Suahasil Didukung 3 Wamenkeu, Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi?
PerbesarPenambahan dua Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru dinilai tidak otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak terhadap perekonomian akan sangat bergantung pada kemampuan formasi baru tersebut dalam memperkuat eksekusi kebijakan fiskal dan meningkatkan kredibilitas pemerintah.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi tetap ditentukan oleh faktor fundamental, terutama konsumsi, investasi, dan ekspor.
“Penambahan wakil menteri tidak otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tetap ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. Dampaknya baru terasa jika formasi baru mampu memperkuat eksekusi fiskal dan meningkatkan kredibilitas kebijakan,” kata Yusuf kepada kumparan, Minggu (4/10).
Menurut dia, komposisi tiga Wamenkeu saat ini cukup relevan dengan tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah. Luky Alfirman memiliki pengalaman panjang di bidang anggaran, sementara Nurkholisoh Ibnu Aman dan Juda Agung memiliki latar belakang Bank Indonesia (BI).
Kombinasi tersebut dinilai dapat mempertemukan keahlian dalam pengelolaan APBN dengan perspektif moneter. Hal ini menjadi penting di tengah tekanan terhadap rupiah, arus modal, serta biaya pembiayaan pemerintah.
“Komposisinya cukup relevan. Luky Alfirman memiliki pengalaman panjang di bidang anggaran, sedangkan Nurkholisoh Ibnu Aman dan Juda Agung berlatar belakang Bank Indonesia. Kombinasi ini mempertemukan keahlian APBN dan perspektif moneter pada saat stabilitas rupiah, arus modal, serta biaya pembiayaan pemerintah sedang menghadapi tekanan,” ujarnya.
Yusuf menilai, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter memang perlu diperkuat. Namun, koordinasi tersebut tetap harus dilakukan tanpa mengurangi independensi BI.
Di sisi lain, pasar dinilai tidak akan semata-mata melihat jumlah pejabat di Kemenkeu. Arah kebijakan dan hasil kerja dari formasi baru justru akan menjadi faktor yang lebih menentukan.
Tantangan terdekat, kata Yusuf, adalah menjaga defisit tetap terkendali, memastikan kualitas belanja pemerintah hingga akhir tahun, serta mempertahankan disiplin fiskal dalam penyusunan APBN 2027.
Dia juga menilai respons negatif pasar tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan perombakan kabinet. Sentimen pasar turut dipengaruhi faktor eksternal, termasuk perkembangan harga minyak dan arus modal keluar.
Yusuf mengatakan pembagian tugas ketiga Wamenkeu perlu segera diperjelas untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, masing-masing dapat difokuskan pada penerimaan, belanja dan penyusunan APBN, serta pembiayaan dan koordinasi sektor keuangan.
Pengaruh formasi baru terhadap perekonomian, lanjutnya, bersifat tidak langsung. Dampak positif berpotensi terlihat melalui stabilitas rupiah, penurunan premi risiko, hingga biaya utang pemerintah yang lebih rendah.
Namun, manfaat tersebut baru dapat terlihat apabila pemerintah mampu menunjukkan konsistensi kebijakan dan eksekusi fiskal yang nyata dalam beberapa bulan ke depan.
“Jadi, pengaruh formasi baru terhadap ekonomi bersifat tidak langsung. Dampak positif dapat muncul melalui rupiah yang lebih stabil, premi risiko yang lebih rendah, dan biaya utang yang lebih murah. Namun, hal itu baru akan terlihat jika dalam tiga hingga enam bulan ke depan pemerintah menunjukkan kebijakan yang konsisten dan eksekusi fiskal yang nyata,” jelas Yusuf.
Kebijakan Ekonomi Tak Cukup Hanya dari Kementerian Ekonomi
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai penambahan jumlah Wamenkeu justru perlu dioptimalkan agar dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan fiskal.
“Sesungguhnya 1 wamenkeu sudah cukup, 2 lebih dari cukup, 3 terlalu banyak. Semoga bisa dioptimalkan untuk memperbaiki manajemen fiscal kita,” kata Wija.
Menurut dia, upaya meningkatkan kinerja ekonomi tidak cukup hanya dengan mengubah komposisi pejabat di kementerian ekonomi. Sebab, kementerian ekonomi lebih banyak menangani kebijakan di sisi hulu, sementara kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berada di berbagai kementerian teknis dan sektoral.
“Kurang tepat jika upaya mendorong kinerja ekonomi hanya dengan mengubah komposisi menteri-menteri ekonomi. Menteri ekonomi hanya pegang kebijakan hulu, sementara kebijakan hilir yang berhubungan langsung dengan rakyat justru banyak ditangani kementerian teknis/sektoral,” ujarnya.
Wija mencontohkan persoalan harga pangan. Untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau, menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki kinerja sejumlah kementerian teknis, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Perdagangan.
Sementara untuk menciptakan lapangan kerja, koordinasi juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Investasi, Kementerian Dalam Negeri hingga Danantara.
“Sepanjang yang dikutak-kutik hanya kementerian ekonomi, dampak langsung yang dirasakan masyarakat akan sangat minimal,” kata Wija.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wamenkeu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).
Dengan pelantikan tersebut, Kemenkeu kini memiliki tiga Wamenkeu. Sebelumnya, Prabowo telah melantik Juda Agung sebagai Wamenkeu pada 5 Februari 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembagian tugas untuk ketiga Wamenkeu masih akan dibahas bersama. Menurut dia, ketiganya memiliki posisi yang sama sebagai Wamenkeu.
“Kita ngobrol dulu. Tapi yang pasti, saya ingin sampaikan, dalam pengangkatan oleh Bapak Presiden, masing-masing diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” kata Suahasil usai pelantikan dua Wamenkeu baru di Jakarta, Kamis (1/10).