Sabang-Merauke 5.000 Km, Tapi 1 Syawal Bisa Seragam – Pelajaran untuk Dunia!

Ilustrasi/suarapalestina.com

Indonesia sesungguhnya telah memberikan contoh nyata yang jarang disadari. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membentang lebih dari 5.000 kilometer dari Sabang hingga Merauke dan terbagi dalam tiga zona waktu: WIB, WITA, dan WIT. Dalam perspektif astronomi, kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya perbedaan visibilitas hilal di berbagai wilayah. Namun dalam praktiknya, Indonesia mampu menetapkan awal bulan Hijriah secara seragam dalam satu keputusan nasional.

Ini bukan sekadar keberhasilan teknis, melainkan keberhasilan ijtihad kolektif yang mengedepankan kemaslahatan dan persatuan. Ketika perbedaan secara ilmiah memungkinkan, tetapi persatuan tetap dipilih, di situlah letak kebijaksanaan.

Jika kita menengok sejarah, perbedaan penetapan awal bulan sudah terjadi sejak generasi awal Islam. Dalam riwayat yang masyhur, tidak mengikuti rukyat yang terjadi di Syam sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas di Madinah ketika Kuraib yang baru datang dari Syam mengabarkan terkait awal bulan Hijriyah. Padahal jarak antara Syam dan Madinah hanya sekitar 1.000 hingga 1.300 kilometer. Artinya, secara historis, perbedaan matla’ adalah sesuatu yang wajar.

Namun yang menarik, Indonesia dengan jarak wilayah yang jauh lebih luas justru mampu menyatukan penetapan tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyatuan matla’ bukan semata persoalan jarak, melainkan pilihan kebijakan dan kesepakatan bersama.

Langkah Indonesia juga diperkuat melalui kerja sama regional yang telah menetapkan kriteria visibilitas hilal berupa tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menyatukan kalender Hijriah di kawasan Asia Tenggara.

Namun, tantangan ke depan tidak berhenti di tingkat regional. Dunia Islam masih menghadapi kenyataan perbedaan hari raya yang berulang setiap tahun. Dalam konteks ini, gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menjadi semakin relevan.

ilustrasi

Jika Indonesia mampu menyatukan wilayahnya yang luas, dan MABIMS mampu menyatukan beberapa negara, maka langkah berikutnya adalah memperluas kesepakatan ke tingkat global melalui OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Ini bukan sekadar wacana idealis, tetapi kebutuhan nyata umat Islam di era globalisasi.

Beberapa hal penting perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan hal ini. Pertama, perlunya standarisasi kriteria hilal yang disepakati bersama. Kedua, pengaturan mekanisme penerimaan kesaksian rukyat lintas negara. Ketiga, integrasi antara hisab dan rukyat secara proporsional dan ilmiah. Keempat, adanya otoritas kolektif yang memiliki legitimasi untuk menetapkan kalender Hijriah global.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengambil peran lebih besar. Dengan pengalaman panjang dalam menyatukan penetapan hari besar Islam serta reputasi sebagai negara Muslim moderat, Indonesia memiliki legitimasi moral dan ilmiah untuk memimpin inisiatif ini.

Kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk mendorong diplomasi keislaman yang konstruktif di tingkat global. Inisiatif Indonesia dalam membangun kesepakatan kalender Hijriah dunia tidak hanya akan berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat rujukan dunia Islam yang moderat, inklusif, dan solutif.

Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga menjadi penggagas dan pemimpin perubahan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan dalam perbedaan adalah sesuatu yang nyata.

Kini, dunia Islam menunggu langkah yang lebih besar.

Perbedaan hari raya tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan pemicu untuk membangun sistem yang lebih baik dan lebih menyatukan. Dengan semangat ukhuwah dan kemajuan ilmu pengetahuan, satu kalender Hijriah global bukan lagi sekadar mimpi, tetapi tujuan yang bisa dicapai bersama.

Dari Sabang sampai Merauke: Saatnya Indonesia Memimpin Kalender Hijriah Global