Kampung Nelayan Merah Putih Mau Dibawa ke Mana?

Ilustrasi dihasilkan oleh AI (Chat GPT)

Bayangkan seorang nelayan di pesisir yang sudah melaut sejak remaja, mewarisi cara kerja ayah dan kakeknya. Jual ke tengkulak, simpan seadanya, utang saat paceklik. Lalu suatu hari berdiri dermaga baru, cold storage baru, kios baru. Dibangun dalam hitungan bulan, dikelola orang yang baru enam minggu belajar.

Itulah kiranya gambaran wajah lapangan dari Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Niatnya mulia. Tapi kecepatannya membuat kita perlu bertanya jujur. Program ini sedang menyejahterakan nelayan, atau sedang mengejar target proyek yang dibebankan ke daerah?

Target yang Terus Melompat

Dari 100 lokasi tahap pertama (2025), baru 65 titik rampung. Sisanya, 35 lokasi, masih dalam pembangunan. Molor dari target Juli ke September 2026. Di tengah PR yang belum selesai ini, target nasional malah berubah-ubah dalam hitungan bulan. 1.000 lokasi versi Menko Pangan Zulkifli Hasan, 1.269 lokasi dalam dokumen pengadaan konstruksi KKP, 1.369 versi pejabat lain, dan Presiden Prabowo sendiri menegaskan "lebih dari 1.000" harus beroperasi akhir tahun. Empat pintu, empat angka berbeda, untuk satu program yang sama.

Ini bukan sekadar salah hitung administratif. Ini pertanda perencanaan berjalan lebih cepat daripada evaluasi. Idealnya, 100 lokasi tahap awal dituntaskan dulu. Kesiapan SDM, keberlangsungan cold storage, serapan pasar. Baru direplikasi seribu kali lipat. Yang terjadi justru sebaliknya. Ekspansi diputuskan saat rumah lama belum selesai dibereskan.

Menurut penulis, jauh lebih arif bila pemerintah cukup berani menahan diri di 100–200 titik untuk tahap awal, tapi benar-benar dikawal sampai sukses—seperti model Kampung Nelayan Modern di Biak yang justru jadi rujukan seluruh estimasi anggaran program ini. Yang 100 saja belum tuntas, kenapa buru-buru lompat ke seribu lebih?

Standar Ikut Menurun?

Estimasi awal KKP mematok kebutuhan sekitar Rp22 miliar per lokasi untuk kategori utama, basis proyeksi Rp24,2 triliun untuk 1.100 lokasi. Kategori penyangga disebut Rp10 miliar hingga belasan miliar. Tapi begitu program masuk tahap eksekusi 2026, angka riilnya jauh lebih kecil. Di Kabupaten Bangka Selatan sendiri, enam titik kategori penyangga yang sudah berkontrak rata-rata hanya dianggarkan Rp3–5 miliar per lokasi—kurang dari sepertiga estimasi awal.

Ini bukan sekadar angka di kertas. Anggaran yang menyusut berarti fasilitas yang dijanjikan di awal—dermaga layak, cold storage memadai, akses air bersih—harus dipangkas menyesuaikan kantong yang lebih tipis. Nelayan di lokasi "penyangga" berisiko mendapat versi program yang jauh lebih kurus dari yang dipromosikan ke publik.

Terkebih lagi,sejatinya bagian paling krusial KNMP bukan gedungnya, melainkan siapa yang mendampingi nelayan setelah serah terima. Pengelolaan KNMP yang nantinya dikelola oleh KDMP direkrut lewat skema Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Sebanyak 5.476 orang untuk KNMP, dengan rencana 4 orang pengelola per lokasi. Walaupun ini juga akan menjadi catatan tersendiri nantinya. Apakah akan efektif 4 orang pengelola di KNMP yang hanya berstatus penyangga dan skala aktivtas ekonominya tidak terlalu besar. Bekal para manager pengelola ini adalah dua minggu bela negara plus satu bulan pelatihan manajerial. Enam minggu total, sebagian besar berisi kedisiplinan, bukan pelatihan bisnis perikanan, rantai dingin, atau pemasaran. Secara harfiah, ini boot camp ala militer.

Sekarang bayangkan lagi nelayan yang dikisahkan di awal tulisan tadi. Kebiasaannya menjual ke tengkulak, berutang saat paceklik, tidak menyimpan hasil tangkapan. itu bukan soal kekurangan fasilitas. Itu “sistem hidup” yang dibentuk puluhan tahun, kadang lintas generasi. Mengubahnya butuh kepercayaan yang dibangun pelan-pelan, tahun demi tahun, oleh orang yang dikenal dan tinggal cukup lama di kampung itu. Enam minggu pembekalan, ditambah masa tugas pendamping yang terbatas, jelas tidak sepadan dengan beban perubahan yang diminta darinya.

Bayang-Bayang Minapolitan

KNMP bukan yang pertama. Satu dekade lalu, Minapolitan mengusung ambisi serupa dan berakhir lamban. Evaluasi lapangan menunjuk lemahnya komitmen daerah dan koordinasi yang buruk sebagai biang keladinya. Bedanya, Minapolitan dijalankan lewat DAK yang ditransfer ke daerah: daerah punya kendali, tapi banyak yang tidak siap. KNMP membalik logika itu. Anggaran dan pengelola datang langsung dari pusat. Secara teori lebih cepat. Tapi daerah kini berisiko kehilangan kendali atas aset di wilayahnya sendiri, dikelola orang baru yang belum mengenal karakter nelayan setempat dan tak lama akan berganti lagi. Rasa memiliki dan pengawasan lokal-dua hal yang justru paling menentukan untuk mengubah kebiasaan ekonomi nelayan-berpotensi lebih lemah di sini.

KNMP punya niat baik. Tapi lompatan target yang tak konsisten, anggaran yang terus menyusut, dan pendampingan SDM yang lebih menekankan kedisiplinan singkat ketimbang perubahan pola pikir mendalam, membuat program ini berjalan di atas fondasi yang rapuh. Tanpa jeda untuk mengevaluasi tahap sebelumnya dan memperkuat koperasi pengelola sepadan dengan kecepatan pembangunan fisik, KNMP berisiko berhenti menjadi deretan bangunan yang diresmikan. Monumen baru dengan wajah lama. Mengulang nasib Minapolitan yang pernah kita coba dan tinggalkan.

Nelayan itu tetap akan melaut besok pagi, dengan atau tanpa dermaga baru. Dengan atau tanpa fasilitas KNMP. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangunkan masa depan untuknya, atau sekadar mengejar target yang berubah setiap kali dilaporkan ke atas.