Cerita di Balik Piala Dunia 2026

Foto oleh Muhammad Ravel di Unsplash.com

Tiga tahun lalu, Indonesia harus menanggung kekecewaan besar ketika FIFA mencabut status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Alasannya: penolakan sejumlah pihak di Indonesia terhadap kehadiran timnas Israel dalam turnamen tersebut. FIFA bersikap tegas saat itu, menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari intervensi politik apa pun.

Tapi mari bandingkan dengan apa yang terjadi di Piala Dunia 2026. Turnamen yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini justru dibanjiri kontroversi politik dari hulu ke hilir dan kali ini, FIFA memilih sikap yang jauh berbeda: diam, bahkan terkesan membela.

Foto oleh Anete Lūsiņa di Unsplash.com

Kasus paling mencolok adalah deportasi wasit asal Somalia, Omar Artan. Meski sudah mengantongi visa resmi dan namanya tercantum sebagai wasit resmi FIFA, ia tetap ditolak masuk ke Amerika Serikat usai menjalani interogasi selama sebelas jam di bandara, dengan tuduhan memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris di negaranya. Bukan hanya Artan, Aymen Hussein pemain irak, juga ditahan tujuh jam untuk diinterogasi di Bandara Miami.

Yang membuat publik semakin geram adalah respons Presiden FIFA, Gianni Infantino. Saat ditanya soal deportasi Artan, ia hanya menyebutnya "sangat disayangkan" dan meminta semua pihak untuk "bersantai dan rileks". Bukannya membela perangkat pertandingan resminya sendiri, Infantino justru menegaskan dirinya memiliki "hubungan yang sangat baik" dengan Trump dan menyatakan tidak menyesali apa pun atas kebijakan pemerintah AS tersebut.

Persoalan visa ini bukan kasus tunggal. Setidaknya empat negara peserta Iran, Senegal, Haiti, dan Pantai Gading mengalami kesulitan serupa dalam memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat. Timnas Iran bahkan diizinkan bertanding tapi dilarang menetap di wilayah AS selama turnamen berlangsung. Penangguhan pemrosesan visa imigran yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap warga dari puluhan negara turut menyasar belasan negara peserta Piala Dunia, mengancam kehadiran jutaan suporter yang sudah lama menunggu momen ini.

Ironi standar ganda FIFA semakin terasa kalau membandingkan dua kasus ini secara langsung. Ketika Indonesia, negara yang sama sekali tidak memiliki kekuatan politik global besar menolak kehadiran satu negara peserta karena alasan sikap politik domestik, FIFA langsung mengambil tindakan tegas dan mencabut hak penyelenggaraan. Tapi ketika Amerika Serikat justru aktif mendiskriminasi belasan negara lewat kebijakan visa, mendeportasi ofisial resmi turnamen, dan menerapkan kebijakan yang oleh banyak pengamat dianggap melanggar semangat inklusivitas olahraga, FIFA memilih bungkam dan tetap melanjutkan turnamen sesuai jadwal.

Tidak mengherankan jika gelombang kritik terhadap FIFA pun menguat. Sejumlah anggota parlemen Inggris dari empat partai berbeda sampai mengajukan mosi yang mendesak badan-badan olahraga internasional untuk mempertimbangkan pengusiran Amerika Serikat dari ajang olahraga besar, dengan alasan ajang semacam ini "tidak seharusnya digunakan untuk melegitimasi pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara kuat". Tagar #BoycottWorldCup pun ramai digunakan di media sosial internasional, sementara beberapa federasi sepak bola Eropa sempat mempertimbangkan opsi boikot sebelum akhirnya memutuskan tetap berpartisipasi.

Fenomena ini menyingkap satu kebenaran pahit tentang sepak bola modern: independensi dan netralitas yang selama ini digaungkan FIFA ternyata sangat bergantung pada seberapa besar kekuatan politik dan ekonomi negara yang berhadapan dengannya. Terhadap negara kecil seperti Indonesia, FIFA bisa bersikap sangat tegas dan tanpa kompromi. Tapi terhadap negara adidaya seperti Amerika Serikat yang membawa keuntungan ekonomi luar biasa besar bagi turnamen, FIFA justru memilih jalan aman: diam, atau bahkan ikut membenarkan.

kasus ini menjadi pengingat penting bahwa prinsip keadilan dan konsistensi hukum baik di level domestik maupun internasional, sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Sepak bola sering disebut sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia tanpa memandang kekuatan politik suatu negara. Tapi pengalaman Piala Dunia 2026 justru membuktikan sebaliknya: olahraga sebesar ini ternyata tetap bisa ditekuk lutut oleh kekuasaan, asalkan kekuasaan itu cukup besar untuk tidak bisa diabaikan.