Prancis Dibayangi Beban Utang Tinggi-Turunnya Kepercayaan Pasar
PerbesarKerusuhan terjadi di Prancis dan bermula dari protes soal biaya hidup yang tinggi pada Sabtu (17/10). Tak hanya itu, beban utang Prancis juga tercatat tinggi.
Dikutip dari Fortune pada Minggu (18/10), beban utang Prancis kini telah mendorong imbal hasil obligasi ke level tertinggi dalam 24 tahun. Kondisi ini bahkan sampai memunculkan sinyal peringatan di mana peringatan semacam itu terakhir kali terjadi pada krisis utang zona euro pada 2011.
Lonjakan biaya pinjaman akan menandakan bahwa Prancis berada di bawah kendali pasar obligasi yang mulai memperhitungkan meningkatnya kemungkinan gagal bayar utang. Situasi tersebut serupa dengan kondisi Inggris yang secara efektif berada di bawah tekanan kelompok investor obligasi yang dikenal sebagai bond vigilantes.
Di sisi lain, kandidat dari kelompok sayap kanan ekstrem dan sayap kiri ekstrem yang unggul dalam persaingan menuju kursi presiden Prancis pada musim semi mendatang juga membuat pasar semakin kehilangan kepercayaan. Pasar tak percaya bahwa kedua kubu tersebut bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menekan defisit anggaran.
Managing Director untuk Eropa di Eurasia Group Prancis, Mujtaba Rahman melihat Prancis benar-benar menghadapi krisis demokrasi liberal, krisis salah kelola fiskal, serta krisis ketidakpuasan generasi muda dengan kondisi tersebut.
“Namun, krisis fiskal merupakan ancaman paling berbahaya karena menjadi akar dari banyak persoalan negara tersebut dan mengancam kehancurannya. Prancis benar-benar berada di ambang kehancuran,” kata Mutjaba.
Saat ini, utang publik Prancis kini mencapai rekor USD 4 triliun dolar atau setara 119 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rasio tersebut merupakan yang tertinggi sejak periode segera setelah Perang Dunia II.
Hal ini awalnya memang disebabkan oleh pandemi, serta perang di Ukraina dan Iran yang memperburuk kondisi fiskal Prancis.
Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu saat ini telah mengusulkan anggaran 2027 yang secara moderat akan menurunkan defisit menjadi 5 persen dari PDB dibandingkan 5,4 persen saat ini. Usulan tersebut akan diajukan untuk voting di Majelis Nasional pada Selasa (20/10) esok.
“Jika pemerintahannya gagal meloloskan anggaran, biaya pembayaran bunga utang Prancis dapat melonjak. Prancis bisa terpaksa meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan memohon bantuan dari Bank Sentral Eropa (ECB). Hal itu akan menjadi penghinaan bagi ekonomi terbesar ketujuh di dunia,” ujar Mujtaba.
Ia melihat bahwa ketidakpercayaan pasar terhadap Prancis lebih banyak dipicu faktor politik ketimbang ekonomi. Investor khawatir negara tersebut semakin sulit diperintah karena kelompok sayap kiri ekstrem dan sayap kanan ekstrem kemungkinan tidak bersedia melakukan perubahan yang diperlukan.
Saat ini, pemimpin sayap kanan ekstrem, Marine Le Pen telah berjanji mengembalikan usia pensiun resmi menjadi 62 tahun. Ia bahkan sebelumnya mengusulkan penurunan usia pensiun hingga 60 tahun.
Sementara itu, kandidat presiden dari sayap kiri ekstrem Jean-Luc Mélenchon berkampanye dengan rencana agar bank sentral membatalkan begitu saja kepemilikan obligasi utang Prancis.
Posisi politik tersebut menurut Mujtaba menjelaskan mengapa investor obligasi mendorong biaya pinjaman Prancis ke level yang sangat tinggi.
“Mereka khawatir negara tersebut semakin rentan terhadap gejolak sosial dan mengalami kelumpuhan institusional,” ujarnya.
Lebih jauh, Mujtaba menjelaskan bahwa pemilihan presiden pada Mei mendatang belum tentu menjadi penentu utama bagi pasar keuangan.