalu, kita berharap pendidikan bakal maju. Majunya darimana? Sebaiknya, akademisi perguruan tinggi negeri mesti membaca bukunya Paulo Freire berjudul “Pendidikan yang Membebaskan”. Supaya sikap feodalismenya berangsur-angsur terkikis. Ada pameo berbunyi: gelar seseorang sebagai bukti ia mencapai level pendidikan itu. Tapi, tak menjamin ia bisa berpikir.

Penyakit feodalisme juga merasuki kaum terdidik yang memaksakan metodologi pemikirannya dalam riset. Ini tak sekadar feodal tapi sekaligus hegemoni (baca: Gramci). Tak ada kemandirian dan kebebasan berdialektika pemikiran. Lainnya, jika ada buku yang ditulis tanpa gelar seabrek seolah-olah tak absah. Apakah mereka tak merasa malu bila membaca buku karya pemenang Nobel. Mereka tak pernah memamerkan gelarnya. Ambil contoh, Amartya Sen, Joseph E. Stiglizt, Elinor Ostrom, dan Paul Krugman, semuanya pemenang Nobel Ekonomi. Mereka menulis buku nyaris tanpa mencantumkan gelar akademiknya. Padahal jelas mereka itu Guru Besar di Universitas top dunia. Mengapa akademisi negeri ini tak mencontoh mereka? Apakah kita masih mengidap sikap feodalisme dan kolonialisme ala Belanda yang sudah usang? Belanda saja sudah meninggalkan sikap begitu. Ini yang kerapkali disebut mentalitas bangsa terjajah (inlander).

Mari kita belajar dari beberapa intelektual tercerahkan di negeri ini. Orang boleh tak menyukai Pramudya Ananta Toer. Tapi, ia adalah sastrawan besar Indonesia pernah lahir. Ia bahkan disejajarkan dengan Rabindranath Tagore, pemenang Nobel Sastra asal India. Toer Semasa hidupnya nyaris meraih Nobel Sastra. Sayangnya rezim yang berkuasa masa itu memenjarakannya akibat peristiwa lembaran hitam politik negeri ini. Meskipun, ia tak pernah diproses hukum hingga akhir hayatnya. Karya novelnya mendunia dan telah diterjemahkan berbagai bahasa. Novel paling paling monumentalnya yakni Tetralogi Pulau Buru. Ditulisnya, kala mendekam di penjara Pulau Buru. Salah satunya telah masuk layar lebar berjudul “Bumi Manusia”. Padahal ia tak punya gelar seabrek. Ia pun tidak pongah dan hidup sederhana. Begitu pula dengan Gus Dur. Mantan Presiden Republik Indonesia 1999-2001. Orang boleh tak sepaham dengan beliau. Bagi saya, Gus Dur adalah intelektual besar Indonesia yang pernah ada. Di masa revolusi fisik kita mengenal Tan Malaka. Seorang bapak bangsa yang menyulutkan semangat kemerdekaan bangsa ini. Ilmuwan asing telah mempelajari pemikiran Gus Dur dan Tan Malaka. Pemikiran Gus Dur dipelajari ilmuwan dari Australia dan negara lainnya. Salah satunya, Prof. Greg Barton, seorang Guru Besar. Pemikiran Tan Malaka juga dipelajari ilmuwan Belanda, Prof, Harry A Poeze, seorang Guru Besar.

Sayangnya, ilmuwan kita masa kini, tak berpernah bercermin dari mereka. Padahal, maaf, orang-orang yang ngakunya hebat itu, nyaris nol pemikirannya dipelajari ilmuwan asing. Penulis berani mengklaim nyaris tidak ada. Siapa ilmuwan Indonesia saat ini pemikirannya dipelajari ilmuwan asing? Jawabnya nyaris tidak ada. Ironisnya lagi mereka ego dan feodalnya luar biasa hingga tak menganggap pemikiran orang lain sepadan dengannya. Seolah-olah kehebatannya melampaui pemenang Nobel. Gelarnya yang seabrek bak tuah yang tak boleh dilampaui siapa pun. Padahal masuk nominasi Nobel saja jauh panggang dari api.

Pendidikan tinggi kita tak bakal bergerak maju jika feodalisme-hegemonik masih mengkultur dan bercokol. Ini sama artinya kita hidup dalam dunia kolonialisme berlabel pendidikan. Penulis tak membayangkan jika ada peneliti yang berani meneliti fenomena ini. Pastinya bakal menghebohkan dan bisa saja yang bersangkutan tak ada yang mau membimbingnya. Soalnya hasilnya bakal mengganggu kenyamanan sekumpulan orang yang merasa terusik. Maaf, tulisan ini tak menuduh siapa-siapa. Ini hanya mengkonstruksi fenomena yang mengkultur di dunia pendidikan tinggi Indonesia hingga kini. Jika sepakat pendidikan itu sebagai proses kebudayaan, budaya feodal mestinya sudah jadi akhir sejarah (the end of history). Soalnya, ilmu pengetahuan itu berkembang dinamis dan tak lagi berdiri sendiri. Pendekatan ilmu pengetahuan sudah bersifat Interdisiplin, transdisiplin, dan multidisiplin. Menyelesaikan suatu masalah tak bisa lagi monodisiplin, melainkan bersifat integral dan holistik. Terutama yang sifatnya empiris. Jadi siapapun berpeluang menemukan pengetahuan dan inovasi baru tanpa mesti menyandang gelar tinggi.

Musabab orang tak meraih gelar tertinggi akademik, tak selalu akibat ketidakmampuan individunya. Terdapat beraneka variabel yang memengaruhinya. Bisa saja akibat tak punya sumber daya ekonomi, dan aksesnya. Penyebabnya, kesenjangan dan kemiskinan masih relatif tinggi, hingga menyulitkan orang miskin sulit menggapai pendidikan terbaik. Biaya pendidikan yang amat mahal dan komersialisasi pendidikan saat ini kian menjauhkan orang miskin mengakses pendidikan tinggi. Ditambah lagi kerap berubahnya kurikulum yang membuat segalanya berorientasi bisnis dan kapital. Jadi menguatkan sinyalemen Eko Prasetyo dalam bukunya: Orang Miskin Dilarang Sekolah”. Imbasnya, pemerataan dan keadilan memperoleh akses pendidikan dan sumberdaya kian sulit dan terbatas.

Memang era digital saat ini, memungkinkan semua orang berpeluang mengakses proses menuju pendidikan tinggi. Umpamanya, beasiswa. Akan tetapi, kendalanya terkait keterbatasan individu mengaksesnya dan modalitas kurang untuk meningkatkan kapasitasnya. Bagaimana menyelesaikan problem ini. Tentu membutuhkan kebijakan yang jelas dan membuka ruang akses yang memudahkan orang dapat meningkatkan kapasitasnya. Apakah negara tak bisa mensubsidi pendidikan tinggi kita? Kalau mencermati esensi pasal 30 UUD 1945, mestinya pendidikan tinggi dari dasar hingga perguruan tinggi gratis. Kenyataannya sebaliknya, pendidikan kian mahal dan jadi ajang komersialisasi. Imbasnya, pendidikan hanya dinikmati bangsawan model baru era modern yang berlimpah kapital. Mereka tak ubahnya kaum feodalisme era kolonialisme. Orang miskin akhirnya memang dilarang sekolah.

Pekerjaan besar Mas Mendikbud, berlabel milenial itu harusnya mampu mengurangi budaya feodalisme dan hegemonik pengetahuan di pendidikan tinggi. Apakah Mas Mendikbud juga berpandangan sejauh itu? Supaya gagasan kampus merdeka tak sekadar retorika. Soalnya ide kampus merdeka kesannya bermakna meletakkan universitas sebagai pasar dunia kerja. Akibatkan akan melahirkan manusia-manusia bermental robot kapitalisme. Terlalu mekanistik dan instrumental. Apa karena Mendikbud-nya pengusaha berbasis teknologi informasi, hingga orientasi pendidikan tinggi dibuat begitu semuanya. Bukan memproduksi kaum intelektual organik, ideologis, dan humanis yang mencerahkan. Makanya wajar, jika menilai pendidikan tinggi kita saat ini bak berada dalam ruang kolonialisme baru. Akibatnya, pendidikan tinggi terkesan hanya memproduksi mesin kapitalisme dan kaun feodal baru. Soalnya pendidikan hanya dinikmati orang bergelimang harta mirip kaum bangsawan era kolonial. Jika orientasi pendidikan tinggi kita, jangan harap melahirkan kaum intelektual tercerahkan, organik, ideologis dan humanis. Penulis berharap Mendikbud kita jangan sampai terinfeksi penyakit feodalalisme bentuk baru yang hegemonik ini. Supaya pendidikan tinggi kita mencapai kemerdekaan sejati. Pendidikan yang membebaskan dari budaya feodalisme baru. Pendidikan yang menciptakan pemeratan yang berkeadilan agar bebas dari problem struktural bangsa. Pendidikan yang menjunjung tinggi nilai – nilai kebajikan, kearifan dan budaya yang agung dari bangsa ini. Akhirnya, pendidikan tinggi kita memproduksi kaum intelektual organik, ideologis dan humanis yang tercerahkan. Semoga!

-------------------------------------------------------------

Oleh: Muhamad Karim

Dosen Universitas Trilogi, Jakarta