Menuju Pengelolaan Anggaran Negara yang Efektif

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, di Gedung MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Sebagai pasangan Presiden-Wakil Presiden yang memenangkan 58,6% suara rakyat dalam Pemilu 2024, kepemimpinan Prabowo-Gibran membawa harapan besar rakyat Indonesia. Datang dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dengan situasi nasional dan global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, target ini jelas tergolong ambisius, terutama ketika ekonomi global diprediksi melambat dan ketidakstabilan geopolitik masih membayangi. Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa middle income trap, sebuah kondisi yang telah menghambat negara-negara berkembang untuk melompat ke status negara maju. Kondisi ini diperparah dengan kompleksitas masalah struktural yang membentuk lingkaran setan, mulai dari produktivitas tenaga kerja yang rendah, ketimpangan sosial-ekonomi, hingga kelemahan birokrasi dan infrastruktur yang belum sepenuhnya terintegrasi. Sehingga dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% haruslah memiliki peta jalan yang jelas, tercermin dalam kerja - kerja nyata Kabinet Merah Putih. Tanpa adanya strategi yang komprehensif dan kebijakan yang tepat sasaran, misi ambisius pertumbuhan ekonomi 8% hanya menjadi misi utopis semata.

Sejak pidato kenegaraan perdananya, secara pribadi penulis mengapresiasi kejujuran dan keberanian Presiden Prabowo untuk berterus terang mengenai persoalan yang menggerogoti Indonesia sampai saat ini. "Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita," tegasnya. Kalimat senada terus diulang oleh Presiden Prabowo dalam setiap kesempatan pidatonya. Ini adalah sinyal yang membangkitkan optimisme, sekaligus merupakan pertanda bahwa Presiden Prabowo sadar dan paham akar masalah yang harus diatasi. Namun bagaimanapun berapinya Presiden Prabowo dalam pidatonya, batu uji keseriusan pemerintah hanya diukur dari kebijakannya. Selama tidak disambut dengan kebijakan konkrit yang terimplementasi, hal tersebut hanya omon - omon semata !

Target Presiden Prabowo yang ambisius di tengah realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir (rata - rata pertumbuhan berkisar pada 5% pertahun) sangat memerlukan kebijakan anggaran yang terarah dan efisien. Pengelolaan anggaran negara secara efektif merupakan pilar utama dalam mewujudkan keberhasilan pemerintah mencapai tujuan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran negara adalah instrumen kebijakan fiskal yang krusial, apabila dikelola dengan tepat maka dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 memposisikan Kemenkeu tak lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melainkan langsung dibawah komando Presiden Prabowo, bisa jadi ini merupakan tanda bahwa presiden prabowo ingin mengintervensi secara langsung institusi keuangan negara. Langkah ini menggambarkan strategi pemerintah dalam memusatkan kendali terhadap pengelolaan fiskal, sebagai langkah untuk mempercepat pencapaian target-target ekonomi yang ambisius. Apapun alasannya,memastikan secara langsung bahwa anggaran negara dialokasikan secara optimal, efisien dan tepat sasaran pada sektor - sektor produktif yang memiliki dampak ekonomi besar harus menjadi prioritas utama Presiden Prabowo.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan ancaman resesi, pengelolaan anggaran yang efektif dan terarah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Alokasi anggaran negara harus fokus pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan energi yang mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Langkah intervensi langsung oleh presiden ini memberikan peluang bagi perbaikan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Pemerintah dapat mengarahkan dana publik secara lebih efektif ke proyek-proyek prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini juga harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan transparansi anggaran untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan praktik rente. Pergeseran posisi Kementerian Keuangan langsung di bawah presiden juga menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Mengingat besarnya otoritas yang kini terpusat di tangan Presiden, transparansi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal menjadi hal yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kebocoran anggaran.

Mencegah kebocoran anggaran dan mengurangi korupsi adalah prasyarat utama untuk mencapai efektivitas pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan. Presiden Prabowo harus benar - benar berkomitmen serius dalam hal pengawasan terhadap kebocoran dan penyimpangan anggaran negara. Kita mengetahui sampai saat ini musuh terbesar bangsa kita adalah sifat para pejabat yang korup, rakus dan memperkaya diri sendiri. Kita menyaksikan hampir setiap hari headline berita selalu diisi dengan pejabat yang terjerat kasus korupsi, gratifikasi dan suap.

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menyusun kebijakan-kebijakan yang fokus pada penguatan pengawasan dan akuntabilitas anggaran terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi seperti infrastruktur, energi, dan pelayanan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan total kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2023 sebesar Rp 56 triliun. Paradoksnya, alih - alih menciptakan budaya transparansi dan reformasi birokrasi, justru Kabinet Merah - Putih syarat dengan warna politik akomodatif, formasi kabinet “gemoy” membawa pesimisme. Gemuknya jumlah kementerian dan lembaga, apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, standar akuntabilitas yang tinggi serta koordinasi yang baik maka risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan semakin tinggi. Ini harus diperhatikan secara serius !

Perlu dipertegas kita tidak ingin pemerintahan Prabowo - Gibran menjadi rezim kuantitatif, yang mengukur hidup rakyat hanya dalam capaian bilangan angka semata. Pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah sekadar angka, tetapi visi besar untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Jika pemerintah berhasil menerjemahkan visi ini ke dalam tindakan yang terukur dan berkelanjutan, maka Indonesia akan mampu mengukir sejarah baru dalam perjalanan ekonominya. Harapan besar rakyat kini berada di tangan pemerintahan Prabowo-Gibran, dan kepemimpinan mereka akan dinilai dari sejauh mana mereka mampu merespons tantangan yang ada dengan kebijakan yang nyata, terarah, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.