Kebijakan Hilirisasi: Peluang dan Ancaman

Tambang Nikel. Sumber: Kumparan.com

Belakangan ini tersiar dipelbagai media massa—Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui kebijakannya mengumumkan tarif impor untuk 180 negara, salah satunya Indonesia. Pemberlakuan tarif impor AS terhadap Indonesia, sebesar 32 persen bea impor. Dengan angka bea impor tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo dalam menghadapi perdagangan global yang semakin tidak menentu. Merespon hal tersebut, pemerintah menyiapkan langkah dalam menghadapi kebijakan tersebut, melalui 3 program yang digagas untuk stabilitas ekonomi Indonesia, yakni: 1) memperluas mitra dagang; 2) mempercepat hilirisasi; dan 3) meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam kacamata pemerintah hilirisasi adalah program penggerak utama pertumbuhan ekonomi indonesia, hilirisasi juga menjadi nilai tambah komoditas produksi antara lain adalah bahan-bahan pangan dan industri, pertanian, perkebunan, dan meneral batubara. Namun yang paling masif terjadi di program ini adalah hilirisasi di dunia pertambangan antara lain, nikel,dan batubara. Program ini sebetulnya sudah lama di jalankan oleh pemerintahan juga tak lepas dari program warisan dari pemerintahan sebelumnya. Hal itu dibuktikan era Pemerintahan Jokowi yang menggandeng ormas-ormas untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi dengan bertajuk visi-misi ekonomi yang merata serta adil, melalui keputusan presiden nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan PP No 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Hingga transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo hilirisasi menjadi program utama serta vis-misi pemerintahan sekarang. Dalam pidatonya Prabowo di gedung MPR selepas dilantik menekankan bahwa pemerintahan sekarang medorong hilirisasi untuk mencapai kesejahteraan hidup rakyat agar semuanya bisa menikmati hasilnya. Selain menjadi penopang ekonomi hilirisasi juga berpeluang besar untuk membuka kran 800 lapangan pekerjaan untuk rakyat indonesia, hal itu disampaikan langsung oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) bahlil lahadalia.

Namun hilirisasi dalam kacamata publik menuai pro dan kontra, tidak lain dalam praktiknya sendiri terkadang masih banyak yang beranggapan bahwa hilirisasi program baik yang telah di lakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan ekomoni negara dan juga membuka lapangan pekerjaan. Namun secara garis besar hilirisasi justru memperburuk keadaan sumber daya alam di indonesia serta mempersulit jaminan lapangan pekerjaan. Banyak yang berpendapat bahwa hilirisasi dinilai hanya untung menguntungan kelompok pemodal asing yang berinvestasi di indonesia dengan membuka pabrik-pabrik smelter. Tak cukup dari itu ketika china berinvestasi di indonesia dibebaskan pajak dan mendapatkan insentif tambahan yang bergantung dengan nilai investasi.

Selain itu program hilirisasi dalam dunia pertambangan memberi dampak yang sangat besar kepada masyarakat adat yang kehilangan tempat hidupnya akibat operasi pembukaan lahan besar-besaran guna untuk menjadi lokasi strategis pertambangan. Hadirnya hilirisasi di sektor pertambangan menjadi penyumbang terbannyak konflik dengan warga, menurut laporan tahunan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2025 menyebutkan letusan konflik itu mencapai 41 letusan dengan 71.101,75 hektar serta memakan korban 11.153 keluarga. Konflik-konflik itu kerap terjadi di daerah-daerah pertambangan besar, salah satunya adalah wilayah sulwesi tengah yang sekarang menjadi korban industrial pertambangan, salain itu disusul Halmahera Tengah, Maluku Utara—terdapat pabrik Smelter memproduksi bahan baku batrai kendaraan listrik yang sekarang menjadi bahan warisan Jokowi ke Prabowo yang bertajuk transisi energi.

Alih-alih tingginya produksi nikel pemerintah berpendapat bahwa semakin tinggi produksi nikel semakin melejit pula nilai ekonomi Indonesia serta mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya dilapangan bukan malah mensejahterakan rakyat tapi menambah angka kemiskinan semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)—bahwa pertambangan nikel di daerah Halmahera memperburuk polusi udara, air, dan tanah penduduk harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli air bersih guna untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Tak cukup dari itu, lahan pangan warga seperti pertanian, perikanan kini sulit untuk di dapatkan di sekitar sana, walhasil mereka harus mencari bahan-bahan pokok di luar daerah yang belum terkena wilayah pertambangan.

Respon dari pemerintah sendiri masih belum menemukan hasil yang di harapkan oleh warga yang terdapak, justru pemerintah terus melakukan aksi-aksinya yang menebas lahan kehidupan masyarakat adat. Pentingnya Pemerintahan Prabowo untuk turun langsung menyaksikan rakyatnya yang terdampak bencana akibat pertambangan. Menurut pandangan penulis pemerintah harus memperhatikan secara mendalam bagaimana dampak tambang bagi warga sekitar tambang, bukan hanya mengayomi elite namun rakyat juga butuh perhatian kusus terhadap dampak-dampak pertambangan. Nilai humanisme perlu untuk di lakukan agar penindasan atas penindasan di negara kita berkurang.