Airlangga: Lonjakan Impor Migas Jadi Penyebab Neraca Dagang RI Defisit
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan defisit neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2026, terutama dipicu oleh meningkatnya impor minyak dan gas (migas) seiring kenaikan harga minyak dunia.
Neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 defisit USD 1,61 miliar. Ini menjadi defisit pertama setelah 72 bulan berturut-turut tercatat surplus.
“Tentu kalau kita lihat neraca non-migas kan masih positif, sekitar USD 2 jutaan ya. Kemudian yang meningkat itu neraca dari sektor migas, karena impor migas kelihatan angkanya naik,” kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).
Dia melihat kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung terhadap peningkatan nilai impor migas sehingga menekan neraca perdagangan. Meskipun kinerja ekspor sejumlah komoditas utama Indonesia seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferroaloy masih relatif stabil.
“Tentu kita berharap rencana mereka untuk ceasefire perdamaian itu kita lihat lagi, sebulan, dua bulan,” imbuhnya.
Selain impor migas, Airlangga mengatakan kenaikan harga minyak juga mendorong naiknya biaya impor bahan baku petrokimia yang merupakan turunan minyak.
Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembebasan bea masuk sementara bagi produk petrokimia selama 6 bulan. Dia menyebut kebijakan tersebut telah rampung digodok dan implementasinya tengah menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Dan itu kan juga sundulannya ke inflasi, dan inflasi juga relatif sama bulan kemarin masih sekitar tigaan (persen),” katanya.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membantu meredam tekanan inflasi. Dia menilai inflasi saat ini masih relatif terkendali, namun pemerintah tetap mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak terhadap harga barang, terutama yang tidak diatur pemerintah (non-administered price).
Airlangga juga menanggapi pertanyaan soal melemahnya nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap peningkatan bahan baku hingga daya beli masyarakat.
Hal ini menurut dia diantisipasi pemerintah dengan menggulirkan sejumlah stimulus guna menjaga daya beli masyarakat. Di antaranya penyaluran bantuan beras 10 kilogram selama tiga bulan bagi masyarakat hingga kelompok desil keempat.
Pemerintah juga melanjutkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan yang ditanggung pemerintah.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan program bantuan bagi 150 ribu lulusan baru untuk memperoleh pekerjaan selama enam bulan, dengan biaya honor ditanggung pemerintah.
Selain itu, terdapat program pelatihan vokasi bagi 250 ribu orang, termasuk 50 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengikuti retraining dan reskilling.
“Ya kita berharap dengan adanya bantuan beras ini yang besarannya per bulan sekitar 330 ribu (kg) ini kan menurunkan tekanan terhadap harga pangan juga,” jelasnya.
Gangguan Supply Chain Penyebab PMI Manufaktur Kontraksi
Airlangga menilai kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2026 dipicu oleh terganggunya rantai pasok (supply chain) global.
Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global tercatat turun ke level kontraksi 46,9 pada Juni 2026 dari 50,0 pada Mei 2026.
“Itu terkait dengan supply chain, jadi supply chain sangat terganggu, kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, isu gangguan rantai pasok kini menjadi perhatian berbagai negara dan organisasi internasional. Menurut dia, pembahasan mengenai persoalan tersebut juga menjadi fokus dalam banyak pihak, seperti Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan ASEAN.
Meski demikian, Airlangga memandang prospek sektor manufaktur Indonesia dalam 12 bulan ke depan masih cukup positif dan menyebut ada optimisme dari pelaku usaha terhadap kinerja usaha mereka.
“Tapi kalau kita lihat outlook 12 bulan ke depan sih relatif mereka lebih optimis,” ujarnya.
PMI manufaktur Indonesia kembali memasuki fase kontraksi atau di bawah batas aman 50 pada Juni 2026. Sebelumnya PMI sempat menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 di level 50, membaik dari April yang terkontraksi pada angka 49,1.