Kuliah Jurusan Manajemen Bencana, Benar-benar Bencana!

Ilustrasi: AI, manajemen bencana dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Ketika saya mengatakan bahwa saya lulusan S2 Manajemen Bencana, sebagian orang masih memberikan respons yang sama: “Memangnya ada jurusan seperti itu?” Ada. Bahkan pendidikan kebencanaan di Indonesia sudah tersedia dalam berbagai jenjang, mulai dari sarjana, diploma, hingga magister.

Namun, setelah menjelaskan panjang lebar tentang apa yang dipelajari, biasanya muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab. “Kalau sudah lulus, mau kerja di mana?” Di situlah ironi pendidikan kebencanaan di Indonesia dimulai.

WorldRiskIndex 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, setelah Filipina dan India. Posisi ini memang turun satu peringkat dibandingkan 2024, ketika Indonesia berada di peringkat kedua. Namun, Indonesia tetap berada dalam tiga negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia.

Bencana bukan kejadian luar biasa yang hanya muncul sesekali. Bencana merupakan bagian dari realitas pembangunan Indonesia. Namun anehnya, orang yang secara khusus mempelajari bagaimana risiko tersebut harus dikelola justru belum banyak dikenal.

Ketika mendengar kata “manajemen," orang lebih mudah membayangkan bisnis, perusahaan, pemasaran, atau keuangan. Ketika mendengar “bencana," orang membayangkan evakuasi, bantuan makanan, tenda pengungsian, atau relawan yang turun membawa kardus. Padahal, manajemen bencana jauh lebih luas.

Ada kajian risiko, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, komunikasi risiko, perencanaan kontingensi, penanganan darurat, pemulihan, hingga pembangunan ketangguhan masyarakat. Saya memilih bidang ini karena satu alasan sederhana: Indonesia membutuhkan orang yang mampu mengelola risiko sebelum risiko tersebut berubah menjadi bencana.

Masalahnya, setelah menyelesaikan pendidikan, saya justru menemukan ironi berikutnya. Kami belajar menghitung risiko, tetapi sering kesulitan menghitung peluang kerja.

Belajar Mengelola Bencana, tetapi Siapa yang Mempekerjakan?

Menjadi lulusan Manajemen Bencana tidak otomatis berarti harus menjadi ASN. Ruang kerjanya sebenarnya cukup luas, mulai dari perencana, konsultan, peneliti, analis risiko, praktisi kemanusiaan, fasilitator masyarakat, ahli komunikasi risiko, hingga pengelola program. Lulusan kebencanaan juga dapat bekerja di lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, maupun sektor swasta.

Namun persoalannya bukan semata-mata ada atau tidak ada pekerjaan. Persoalannya adalah ekosistem profesi kebencanaan belum berkembang sebanding dengan tingkat risiko Indonesia. Indonesia membutuhkan orang yang memahami bencana, tetapi kebutuhan tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi ruang profesi yang jelas.

Indonesia membutuhkan ahli komunikasi risiko, tetapi komunikasi bencana sering baru dianggap penting ketika masyarakat sudah panik. Indonesia membutuhkan perencana mitigasi, tetapi investasi mitigasi sering kalah menarik dibandingkan pembangunan yang hasilnya lebih mudah dilihat dan diresmikan.

Indonesia membutuhkan analis risiko, tetapi kajian risiko tidak selalu menjadi dasar utama dalam setiap keputusan pembangunan. Indonesia juga membutuhkan tenaga profesional kebencanaan, tetapi keberadaan mereka kadang baru terasa penting setelah bencana terjadi. Ini bukan sekadar persoalan lulusan salah memilih jurusan, melainkan persoalan kapasitas negara dalam mengelola risiko.

Negara Rawan Bencana, tetapi Mitigasi Masih Menjadi Anak Tiri

Paradoks itu semakin menarik ketika kita melihat anggaran penanggulangan bencana. Dalam RAPBN 2026, anggaran BNPB direncanakan sekitar Rp491 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan sekitar Rp2,01 triliun pada 2025 dan sekitar Rp4,92 triliun pada 2024. Angka ini tentu perlu dibaca secara hati-hati karena anggaran BNPB bukan keseluruhan anggaran penanggulangan bencana Indonesia.

Ada anggaran pemerintah daerah, kementerian dan lembaga lain, serta berbagai sumber pembiayaan lainnya. Namun, angka tersebut tetap memunculkan pertanyaan penting: apakah tingginya risiko bencana Indonesia sudah tercermin secara memadai dalam prioritas fiskal negara?

Pertanyaan ini bukan berarti semua anggaran harus dialihkan untuk bencana. Pemerintah tentu memiliki banyak kebutuhan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hingga program Makan Bergizi Gratis. Tetapi sebagai orang yang mempelajari kebencanaan, saya tetap bertanya: seberapa besar investasi yang kita siapkan agar berbagai kebutuhan tersebut tidak terganggu ketika bencana datang?

Sebab bencana bukan hanya persoalan korban jiwa. Bencana dapat menghentikan sekolah, mengganggu pelayanan kesehatan, merusak infrastruktur, menghilangkan mata pencaharian, mengganggu distribusi pangan, dan membebani keuangan negara. Dengan kata lain, mitigasi bukan sekadar pengeluaran tambahan, melainkan investasi untuk menghindari biaya yang jauh lebih besar di kemudian hari.

Kita Baru Peduli Setelah Bencana

Persoalan lain datang dari masyarakat. Ketika melakukan edukasi kebencanaan, salah satu kalimat yang paling sering terdengar adalah “Selama ini juga aman-aman saja.”

Kalimat itu sederhana, tetapi menggambarkan persoalan besar dalam membangun budaya kesiapsiagaan.

Bencana tidak pernah memberikan jadwal kedatangan. Kita bisa bertahun-tahun tidak mengalami gempa besar, melewati banyak musim hujan tanpa banjir, atau tinggal puluhan tahun di suatu wilayah tanpa mengalami longsor. Kemudian suatu hari semuanya berubah.

Saat itulah orang mulai mencari informasi tentang jalur evakuasi, sistem peringatan dini, titik kumpul, nomor darurat, hingga siapa yang harus dihubungi. Masalahnya, kesiapsiagaan tidak bisa dibangun secara instan ketika bencana sudah terjadi. Mitigasi harus dilakukan ketika keadaan masih normal, ketika ancaman belum menjadi berita utama.

Mitigasi memang tidak menarik. Tidak ada pita yang dipotong, tidak ada panggung besar, dan tidak ada foto pejabat berdiri di depan bangunan baru. Bahkan keberhasilan mitigasi sering justru terlihat dari sesuatu yang tidak terjadi.

Tidak ada rumah yang roboh. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada sekolah yang harus diliburkan berbulan-bulan dan tidak ada masyarakat yang kehilangan seluruh penghidupannya. Ironisnya, sesuatu yang tidak terjadi sering sulit dijadikan bukti keberhasilan.

Mungkin karena itu pula profesi kebencanaan sering tidak terlihat. Kita lebih mudah mengingat relawan yang datang membawa bantuan daripada orang yang berbulan-bulan menyusun kajian risiko. Kita lebih mudah melihat tenda pengungsian daripada dokumen rencana kontingensi yang disusun jauh sebelum bencana.

Padahal keduanya sama-sama penting. Bahkan, pekerjaan yang dilakukan sebelum bencana sering kali menentukan seberapa besar kerugian yang terjadi ketika bencana benar-benar datang. Sayangnya, pekerjaan semacam ini baru terlihat nilainya ketika semuanya terlambat.

Indonesia Tidak Kekurangan Ahli, tetapi Kekurangan Ekosistem

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang yang ingin belajar kebencanaan. Perguruan tinggi membuka program kebencanaan, peneliti melakukan kajian, pemerintah memiliki BNPB dan BPBD, organisasi kemanusiaan terus bekerja, dan komunitas kebencanaan tumbuh di berbagai daerah. Yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana seluruh pengetahuan dan sumber daya manusia tersebut dihubungkan menjadi sebuah ekosistem.

Kita membutuhkan lebih banyak riset kebencanaan yang benar-benar digunakan dalam kebijakan. Kita membutuhkan perencanaan pembangunan yang menjadikan risiko sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar catatan kaki. Kita juga membutuhkan profesi kebencanaan yang memiliki ruang kerja dan jenjang karier yang jelas.

Kita membutuhkan komunikasi risiko yang dilakukan sebelum masyarakat panik, bukan setelah bencana menjadi viral. Kita membutuhkan tenaga profesional yang bekerja bukan hanya ketika status tanggap darurat ditetapkan. Dan kita membutuhkan budaya bahwa mencegah bencana adalah pekerjaan profesional, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Negara yang rawan bencana tidak cukup hanya memiliki orang yang datang ketika bencana terjadi. Kita membutuhkan orang yang bekerja jauh sebelum bencana datang. Sebab semakin kuat kapasitas sebelum bencana, semakin kecil kemungkinan masyarakat harus membayar harga yang mahal setelah bencana.

Jadi, Apakah Kuliah Manajemen Bencana Itu Bencana?

Sebagai lulusan S2 Manajemen Bencana, saya tidak menyesal memilih bidang ini. Justru sebaliknya, saya semakin yakin bahwa ilmu kebencanaan sangat dibutuhkan Indonesia. Tetapi saya juga semakin sadar bahwa persoalannya bukan hanya bagaimana mencetak lulusan kebencanaan.

Pertanyaan yang lebih besar adalah: apakah negara sudah menyiapkan ekosistem agar ilmu tersebut benar-benar digunakan? Jangan sampai perguruan tinggi terus menghasilkan orang yang ahli menghitung risiko, sementara negara tidak menyediakan cukup ruang bagi mereka untuk mengelola risiko tersebut.

Jangan sampai kita baru mencari ahli bencana setelah bencana terjadi. Jangan sampai mitigasi selalu kalah karena manfaatnya baru terlihat ketika sesuatu yang buruk tidak terjadi. Dan jangan sampai pendidikan kebencanaan berkembang di kampus, sementara profesinya tidak berkembang di lapangan.

Kalau kemudian ada yang bertanya, “Bagaimana rasanya kuliah Manajemen Bencana?” Saya mungkin akan menjawab dengan bercanda: benar-benar bencana. Bukan karena ilmunya tidak penting, justru karena ilmunya sangat penting tetapi belum selalu diperlakukan sebagai kebutuhan strategis.

Kami belajar bagaimana menghadapi bencana. Kami belajar bagaimana mengurangi risiko. Kami belajar bagaimana menyelamatkan masyarakat. Yang kami harapkan sebenarnya sederhana: jangan sampai setelah lulus, kami justru menjadi korban dari buruknya tata kelola kebencanaan itu sendiri.

Sebab Indonesia tidak kekurangan bencana. Yang masih kita butuhkan adalah lebih banyak keberanian untuk mengelola risikonya, sebelum bencana datang.