BRICS dan Keadilan: Dampak Investasi Asing di Indonesia

www.freepik.com (Ilustrasi negara negara Inves BRICS)

Indonesia baru saja resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025, yang menjadi langkah penting dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi kita. Keanggotaan ini tidak hanya membuka peluang untuk meningkatkan investasi, tetapi juga bisa memberikan dampak besar pada penegakan hukum di tanah air. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana investasi dari negara-negara BRICS dapat memengaruhi sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Pertama-tama, bergabungnya Indonesia dalam BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi investasi asing langsung (FDI). Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa FDI dari negara-negara BRICS seperti China, India, dan Rusia terus menunjukkan tren positif meskipun ada fluktuasi. Investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya dapat memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Peningkatan Kerjasama Multilateral

Salah satu keuntungan utama dari bergabung dengan BRICS adalah kesempatan untuk meningkatkan kerjasama multilateral di berbagai bidang, termasuk perpajakan dan penegakan hukum. Dengan mekanisme seperti Automatic Exchange of Information (AEoI), Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi. Ini sangat penting mengingat tingginya angka korupsi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Dampak Terhadap Penegakan Hukum Perpajakan

Dengan meningkatnya investasi dari negara-negara BRICS, diharapkan otoritas perpajakan di Indonesia dapat memperbaiki sistem penegakan hukum perpajakan. Kerja sama internasional dalam pertukaran data perpajakan dapat membantu mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Hal ini akan berdampak positif bagi penerimaan pajak nasional yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan.

Reformasi Hukum dan Kebijakan

Keberadaan investasi asing juga mendorong perlunya reformasi hukum yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Negara-negara BRICS memiliki pengalaman dalam melakukan reformasi hukum yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Dengan adanya investasi asing, ada dorongan untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Penguatan Sistem Hukum

Investasi asing dari negara-negara BRICS juga berpotensi memperkuat sistem hukum di Indonesia melalui transfer teknologi dan pengetahuan. Proyek-proyek besar yang didanai oleh investasi ini sering kali memerlukan kepatuhan terhadap standar internasional, sehingga mendorong peningkatan kualitas hukum dan regulasi di Indonesia. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Namun, tantangan tetap ada. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Meskipun investasi dari BRICS dapat membantu meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, tanpa komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, hasil positif tersebut mungkin tidak terwujud sepenuhnya. Kasus-kasus korupsi yang belum terpecahkan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Perlunya Kebijakan Berbasis Data

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan berbasis data yang dapat memantau dampak investasi terhadap penegakan hukum secara lebih efektif. Data yang akurat akan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan manfaat investasi sambil meminimalkan risiko penyalahgunaan atau korupsi.

Secara keseluruhan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa harapan baru bagi peningkatan investasi dan penegakan hukum di tanah air. Dengan memanfaatkan peluang kerjasama internasional dan belajar dari pengalaman negara-negara anggota BRICS lainnya, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat sistem hukumnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk memberantas korupsi dan menerapkan reformasi hukum secara konsisten.