Mundur dari Wapres, Gibran Bisa Dapat Rumah di Jakarta, Luas Tanah 1.500 Meter Persegi
PerbesarMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia hari ini, Kamis (12/11).
Meskipun mundur sebelum berakhirnya masa jabatan, Gibran masih berhak mendapatkan dana pensiun dan berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada mantan Wapres, salah satunya rumah kediaman.
Dalam Pasal 8 UU No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Wapres yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Adapun spesifikasi rumah kediaman mantan Presiden dan Wapres diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Rumah kediaman tersebut disediakan oleh pemerintah menggunakan kas negara. Dalam Bab I Pasal I dijelaskan penyediaan rumah kediaman tersebut bisa melalui mekanisme pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah dan pembangunan rumah, atau pembangunan atau peremajaan rumah di lahan milik pribadi untuk rumah kediaman.
Sementara dalam Bab II, pemerintah menetapkan kriteria umum kediaman rumah bagi mantan presiden maupun wapres. Pertama, berada di wilayah Republik Indonesia, berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
Kemudian memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga, serta tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan.
Pada Bab III, dijelaskan standar rumah kediaman bagi mantan presiden dan wapres. Pasal 3 menyatakan bahwa tanah yang diadakan untuk rumah kediaman paling banyak seluas 1.500 m2 untuk yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, dan bagi yang berada di luar DKI Jakarta, paling banyak nilainya disetarakan dengan rumah di DKI Jakarta.
Kemudian pada Pasal 4, bangunan untuk rumah kediaman bagi mantan presiden dan Wapres meliputi ruang yang dapat mendukung aktivitas bersama keluarga dan desain tata ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
Adapun spesifikasi bahan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis untuk kekuatan bangunan, persyaratan kenyamanan dan keamanan penghuni, dan fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni. Bangunan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
"Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluruh lantai bangunan paling banyak seluas 1.500 m2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang," berikut bunyi Pasal 5 dalam Bab III terkait standar rumah kediaman.
Selanjutnya Bab IV menjelaskan perhitungan nilai untuk penganggaran rumah kediaman, dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan.
Menteri melakukan perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi DKI Jakarta termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah dan/ atau bangunan sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, paling lambat 3 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan.
Rinciannya yakni mencakup penjumlahan antara total nilai tanah, total nilai bangunan, dan segala pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan pemberian rumah kediaman yang layak bagi mantan presiden atau wapres yang ditanggung oleh Negara.
"Total nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perkalian antara nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan luas tanah dengan ketentuan paling banyak seluas 1.500 meter persegi," lanjut beleid tersebut.
Sementara total nilai bangunan sebagaimana dimaksud merupakan perkalian antara perhitungan nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan luas bangunan dengan ketentuan paling banyak seluas 1.500 meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.