Indonesia Gelap: Kritik Mahasiswa Bukan untuk Sekadar Apresiasi!

Ilustrasi Gambar: Aksi Demonstrasi. Sumber Gambar: Freepik

Tagar peringatan darurat kembali viral di jagat media sosial. Tagar kali ini memakai narasi Indonesia Gelap. Tidak jauh sebelumnya, kita masih ingat tagar peringatan darurat yang juga sempat viral dengan menampilkan burung garuda berlatar belakang biru. Lambang peringatan tersebut adalah kritik atas isu politik dan demokrasi yang terlalu membuat jengah masyarakat. Kali ini, tagar Indonesia Gelap memakai lambang garuda dengan berlatar belakang hitam yang banyak diartikan sebagai simbol bahwa Indonesia sedang menuju ke era kegelapan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah ketidakjelasan arah kebijakan pemerintahan dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang signifikan.

Banyak masyarakat yang pesimis dengan masa depan Indonesia karena belum juga lama pemerintahan Prabowo ini menjabat, namun telah menimbulkan berbagai macam problematika kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Sebelum tagar peringatan darurat viral, masyarakat dihadapkan dengan kebijakan serampangan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang membuat kelangkaan gas LPG 3 kg dan sangat berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat juga harus menghadapi fakta pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang ternyata tidak menjadi skala prioritas pemerintah, hal itu juga menunjukan kontra-produktif dengan upaya pemulihan. Belum lagi, ditambah kebijakan efisiensi anggaran dalam berbagai sektor demi suksesi program unggulan makan bergizi gratis yang menyebabkan banyak orang harus kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka akibat kebijakan efisiensi sehingga muncul kalimat “siang hari anak makan bergizi dari pemerintah, namun malam hari orang tuanya tidak mampu memberikan makan karena kehilangan pekerjaannya, imbas dari efisiensi anggaran”.

“Nenek antre BPJS, ibu antre gas, anak antre loker”. Istilah tersebut muncul bukan karena tidak mendasar atau hanya sekadar guyonan. Namun istilah tersebut sarat dengan makna yang dalam realitas sosial telah benar-benar terjadi. BPJS misalnya, pelayanan rumah sakit yang merespons pasien menggunakan BPJS cenderung tidak akan segera ditangani, karena kebijakan BPJS yang rumit untuk mengganti biaya pasien, sehingga kebijakan tersebut perlu dievaluasi.

Belum lagi ditambah antrean lowongan pekerjaan yang juga menjadi masalah urgen di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2024 adalah 7.465.599 orang (Badan Pusat Statistik 2024). Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada November 2024 adalah 4,91 persen. Angka ini menjelaskan bahwa masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Keterbatasan lapangan kerja dan keterbatasan keahlian masyarakat dalam memenuhi permintaan industri menjadi kendala utama, namun hal ini semakin dibuat parah dengan ketatnya persaingan kerja yang dimana satu posisi pekerjaan dilamar orang ribuan pelamar. Atas dasar itulah, kemudian banyak yang berasumsi bahwa kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik bahkan berstatus “darurat”.

Gerakan Mahasiswa Kini

Gerakan mahasiswa menjadi anti-tesis dari berbagai permasalahan bangsa. Melihat pada romantisme gerakan mahasiswa, mahasiswa selalu muncul dalam setiap zamannya di tengah-tengah konstelasi politik yang tidak stabil. Misalnya pada tahun 98 gerakan mahasiswa berkontribusi besar dalam menggulingkan pemerintahan orde baru yang diktator. Gerakan mahasiswa sebagai salah satu alasan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya kala itu. Sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa, gerakan mahasiswa hari ini dihadapkan dengan zaman yang tidak mudah, era disrupsi dan bonus demografi yang sedang dialami semakin menambah tantangan bagi mahasiswa juga masyarakat secara umum. Populasi manusia yang semakin bertambah namun tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, kebijakan-kebijakan yang serampangan dengan tidak mengedepankan partisipasi masyarakat, lulusan sarjana yang semakin menumpuk dan belum bekerja seperti tidak ada harganya lagi, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus segera ditangani oleh negara.

Gerakan mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan gerakan mahasiswa pada tahun 90-an. Jika di tahun 90-an, gerakan mahasiswa muncul karena proses demokrasi yang sama sekali tidak berjalan dan identik dengan tindakan-tindakan represif negara yang sangat keras terhadap gerakan. Musuhnya kala itu adalah sudah jelas, yaitu orde baru. Namun gerakan mahasiswa hari ini dihadapkan pada kondisi memikirkan banyak hal dan memiliki ragam pilihan dalam menyampaikan ekspresi dan segala aktivitasnya. Sebab di era hari ini, liberalisasi politik sudah berjalan, kebebasan pers, desentralisasi, dan demiliterisasi (Grehenson 2022).

Hal demikian justru menjadi tantangan baru dan tidak mudah bagi gerakan mahasiswa. Jika tidak dimanfaatkan dengan bijak dengan memanfaatkan segala yang timbul di zaman ini sebagai sebuah strategi dalam gerakan tentu kita akan kalah. Adaptasi dalam perkembangan zaman lalu memanfaatkannya menjadi sebuah senjata baru dan ampuh dalam agitasi dan konsolidasi gerakan mahasiswa. Misalnya saja kecanggihan media sosial. Mahasiswa dapat melakukan kampanye gerakan dengan memanfaatkan media sosial. Musuh gerakan mahasiswa hari ini adalah musuh yang tidak tampak dan sangat kuat, namun pengaruhnya di masyarakat sangat berdampak, sehingga dibutuhkan kekuatan kolektif dengan menggalang persatuan rakyat, agitasi politik gerakan yang taktis dan strategis untuk menghasilkan gerakan yang berdampak.

Tajuk Gerakan Mahasiswa

Untuk meng-konsolidasikan gerakan mahasiswa, setiap gerakan mahasiswa memiliki tajuk sebagai kritik atas kondisi negara. Tajuk gerakan mahasiswa ini dalam rangka meng-konsolidasikan gerakan agar satu persepsi dalam mengawal isu-isu sosio-politik negara. Tajuk gerakan mahasiswa yang terjadi hari ini adalah Indonesia Gelap. Indonesia gelap adalah kritik kaum mahasiswa atas berbagai kebijakan yang terjadi secara serampangan tanpa mengedepankan partisipasi publik.

Beberapa aksi yang digelar oleh mahasiswa kemudian mendapatkan respons dari beberapa pejabat negara yang juga berperan sebagai pemegang otoritas kebijakan. Seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah, aksi mahasiswa yang meng-geruduk kantor DPRD Kalimantan Tengah dengan tajuk #IndonesiaGelap yang membawa berbagai tuntutan masyarakat sebagai bentuk protes atas pemerintahan Prabowo-Gibran yang semakin membuat susah masyarakat. Lucunya, perwakilan dari DPRD Kalimantan Tengah yang berani hadir di tengah-tengah memberikan apresiasi kepada mahasiswa karena aksi demonstrasi mahasiswa yang dilakukan adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa (Ahmad Suhairi 2025).

Selain itu, di Batam juga terjadi aksi serupa dengan tajuk hal yang sama dan digelar di depan DPRD Kota Batam. Perwakilan anggota legislatif Kota Batam mengapresiasi aksi yang digelar oleh mahasiswa tersebut (Rizky 2025). Banyaknya aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa di berbagai daerah memunculkan respons dari salah satu pimpinan DPR RI yang menilai bahwa aksi demonstrasi di berbagai daerah adalah bentuk kreativitas mahasiswa dalam mengekspresikan aspirasi mereka terkait dengan berbagai persoalan yang ada (Tria Sutrisna 2025).

Sadar Diri, Segera Evaluasi!

Beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh para legislator (DPR/DPRD) dengan hanya sekadar memberikan apresiasi kepada massa aksi atas kepeduliannya terhadap kondisi negara bahkan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kreativitas mahasiswa, merupakan bukti bahwa legislator tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Lembaga yang menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan seharusnya dapat mengevaluasi program serta kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah secara serampangan tanpa mengedepankan partisipasi publik sehingga jauh tidak berpihak kepada rakyat bahkan jauh dari nilai-nilai keadilan.

Gerakan mahasiswa yang hari ini hadir dengan tajuk #IndonesiaGelap adalah bentuk protes keras atas kepemimpinan Prabowo-Gibran yang belum lama menjabat ternyata sudah membuat masyarakat kebingungan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Hujan kritik yang seharusnya ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan serius oleh para pemegang otoritas kebijakan, bukan kemudian menjadi bahan guyonan atau hanya sekadar membalas dengan menggunakan kalimat penenang namun minim bukti.

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Perlu langkah-langkah kebijakan yang terarah pada kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan kualitas sumber daya aparatur dan sistem fungsi pengawasan dalam pemeriksaan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa perlu ketegasan dalam sistem pengawasannya. DPR/DPRD sebagai salah satu lembaga pengawas memegang peranan sangat penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pengawasan DPR terhadap pemerintah mengalami fluktuasi pada kualitas dan kekuatannya. Pada periode sebelum reformasi, kontrol yang sangat lemah sehingga eksekutif dapat melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pada awal reformasi, peran legislatif sangat kuat karena mampu memberikan pengawasannya secara maksimal bahkan pada beberapa kasus yang dianggap berlebihan. Pada masa ini, hubungan antara legislatif dan eksekutif penuh konflik, parlemen beberapa kali menggunakan hak interpelasi dan hak angket hingga impeachment terhadap Presiden Gus Dur.

Dalam perkembangannya, kekuasaan legislatif terhadap eksekutif kembali melemah. Faktanya, pasca pemerintahan Gus Dur, banyak hak interpelasi dan hak angket yang dilakukan oleh DPR berhenti di tengah jalan. Pengawasan tersebut terhenti karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah atas rekomendasi-rekomendasi dari pelaksanaan interpelasi dan angket yang dilakukan DPR (Sunardi 2018). Berkaca pada pemerintahan hari ini, kinerja dari fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan kembali dipertanyakan karena ketidakmampuan DPR untuk melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan pemerintahan yang tidak memiliki nilai manfaat yang besar di masyarakat, hal itu terlihat dari berbagai tanggapan yang dikeluarkan oleh legislator baik di tingkat pusat maupun daerah yang hanya sekadar mengapresiasi aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah tanpa diupayakan untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap kebijakan yang jauh dari nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.

Apakah harus menunggu ada korban jiwa untuk ditanggapi secara serius dan di evaluasi?

Referensi

Ahmad Suhairi. 2025. “DPRD Kalteng Apresiasi Demo Mahasiswa: Bentuk Perhatian Terhadap Nasib Bangsa.” Intim Political News. 2025. https://www.intimnews.com/ketua-dprd-kalteng-apresiasi-demo-mahasiswa-bentuk-perhatian-terhadap-nasib-bangsa/.

Badan Pusat Statisitik. 2024. “Tingkat Pengangguran Di Indonesia.” Badan Pusat Statisitik. 2024. https://www.bps.go.id/id.

Grehenson, Gusti. 2022. “Memahami Gerakan Mahasiswa.” Universitas Gajah Mada. 2022. https://ugm.ac.id/id/berita/23192-memahami-gerakan-mahasiswa-kekinian/.

Rizky. 2025. “DPRD Batam Apresiasi Aksi Mahasiswa, Janji Evaluasi DLH Dan Isu Lainnya.” BatamClick.Com. 2025. https://batamclick.com/05/02/2025/dprd-batam-apresiasi-aksi-mahasiswa-janji-evaluasi-dlh-dan-isu-lainnya/.

Sunardi, Sunardi. 2018. “Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum.” Jurnal Meta Yuridis 1 (2): 23–35. https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917.

Tria Sutrisna, Robertus Belarminus. 2025. “DPR Respons Demo Indonesia Gelap: Itu Ciri Khas Mahasiswa.” Kompas. 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/18/13165641/dpr-respons-demo-indonesia-gelap-itu-ciri-khas-mahasiswa.