Membangun Sinergi untuk Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

https://pixabay.com/id/vectors/ekonomi-korupsi-politik-rakyat-7297654/ (Ilustrasi Korupsi)

Kenapa Penting????

Kita ketahui bahwasannya penegakan hukum itu ibarat fondasi buat bikin negara aman dan stabil. Tapi sayangnya, di Indonesia masih banyak banget drama. Mulai dari korupsi, politik ikut campur, sampai lembaga penegak hukumnya yang kadang nggak kompak. Akhirnya, hukum jadi keliatan nggak adil dan bikin rakyat kecewa. Jadi, penting banget buat ngulik masalah-masalah ini dan cari jalan keluar yang masuk akal.

Masalah utamanya ialah, Pertama-tama, korupsi adalah momok terbesar. Nggak cuma bikin negara rugi duit, tapi juga ngerusak kepercayaan masyarakat. Banyak kasus yang mandek atau malah diselesaikan di balik layar tanpa hukuman yang tegas. Terus, ada lagi masalah politisasi hukum. Kalau politisi udah mulai ikut campur, hasilnya jauh dari kata netral. Ujung-ujungnya? Rakyat yang kena dampaknya, keadilan makin jauh dari harapan.

Lembaga penegak hukum kayak KPK, Polri, sama Kejaksaan harus sering-sering ngopi bareng—alias koordinasi. Kalau bisa kerjasama dari awal penyelidikan sampai penahanan, bakal lebih efektif dan nggak bakal ada drama rebutan wewenang. Selain itu, melibatkan masyarakat juga nggak kalah penting. Kalau masyarakat ngerti hukum dan berani lapor, penanganan kasus bisa lebih cepat.

Coba pakai Teknologi, Sekarangkan udah zaman digital, kenapa nggak manfaatin teknologi? Misalnya, bikin aplikasi atau sistem manajemen kasus biar semuanya tercatat rapi dan transparan. Data dari teknologi ini juga bisa dipakai buat analisis kasus, jadi kita bisa tahu pola-pola pelanggaran hukum. Dengan data yang terintegrasi antar lembaga, transparansi dan pengawasan bisa ditingkatkan.

Ini mungkin ada beberapa strategi supaya lebih efesien. Supaya semua solusi ini nggak cuma wacana, ada beberapa hal yang harus dilakukan:

Benerin Internal, Semua lembaga harus introspeksi, tingkatin profesionalisme, kasih pelatihan, dan promosi orang yang beneran kerja, bukan karena kenalannya.

Harus ada Transparansi, Kasus-kasus hukum harus dibuka ke publik. Rakyat punya hak tahu sampai mana prosesnya.

Edukasi Publik, Bikin program edukasi hukum biar masyarakat makin ngerti soal hak dan kewajiban mereka.

Evaluasi Rutin, Jangan lupa buat ngecek ulang kebijakan yang udah diterapin, efektif apa nggak.

Kalau semua ini dijalankan, penegakan hukum di Indonesia pelan-pelan bakal lebih baik. Rakyat pun jadi percaya lagi kalau keadilan itu memang ada.

Muhammad Adiaat,

Mahasiswa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta