Pro Kontra Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Joko Widodo ingin pengelolaan tabungan dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur. Jokowi ingin mencontoh Malaysia yang memiliki lembaga Tabung Haji dan dananya diinvestasikan ke proyek pembangunan seperti tol dan pelabuhan.
ADVERTISEMENT
"Mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan yang aman-aman ini, jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Ya saya kira itu," kata Jokowi dalam pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).
Namun perdebatan muncul dan bergulir panjang usai pidato Presiden Jokowi itu. Pimpinan DPR, MUI, hingga pemerintah berdebat seputar aspek keamanan investasi, aspek manfaat, hingga kesesuaian investasi dengan peraturan perundang-undangan.
Padahal, dana haji sudah sejak 7 tahun lalu diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN, yang berjumlah cukup besar Rp 35,2 Triliun. Sukuk dibolehkan karena instrumen syariah.
PerbesarPresiden Jokowi akhirnya angkat bicara lagi karena menyadari pernyataannya memicu perdebatan. Jokowi menyebut investasi dana haji ke infrastruktur hanyalah contoh, karena pada prinsipnya investasi itu harus sesuai ketentuan UU.
ADVERTISEMENT
"Harus prudent, harus hati-hati. Silakan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di Bank Syariah. Banyak sekali, macam-macam. Silakan ditaruh di bisnis bisnis syariah, tapi ingat itu adalah dana umat," ucap Jokowi usai Lebaran Betawi di Setu Babakan, Jakarta, Minggu (30/7).
"Entah dipakai untuk sukuk, untuk infrastruktur, untuk di Bank Syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian," tegasnya.
Berikut pro kontra yang mencuat dan ketentuannya:
Perbesar
