Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan opsi calon lokasi untuk Private Financial Institution Indonesia (PFII).
Dia menyebutkan telah meninjau lahan milik BUMN di Pulau Dewata Bali bersama dengan CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
“Kemarin saya, Pak Rosan, sudah meninjau beberapa tempat di Bali. Jadi salah satunya adalah lahan yang dimiliki oleh BUMN di Bali,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Airlangga menjelaskan kunjungannya ke Bali salah satunya untuk meninjau beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan juga lahan milik perusahaan pelat merah di Bali barat juga lahan milik BUMN di dekat bandara. “Nah, jadi itu yang menjadi alternatif untuk pendirian PFII,” ujarnya.
Meski demikian, Airlangga menegaskan lokasi PFII belum diputuskan. Menurut dia, selain berada di dalam KEK, pemerintah juga membuka opsi lokasi di luar kawasan tersebut.
“Kita ada pilihan, jadi ada yang di luar KEK (di) Bali, Kota Denpasar,” katanya.
Dia menuturkan pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif lokasi sebelum mengambil keputusan lahan mana yang akan jadi lokasi PFII. Menurut dia nantinya penetapan lokasi akan dilakukan setelah pembahasan undang-undang terkait rampung dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga mengungkapkan pemilihan Bali jadi opsi lokasi PFII berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari ketersediaan lahan hingga dukungan fasilitas kesehatan. Dia melihat kedua pertimbangan tersebut dinilai penting untuk menunjang operasional pusat keuangan internasional.
“Karena nanti akan ada para manajer investasi, investor, supaya mereka nyaman dan merasa aman. Di Bali kan beberapa lokasi itu tidak jauh. Kalau fasilitasnya itu kan fasilitas financial center. Tapi kalau di-carving wilayahnya, dibuat wilayah khusus, itu namanya KEK,” terangnya.
Kemudian mengenai regulasi, Airlangga mengatakan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) usai Undang-undang tentang PFII.
Sementara itu, mengenai kebutuhan pendanaan awal PFII, Airlangga mengatakan pemerintah masih akan menghitung besaran investasi yang dapat dihimpun untuk mendukung pembangunan pusat keuangan tersebut. “Nanti kita lihat kira-kira berapa investasi yang bisa ditarik di situ,” tutupnya.