Mengawal Demokrasi: Bagaimana Rakyat Harus Bersikap?

Ilustrasi. Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud implementasi dari demokrasi. Sumber: Unsplash

Bentuk pengawalan nilai-nilai demokrasi sudah seharusnya dilakukan oleh setiap elemen masyarakat, tidak terkecuali pemerintah. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam mengelola negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi diterapkan dengan baik dan benar. Pengawalan terhadap proses demokrasi menjadi suatu langkah penting dalam menjaga keseimbangan negara dari ancaman paham ekstrim dan otoriter. Dengan memperkuat pengawasan ini, kita dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat, sehingga memperkuat pondasi demokrasi negara ini.

Pada tahun ini, Indonesia menyelenggarai pesta demokrasi. Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, Indonesia mendapatkan perhatian dunia yang besar. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya berkutat pada dinamika internal, namun juga dipengaruhi oleh fenomena dan keterlibatan internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mengalami berbagai perubahan dan tantangan yang memperumit upaya menjaga citra baik di tingkat internasional. Pemilihan Umum di Indonesia bukan sekadar sebuah ajang partisipasi masyarakat, tetapi juga merupakan momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan negara ke depan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawalnya menjadi sangat krusial.

Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa demokrasi bukanlah sekadar hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam proses politik dan mengawasi kinerja pemerintah. Ini memerlukan partisipasi yang lebih dari sekadar memilih di hari pemilu. Rakyat harus secara kritis memantau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mengkritik ketika diperlukan, dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengawal demokrasi, masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebebasan berpendapat, keadilan, dan akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, pendidikan politik juga sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai kinerja para pemimpin dan calon pemimpin. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih mampu memilih pemimpin yang kompeten dan memiliki integritas, serta lebih berdaya dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Lantas, bagaimana masyarakat sebagai tonggak partisipatif demokrasi dapat bersikap di tengah dinamika politik yang ada?

Dimana Demokrasi?

Kepentingan politik menjadi salah satu aspek yang rentan menciderai demokrasi. Konflik kepentingan yang sedemikian runyamnya. Banyak hal yang memengaruhi berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga, seringkali terdapat minimnya pengawasan dari masyarakat. Perlu diketahui, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk turut serta melakukan monitoring terhadap segala keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi. Jika kita melihat bersama bagaimana penyaluran hak kebebasan dalam bermasyarakat saat ini, pemerintahan di bawah presiden Jokowi terbukti banyak melakukan beberapa hal yang kerap kali dapat membatasi hak masyarakatnya, baik secara gamblang maupun tidak sadar. Terlebih, saat ini presiden Jokowi diduga mencoba melanjutkan estafet kepemimpinannya melalui anaknya yang dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto.

Per hari kamis, 15 Februari 2023, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 terlihat mendominasi suara masyarakat Indonesia melalui Pemilu. Hal ini kerap menjadi bahan perdebatan bagi beberapa golongan masyarakat Indonesia yang melihat rekam jejak politik dari pasangan calon ini. “Menghalalkan segala cara”. Itulah kata yang beberapa kali sempat terlintas di kanal sosial media. Tidak bisa dipungkiri bahwa fakta yang sempat heboh dibeberkan oleh film berjudul “Dirty Vote” membawa penonton untuk menggali lebih dalam akan rekam jejak semua pasangan calon maupun beberapa pihak yang kerap mendukung atas pencalonannya. Dari ketiga pasangan calon, terdapat kejanggalan yang sangat signifikan terlihat dari pasangan calon nomor urut 02. Dimana terdapat tindakan abuse of power yang turut menciderai nilai demokrasi, utamanya praktik nepotisme.

Melihat hal tersebut, beberapa golongan yang terbilang sebagai pendukung dari paslon 02 mencoba mempolisikan sutradara dan para pemeran di film tersebut atas dasar fitnah. Sebelumnya, film tersebut dibuat oleh elemen masyarakat yang terbukti tidak mempunyai atau mendasari kepentingan politik pasangan calon manapun. Sehingga dapat disadari bahwa ini merupakan salah satu bagian dari kebebasan berpendapat. Terlebih, film tersebut diungkapkan oleh beberapa ahli tata hukum negara dan berlandaskan data yang aktual. Melalui fenomena pelaporan tersebut, kita dapat bersama menyadari bahwa ranah kebebasan berpendapat di Indonesia semakin terancam, walau hanya bermula di tingkat kampanye seorang calon presiden dan wakil presiden.

Tidak dapat menutup kemunkinan juga bahwa demokrasi di Indonesia kerap dipertanyakan oleh beberapa ahli ilmu politik maupun elemen masyarakat yang turut resah melihat kejadian beberapa waktu ini. Titik tumpu dari negara demokrasi terlihat tidak melalui cara pemerintah membuat beberapa program populis nan munafik, tetapi demokrasi dilihat melalui bagaimana masyarakat dapat aktif serta untuk menyuarakan pendapatnya secara merdeka. Masa depan Indonesia saat ini tidak bergantung hanya kepada pemerintah semata, tetapi perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan sejauh apa nilai demokrasi kita ingin dibawa oleh beberapa sosok penguasa.

Mulai Mengawal Demokrasi

Di dalam era digital yang serba cepat ini, masyarakat dituntut untuk dapat selalu update akan berita maupun isu terkini. Pemanfaatan sosial media saat ini tidak hanya sebatas sarana hiburan saja, tetapi lebih untuk dapat mengedukasi satu sama lain. Pendidikan dan pemahaman akan politik di Indonesia sangat perlu untuk diketahui oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kita tahu bagaimana caranya untuk bersikap dan menilai suatu kinerja pemerintah secara objektif.

Tetapi, perlu diwaspadai juga akan berita maupun informasi yang tidak benar. Sebab salah satu upaya menyebarakan disinformasi dapat secara tidak langsung merugikan pola pikir masyarakat. Keresahan yang saya alami selama menggunnakan sosial media ialah banyaknya beberapa kejadian maupun upaya menyebarkan informasi yang tidak benar, Tidak sedikit juga terdapat beberapa video yang sudah diubah, yang dimana sebenarnya menunjukan fakta yang benar hanya karena terdapat kepentingan yang ingin disampaikan sampai memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut dapat seringkali dijumpai di kanal TikTok yang dimana dikenal dengan sebutan context collapse. Melalui hal tersebut, secara tidak langsung terdapat pembatasan hak yang dilakukan oleh beberapa oknum, sehingga berdampak kepada informasi yang disampaikan.

Ini mengapa, pentingnya bagi kita untuk dapat menyadari dan peduli akan berbagai hal yang dianggap meresahkan maupun menyesatkan. Pola pikir saling mengedukasi harus dibentuk dari tingkat akar rumput. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membantu pemahaman tambahan yang sebelumnya tidak didapatkan di berbagai pendidikan formal.

Pentingnya menjaga dan mengawal demokrasi merupakan tugas bersama bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintahan yang baru terpilih mungkin belum mampu memenuhi janji-janji mereka dalam beberapa tahun ke depan, namun masyarakat memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang organik. Hal ini tercermin dalam kemampuan mereka untuk terus mengkritisi jalannya pemerintahan, menagih janji yang belum dipenuhi secara objektif dan faktual. Melalui upaya-upaya ini, masyarakat dapat mengubah pola pikir menjadi lebih peduli terhadap demokrasi, sehingga Indonesia dapat menuju arah yang lebih baik. Ini meliputi kesiapan mental masyarakat dan partisipasi kolaboratif antara berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya demokrasi akan semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, menghasilkan tata kelola yang lebih baik dan keterlibatan yang lebih kuat dari seluruh warga negara.