Kelas Menengah: Fondasi Ekonomi Indonesia yang Mulai Rapuh
Mahasiswa Akuntansi Penikmat Sejarah, Ekonomi, dan Geopolitik
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Muhammad Dirga Sagita tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkhir-akhir ini kita banyak mendengar narasi bahwa ekonomi Indonesia sedang bertumbuh. Di berbagai media dan platform resmi, kalimat ini terdengar sangat meyakinkan. Namun, pada faktanya dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang justru merasakan hal yang berbeda.
Belanja makin dihitung, cicilan terasa lebih berat, tabungan cepat habis, dan rasa aman ekonomi semakin menipis. Di sinilah persoalannya. Dikutip dari Bank Indonesia, ekonomi tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan semata, tetapi juga dari seberapa tenang masyarakat menjalani hidupnya. Dan hari ini, salah satu bantalan utama ekonomi Indonesia adalah kelas menengah yang mulai tampak menurun.
Hampir seluruh negara di dunia hanya berfokus pada kelompok miskin, sementara kelompok kaya menikmati hasil pembangunan. Di sisi lain, belum banyak kebijakan yang benar-benar mendukung keberlangsungan dan berpihak pada kelas menengah. Di Indonesia, masyarakat miskin mendapatkan perlindungan ekonomi melalui berbagai program dari pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain sebagainya.
Lalu, mengapa kelas menengah penting? Karena kelas inilah yang selama ini menjadi bantalan penyangga ekonomi nasional. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencapai 66,35 persen dari total penduduk Indonesia, serta menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.
Itu artinya, ketika kelompok ini kuat, konsumsi nasional juga ikut kuat. Sebaliknya, ketika kelompok ini mulai goyah, denyut ekonomi domestik ikut melemah. Di negara seperti Indonesia, yang sangat bergantung pada belanja rumah tangga, kelas menengah mungkin bukan kelas tertinggi, namun mereka adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Masalahnya, kita sering terlalu cepat menyebut Indonesia sebagai negara dengan kelas menengah yang besar, padahal fondasinya belum tentu kokoh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah justru menyusut dibandingkan sebelum pandemi, sementara kelompok menuju kelas menengah membesar.
Banyak orang memang tidak miskin, namun juga belum benar-benar aman secara ekonomi. Kelas menengah masih sangat bergantung pada gaji bulanan, sangat rentan terhadap PHK, dan belum memiliki bantalan keuangan yang cukup ketika harga kebutuhan naik. Jadi, yang kita hadapi hari ini bukan hanya penurunan daya beli, melainkan menipisnya rasa aman sosial dan ekonomi.
Inilah ironi ekonomi di negeri kita. Di satu sisi, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar PDB Indonesia, dengan kontribusi 53,88 persen pada 2025. Di sisi lain, kelompok yang menopang konsumsi itu justru sedang menahan napas. Mereka tetap bekerja, tetap belanja, tetap membayar pajak, dan tetap menggerakkan pasar. Namun semua itu dilakukan dengan ruang gerak yang makin sempit. Ketika pemerintah berbicara soal pertumbuhan, pertanyaan mendasarnya bukan hanya “berapa persen ekonomi tumbuh?”, tetapi juga “siapa yang sebenarnya menanggung beban agar pertumbuhan itu tetap hidup?”
Sebenarnya yang membuat penderitaan kelas menengah ini semakin nyata adalah inflasi yang menyebabkan biaya hidup semakin meningkat. Pendapatan masyarakat tidak kunjung membaik, sementara harga terus naik. Inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen secara tahunan, dan Bank Indonesia masih mempertahankan BI-Rate di angka 4,75 persen pada April 2026 untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Dari sudut pandang ekonomi makro, langkah ini dapat dipahami. Stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi memang penting. Namun dari sudut pandang rumah tangga kelas menengah, stabilitas makro belum tentu berarti hidup terasa ringan. Harga kebutuhan tetap naik, biaya pendidikan tidak turun, ongkos transportasi tetap menekan, dan cicilan tetap menunggu di akhir bulan. Negara mungkin stabil, tetapi masyarakat belum tentu merasa stabil.
Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Kelas menengah yang rapuh akan lebih hati-hati dalam berbelanja, menunda membeli properti, menahan biaya pendidikan, mengurangi rekreasi, bahkan menurunkan kualitas dan kuantitas konsumsi keluarga.
Dalam jangka pendek, hal ini membuat pasar menjadi lesu. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa melahirkan generasi yang tumbuh dalam kecemasan ekonomi secara terus-menerus. Kita akan memiliki masyarakat yang tampak produktif, tetapi mudah lelah karena terus bekerja, namun sulit berkembang. Dan itu bukan fondasi yang baik bagi cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju.
Oleh karena itu, sudah waktunya arah kebijakan ekonomi Indonesia harus lebih serius membaca keresahan kelas menengah. Perlindungan untuk kelompok miskin tetap penting, tetapi menjaga kelas menengah agar tidak rapuh juga sama mendesaknya.
Fokus kebijakan tidak boleh berhenti hanya pada menjaga pertumbuhan, melainkan harus bergerak ke penciptaan pekerjaan formal yang berkualitas, peningkatan upah riil, pengendalian biaya hidup, dan penguatan rasa aman ekonomi rumah tangga.
Karena pada akhirnya, kelas menengah bukan hanya angka statistik. Mereka adalah penyangga konsumsi, penjaga optimisme, dan penghubung antara stabilitas ekonomi dengan kesejahteraan nyata. Jika bantalan ini terus menipis, maka yang rapuh bukan hanya kelas menengah, tetapi juga masa depan ekonomi Indonesia itu sendiri.