Ketua KPU DKI: Tak Benar Saya Ikut Rapat Tertutup Bareng Ahok
PerbesarKehadiran Ketua KPU DKI Sumarno sebagai narasumber di pertemuan tim Ahok-Djarot dipermasalahkan, karena dianggap ikut dalam rapat pemenangan. Sumarno menegaskan dia hanya diundang sebagai narasumber.
"Saya bersama Ketua Bawaslu memang diundang dalam 'Raker Tim Basuki Djarot' sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang tahapan pilkada putaran kedua bertempat di Novotel Gajahmada. Undangannya berbunyi sebagai narasumber dalam rapat kerja bukan rapat tertutup," ucap Sumarno kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (12/3).
Perbesar"Jadi tidak benar kalau saya ikut rapat tertutup mereka, apalagi rapat bareng Pak Ahok sebagaimana pemberitaan di medsos," imbuhnya.
Sumarno merinci, dia datang sekitar pukul 14.30 WIB di lokasi acara. Sebelum sesi KPU DKI bersama Bawaslu, menurut panitia memang sedang berlangsung sesi paparan Ahok, tapi KPU dan Bawaslu tak bertemu Ahok.
"Istilah kepergok wartawan seperti di medsos, juga tak tepat karena saat saya sampai lobi hotel banyak wartawan yang interview sampai ikutan masuk lift. Jadi tak ngumpet-ngumpet lantas ketahuan wartawan, tapi interview seperti biasanya," ujarnya.
Kehadiran itu saya pandang penting sebagai momentum untuk mengklarifikasi posisi KPU DKI sebagai penyelenggara yang netral dan tak berpihak pada calon tertentu.
"Dan alhamdulillah, walau suasananya panas karena berbagai tuduhan ditujukan pada KPU DKI, akhirnya bisa dijelaskan dengan baik. Akhir acara banyak yang minta maaf karena selama acara banyak hate speech yang terlontar, kemudian bersalaman dan pada minta foto bareng dengan Ketua KPU DKI," lanjutnya.
Usai acara ketika akan meninggalkan Novotel, Sumarno menyebut masih banyak wartawan yang menungu dan minta penjelasan apa saja yang dibahas dan apakah ada pertemuan dengan Ahok dan sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan bahwa dia hadir sebagai narasumber untuk sosialisasi tahapan putaran kedua pada acara raker timses Ahok-Djarot.
"Undangan ke KPU DKI dari Tim Paslon bukan pertama kali ini, tetapi sudah beberapa kali, khususnya menjelang putaran pertama yang berasal dari tim paslon 1, 2 dan 3. Misal untuk sosialisasi tahapan atau bimtek saksi. Undangan serupa juga sering diterima KPU kalau mau Pemilu Legislatif atau Pilpres," tegas Sumarno.