Ini Perkembangan Terbaru Rencana Datangkan KRL Bekas Jepang
PerbesarRencana pengadaan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang kembali mendapat dukungan. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan pihaknya mendukung langkah tersebut untuk mempercepat peningkatan layanan transportasi publik, meski pembahasan lebih lanjut dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI belum dilakukan.
Dony mengatakan, pengadaan sarana transportasi harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan upaya pemerintah meningkatkan kualitas transportasi publik. Menurutnya, kereta api memiliki peran penting dalam mengurangi berbagai persoalan perkotaan, terutama polusi dan konsumsi bahan bakar.
“Pada dasarnya tentu kita mendukung apa pun yang dibutuhkan dalam langkah percepatan transportasi kita. Karena memang kereta api kan menjadi salah satu transportasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menurunkan banyak hal,” ujar Dony kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta, dikutip Minggu (11/10).
Ia menjelaskan, sistem transportasi publik yang berjalan baik dapat memberikan dampak lebih luas bagi perkotaan. Selain menekan polusi dan penggunaan bahan bakar, transportasi publik yang memadai juga dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan perkotaan baru.
Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi diharapkan berkurang sehingga kepadatan lalu lintas di Jakarta bisa ditekan.
“Nah ini makanya pada dasarnya kami tentu sangat mendukung, tinggal nanti kita bisa dengan Dirut KAI, berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” ungkap Dony.
Meski demikian, Dony mengaku belum membahas rencana pengadaan KRL bekas tersebut dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk mengetahui jumlah rangkaian yang dibutuhkan guna memenuhi permintaan masyarakat terhadap layanan KRL.
KRL dari Jepang Solusi Sementara
Sementara itu, KAI Commuter menyebut pengadaan KRL bukan baru dari Jepang diharapkan menjadi solusi sementara untuk menjaga kecukupan kapasitas angkut penumpang. Langkah ini diperlukan seiring kebutuhan penambahan sarana dan rencana penggantian rangkaian yang telah mencapai umur teknis.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan pengadaan tersebut ditujukan untuk menjembatani kebutuhan armada hingga ketersediaan sarana dalam jangka panjang dapat terpenuhi.
“Diharapkan dengan pembelian KRL bukan baru ini menjadi solusi bridging pemenuhan kebutuhan sarana demi menjaga kecukupan kapasitas angkut hingga 10 tahun ke depan,” kata Karina.
Karina menjelaskan, pembahasan mengenai biaya pengadaan masih berlangsung. KAI Commuter juga berkoordinasi dengan operator KRL di Jepang untuk membahas rencana tersebut.
Ia menegaskan, rangkaian yang diusulkan bukan kereta yang sudah menjadi barang rongsokan atau scrap. KRL tersebut masih digunakan dalam operasional di Jepang sehingga skema yang diajukan berupa pembelian kereta bekas pakai.
“KRL bukan baru yang diusulkan dalam RDP (23/9) lalu merupakan KRL bukan baru, bukan merupakan KRL scrap. KRL bukan baru tersebut adalah KRL yang saat ini masih dioperasikan di Jepang sehingga usulan skema adalah bersifat pembelian KRL bukan baru,” jelasnya.
Menurut Karina, pengadaan KRL bekas tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan peremajaan armada. Sejumlah rangkaian yang telah mencapai umur teknis direncanakan menjalani konservasi secara bertahap mulai 2026-2027.
Penggantian ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga ketersediaan armada agar pelayanan KRL tetap berjalan dan kapasitas angkut penumpang dapat dipertahankan.
Di sisi lain, KAI Commuter telah melakukan pengadaan KRL baru sejak 2024. Armada yang didatangkan mencakup kereta produksi dalam negeri maupun impor. Hingga saat ini, sebanyak 18 trainset KRL baru telah beroperasi di wilayah Jabodetabek.
Dengan adanya pengadaan KRL baru dan rencana pembelian kereta bekas, pemenuhan kebutuhan sarana dilakukan melalui beberapa skema. Pengadaan KRL bekas diharapkan dapat menjadi solusi penghubung untuk memenuhi kebutuhan armada, sembari pengadaan kereta baru terus berjalan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah mempertimbangkan kebutuhan operasional KAI sekaligus kemampuan industri perkeretaapian dalam negeri dalam menentukan kebijakan pengadaan KRL.
Berdasarkan data KAI, kebutuhan KRL mencapai sekitar 105 unit. Sementara itu, ketersediaan armada saat ini baru berada di kisaran 80-an unit. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan rencana pengadaan tambahan sarana.
Dudy menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan berfokus pada aspek teknis dan keselamatan kereta yang akan didatangkan. Adapun ketentuan mengenai impor menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah batas usia kereta yang dapat diimpor. Sebelumnya, pemerintah menyebut KRL impor yang diperbolehkan memiliki usia maksimal 20 tahun.