Nasdem Tolak Dana Saksi Rp 10 Triliun Dibebankan APBN
PerbesarSalah satu isu yang belum mendapat titik temu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu adalah dana saksi di TPS. Partai Nasdem menegaskan menolak usulan dana itu dibebankan ke APBN, yang selama ini ditanggung parpol masing-masing.
"Kami menyatakan tidak setuju, persoalan tersebut Fraksi Nasdem tidak setuju," ungkap anggota F-Nasdem, Taufiqulhadi di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (29/5).
PerbesarMenurut Taufiq, Pansus RUU pemilu seyogyanya tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait hal tersebut. Taufiq menilai terlalu mudah mengambil uang negara untuk kepentingan parpol.
"Kalau begitu nanti mudah sekali kita mengambil uang negara itu, kita duduk beberapa fraksi kemudian kita voting suara terbesar itu. Maka suara terbesar itu sah," ujar Taufiq.
Kita itu mengambil uang yang seharusnya diperuntukan bagi yang lebih berhak, seperti orang-orang miskin. Ini menjadi diambil parpol, menurut saya itu salah.
Sementara pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo, juga sudah menyampaikan keberatan jika dana yang paling besar dibutuhkan parpol saat Pemilu itu sepenuhnya ditanggung APBN. Tjahjo memperkirakan dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 10 triliun untuk satu putaran pemungutan suara.
Namun dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu, hanya Nasdem yang menolak dana saksi dibiayai negara, sehingga kemungkinan usulan ini bisa tetap lolos di RUU Pemilu.
Perbesar