Kumparan Logo

Purbaya Sebut Anggaran Rp 11 T untuk Buka 200 Juta Rekening Masih Belum Final

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran untuk program pembukaan rekening bank bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP belum ditetapkan. Program tersebut rencananya memberikan saldo awal Rp 50 ribu untuk setiap rekening baru.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya merespons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun.

Menurut Purbaya, angka Rp 11 triliun tersebut masih merupakan hitungan awal. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran secara lebih rinci.

“Belum 11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang udah punya mungkin juga nggak dibukain,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (10/9).

video story embed

Purbaya menyebut pemerintah juga belum memastikan secara detail apakah masyarakat yang sudah memiliki rekening akan kembali dibuatkan rekening baru.

Selain menghitung anggaran, pemerintah juga perlu menyiapkan dan merapikan data sebelum program dijalankan. Salah satunya melalui penggabungan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data perbankan yang tersedia melalui Bank Indonesia (BI).

Untuk pelaksanaannya, Purbaya menyebut Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menjalankan program tersebut di luar Aceh. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menangani pelaksanaannya di Aceh.

Purbaya juga belum memastikan apakah program tersebut bisa dimulai pada akhir tahun ini. Menurutnya, jika masih membutuhkan persiapan, program kemungkinan baru dapat dijalankan pada tahun depan.

“Nggak tahu mereka siapnya kapan. Harus sih, kalau anggaran tahun ini kan ada mepet, harusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data dukcapil sama data perbankan dari BI, segala macam. Itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua. Nggak langsung besok siap,” ujar Purbaya.