UU Pelindungan Ketenagakerjaan Wajibkan Pengusaha Siapkan Dana Cadangan Pesangon
PerbesarPemerintah memperbarui ketentuan mengenai hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam UU yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 tersebut, pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada pekerja yang mengalami PHK. Besaran pembayaran disesuaikan alasan terjadinya PHK.
Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah penghapusan faktor pengali 0,5 kali dalam perhitungan pesangon. Dengan aturan baru ini, besaran pesangon memiliki pengali paling sedikit satu kali.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan pekerja, termasuk dalam kasus PHK yang dilakukan dengan alasan efisiensi perusahaan.
"Jadi tidak ada lagi pengalinya 0,5, dan tidak ada juga alasan perusahaan mem-PHK dengan mudah karena alasannya fakta karena efisiensi dan seterusnya," kata Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).
Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut, uang pesangon dapat diberikan berdasarkan masa kerja pekerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak memperoleh pesangon sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih hingga kurang dari dua tahun berhak atas dua bulan upah.
Besarannya pesangon yang diberikan oleh pemberi kerja akan terus meningkat sesuai dengan masa kerja. Adapun ketentuan lengkap besaran pesangon adalah sebagai berikut:
Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah.
Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun mendapat 2 bulan upah.
Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun mendapat 3 bulan upah.
Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun mendapat 4 bulan upah.
Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun mendapat 5 bulan upah.
Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 6 bulan upah.
Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah.
Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah.
Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.
Berdasarkan Pasal 234 ayat 1 UU No 27 Tahun 2026, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri dari upah pokok serta tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.
Perusahaan Wajib Sediakan Dana Cadangan Pesangon
Selain mengatur perubahan dalam perhitungan pesangon, pemerintah juga mewajibkan pemberi kerja menyediakan dana cadangan pesangon. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Dana tersebut diperlukan untuk memastikan perusahaan memiliki kemampuan membayarkan pesangon ketika terjadi PHK.
Sesuai dengan beleid Pasal 253 ayat 2, penyediaan dana ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK, khususnya bagi pekerja yang belum memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Dana cadangan pesangon nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah. Meski demikian, kewajiban menyediakan dana tersebut tidak berlaku bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil (UMKM).
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dana cadangan pesangon juga berbeda dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dana cadangan ini secara khusus disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut juga dapat berujung pada pencabutan perizinan berusaha. Sementara itu, tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur lebih lanjut melalui PP.