Utama: Efisensi Anggaran yang Diutamakan untuk MBG dan Investasi

Ilustrasi makanan yang sehat dan bergizi ( sumber: https://www.istockphoto.com)

Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp306,69 triliun pada tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan APBN/APBD untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan investasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Rincian Efisiensi 1. Sumber Penghematan: - Rp256,1 triliun dari pemotongan belanja kementerian/lembaga (K/L). - Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah, termasuk Dana Desa dan DAU. - Total efisiensi tiga putaran mencapai *Rp750 triliun* (US$44 miliar), dengan US$24 miliar dialokasikan untuk MBG. 2. K/L Terdampak: - Kementerian PU: Pemotongan terbesar (Rp81,38 triliun dari pagu Rp110,95 triliun) - Kementerian Transmigrasi: Efisiensi Rp47,39 triliun, anggaran tersisa Rp75,02 triliun. - BMKG: Anggaran dipangkas 50,35% menjadi Rp1,423 triliun. - Kemenag: Pemotongan Rp14,28 triliun, tersisa Rp64,27 triliun. - Bappenas: Anggaran turun 49,2% (dari Rp1,97 triliun menjadi Rp968 miliar). Dampak dan Strategi K/L Hadapi Penghematan 1. Kebijakan Work From Anywhere (WFA): - BKN dan Kemenkes memberlakukan WFA setiap Rabu untuk pegawai non-pimpinan - Pengurangan perjalanan dinas hingga 50% dan penggunaan platform daring untuk rapat. 2. Penghematan Operasional: - Pembatasan belanja alat tulis kantor, listrik, air, dan pemeliharaan gedung hingga 50%. - Penggunaan kendaraan dinas hanya untuk pejabat tinggi. 3. Penyesuaian Proyek: - Kementerian PU mengalihkan anggaran ke perbaikan sekolah dan rumah sakit - Bappenas mengalokasikan dana untuk gaji ASN dan proyek Osaka World Expo. Informasi penting disajikan secara kronologis Kontroversi dan Respons DPR - Pengembalian Rp58 Triliun ke 17 K/L: Meski total efisiensi Rp308 triliun, sebagian dana dikembalikan untuk operasional mendesak. - Automatic Adjustment: Sebagian penghematan berasal dari kebijakan blokir anggaran era Sri Mulyani. - Kritik dari BMKG: Pemotongan anggaran dinilai mengganggu belanja modal dan operasional. Analisis: Efisiensi untuk Keberlanjutan Fiskal Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, efisiensi ini menciptakan "budaya baru" birokrasi untuk menekan belanja tidak prioritas. Namun, pengamat mempertanyakan dampak jangka panjang pada layanan publik, terutama di sektor kesehatan dan infrastruktur. Grafik Utama Alokasi Efisiensi 2025 1. Program MBG: 54,5% (US$24 miliar) 2. Investasi BPI Danantara: 45,5% (US$20 miliar) Opini Pakar Wihadi Wijanto (Wakil Ketua Banggar DPR): "Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi realokasi untuk program yang menyentuh langsung masyarakat kecil". Muslihhuddin (BMKG): "Pemotongan anggaran berisiko mengurangi kapasitas mitigasi bencana dan pemeliharaan alat pendeteksi cuaca".