Tjahjo: Silakan Yakini Kitab Suci Agama, Tapi Bernegara Ada UUD

Mendagri di acara koordinasi nasional. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pemerintah secara tegas telah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), meski menui reaksi di masyarakat. Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa dasar negara Indonesia tidak bisa diganti dengan kitab suci.

"Silakan Bapak Ibu sekalian yang punya agama keyakinan harus melaksanakan agama dan keyakinan, itu wajib. Kalau yang Islam harus melaksanakan Al-Quran dan hadis, yang Kristen harus melaksanakan apa yang ada di Al-Kitab, Injil, Weda sesuai agama masing-masing," kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan saat memberikan arahan ke kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri, Pancoran, Jakarta Selatan​, Senin (22/5).

Markas HTI di Tebet (Foto: Anggi Dwiky/kumparan)

"Kalau bicara masalah negara, negara ada aturannya. Pancasila, UUD 1945, NKRI. Kemajemukan itu final titik, tidak ada embel-embel lain," imbuh Tjahjo.

Tjahjo tak secara terang menyebut HTI, dia menyebut ada ormas yang secara terang ingin mengambil alih pemerintahan dan mengganti ideologi Pancasila. Ormas ini juga sudah menggerakkan massa dalam rekrutmen terbuka tertutup terutama di ampus.

"Bapak Presiden kemarin mengambil sikap gebuk, dalam pengertian harus berani mengambil sikap siapa kawan dan siapa lawan, terhadap perorangan, golongan, organisasi ormas, kelompok yang ingin mengganti Pancasila yang ingin merusak NKRI yang ingin merobek-robek kebhinekaan," papar Tjahjo.

Tjahjo mengapresiasi upaya Panglima TNI dan Kapolri yang berhasil mengamankan aksi-aksi bela Islam, lantaran ada yang ingin mengintervensi jadi aksi menggulingkan Presiden.

Tito Karnavian, Wiranto, dan Tjahjo Kumolo. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

"Untung TNI dan Polri kompak, untung umat Islam juga kompak. Dalam sejarah tidak ada kekuatan agama yang memberontak, tidak ada," tuturnya.