DANANTARA: Antara Harapan Investasi dan Bayang-Bayang Korupsi

Sumber: https://pixabay.com/

Pemerintah Indonesia telah resmi meluncurkan Dana Kekayaan Negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) baru bernama Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) pada 24 Februari 2025. Pembentukan dana ini digadang-gadang sebagai upaya untuk mengoptimalkan aset negara, menarik lebih banyak investasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri strategis. Namun, di balik gagasan besar ini, muncul kekhawatiran soal transparansi, tata kelola, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

DANANTARA rencananya akan dikelola langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan kontrol penuh atas keputusan investasi triliunan rupiah. Dengan skema seperti ini, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah sistem pengawasan di Indonesia cukup kuat untuk memastikan pengelolaan dana ini berjalan dengan akuntabilitas tinggi? Ataukah ini hanya akan menjadi ladang baru bagi praktik korupsi?

Belajar dari kasus Indonesia Investment Authority (INA), SWF yang sudah lebih dulu berdiri, kita melihat bahwa meskipun INA berhasil menarik investasi, efektivitasnya masih dipertanyakan. Beberapa proyek yang dijanjikan masih mandek, sementara transparansi pengelolaan dana menjadi isu yang kerap dikritik.

Kasus skandal keuangan di lembaga-lembaga negara sebelumnya juga menjadi bayangan buruk. Dari Jiwasraya, Asabri, hingga kasus korupsi di LPEI. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta campur tangan politik bisa membuat dana publik tersedot ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan atau bahkan fiktif. Maka, pertanyaan kritis pun muncul: apakah mekanisme pengawasan DANANTARA cukup kuat untuk mencegah kejadian serupa?

Di sisi lain, kondisi keuangan negara juga sedang tidak baik-baik saja. Defisit anggaran masih tinggi, utang negara terus bertambah, dan penerimaan pajak belum mampu mengejar belanja negara yang semakin besar. Di tengah situasi seperti ini, banyak pihak mempertanyakan urgensi pembentukan DANANTARA. Apakah ini benar-benar solusi untuk meningkatkan investasi, atau hanya instrumen baru yang rentan disalahgunakan?

Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa DANANTARA bisa menjadi alat politik bagi pihak tertentu. Dengan dikelola langsung di bawah pengawasan Presiden, kontrol terhadap dana ini berada dalam satu tangan, yang bisa berpotensi membuka celah untuk keputusan investasi yang lebih bersifat politis ketimbang berbasis analisis ekonomi yang rasional.

Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan keterbukaan yang lebih baik, DANANTARA berisiko menjadi "lubang hitam" yang menghisap dana negara tanpa hasil yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa SWF ini tidak hanya sekadar gagasan megah di atas kertas, tetapi juga memiliki fondasi tata kelola yang solid. Sebab, jika salah langkah, bukannya mendatangkan manfaat, DANANTARA justru bisa menjadi babak baru dalam daftar panjang skandal keuangan di negeri ini.

Muhammad Ardiansyah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNPAM.