IKN di Ujung Tanduk: Ancaman Mangkrak di Tengah Pendanaan

ilustrasi gedung perkotaan modern. foto: pixabay.com

Ibu kota Nusantara (IKN) dirancang pemerintah sebagai pusat pemerintah, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah berinisiatif memindahkan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah kalimatan utara. Pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi pemerataan, baik dari segi ekonomi, pembangunan maupun penduduk. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat meningkatkan kualitaas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang modern, ramah lingkungan, dan terintegritas.

Merujuk laman resmi, Ibu Kota Nusantara dirancang untuk mewujudkan Indonesia negara maju, sesuai dengan visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah arah pembangunan menjadi Indonesiasentris dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Kalimantan utara menjadi lokasi strategis untuk pembangunan ini dianggap aman dari resiko bencana yang minim, selain itu wilayah tersebut memiliki lahan luas yang masih berstatus Hutan Produksi (HP) dan perkebunan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur bukanlah gagasan yang baru muncul pada era Presiden Jokowi, melainkan sudah ada sejak masa Presiden pertama RI Sukarno yang mencetuskan ide tersebut pada tahun 1960. Saat itu, Presiden Sukarno berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya.

Sejak diumumkan resmi pada Januari 2022, IKN di Kalimantan Timur telah menjadi proyek prestisius yang membutuhkan anggaran sangat besar. Dengan estimasi biaya mencapai Rp466 triliun, hanya sekitar 20% yang dialokasikan dari APBN, sementara 80% sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Namun, realisasi investasi swasta jauh dari target yang diharapkan. Hingga pertengahan 2024, komitmen investasi yang terkumpul masih jauh dari angka yang dibutuhkan. Beberapa perusahaan besar yang sempat dikabarkan akan berinvestasi akhirnya mundur atau menunda keputusan mereka, menciptakan ketidakpastian pendanaan yang semakin mengkhawatirkan.

ilustrasi boneka yang menggambarkan politik. foto: pixabay.com

Tantangan Transisi Kepemimpinan

Transisi kepemimpinan politik juga menjadi faktor signifikan dalam ketidakpastian proyek IKN. Pemerintahan baru memiliki prioritas kebijakan yang berbeda, dengan fokus pembangunan yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan visi IKN sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen lanjutan terhadap proyek yang membutuhkan kesinambungan politik jangka panjang.

Perubahan kebijakan atau pengurangan anggaran dapat berdampak langsung pada kemajuan pembangunan. Tanpa kepastian dukungan politik, investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya, menciptakan lingkaran setan pendanaan yang sulit diputus.(Yanti Fristikawati et al., 2022)

Risiko Mangkrak dan Dampak Ekonomi

Jika persoalan pendanaan terus berlanjut, risiko proyek IKN menjadi mangkrak akan semakin nyata. Pengalaman Indonesia dengan proyek-proyek infrastruktur besar yang terbengkalai, seperti Hambalang dan beberapa proyek jalan tol, menjadi peringatan akan konsekuensi dari ketidakjelasan pendanaan.

Dampak ekonomi dari proyek mangkrak tidak hanya terbatas pada pemborosan anggaran negara, tetapi juga hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari pembangunan IKN. Kalimantan Timur yang telah mempersiapkan diri menjadi lokasi ibu kota baru akan kehilangan momentum pembangunan, sementara Jakarta akan tetap menghadapi masalah klasik seperti kemacetan, banjir, dan penurunan tanah tanpa solusi komprehensif. (Silalahi, 2019)

Urgensi Reorientasi Strategi Pendanaan

Menghadapi situasi ini, pemerintah perlu melakukan reorientasi strategi pendanaan IKN dengan lebih realistis. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

1. Mengembangkan skema pendanaan inovatif yang lebih menarik bagi investor, termasuk insentif fiskal yang lebih kompetitif dan jaminan kepastian hukum.

2. Melakukan penjadwalan ulang proyek dengan prioritas pada infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan esensial, sementara fasilitas lain dapat dikembangkan secara bertahap.

3. Meningkatkan transparansi perencanaan dan pengelolaan dana untuk membangun kepercayaan publik dan investor.

4. Melibatkan lembaga keuangan internasional dan mitra pembangunan dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel.(Soemardi et al., 2025)

Kesimpulan

IKN Nusantara kini berada di ujung tanduk, terancam menjadi proyek mangkrak monumental jika persoalan pendanaan tidak segera diatasi. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, strategi pendanaan yang inovatif, dan pendekatan yang lebih pragmatis untuk menyelamatkan visi pemindahan ibu kota ini.

Tantangan ini juga menjadi momentum refleksi nasional tentang bagaimana seharusnya proyek-proyek strategis nasional direncanakan dan dibiayai. Indonesia membutuhkan mekanisme yang lebih tangguh untuk memastikan proyek-proyek besar tetap berlanjut melampaui siklus politik, sehingga visi jangka panjang tidak terhambat oleh dinamika jangka pendek.

Pada akhirnya, nasib IKN tidak hanya menjadi pertaruhan prestise sebuah proyek infrastruktur, tetapi juga ujian bagi kemampuan Indonesia dalam mengelola aspirasi pembangunan jangka panjang di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika politik yang terus berubah.

Referensi

Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara. Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 9(16), 19–24. http;//puslit.dpr.go.id

Soemardi, B. W., Waty, M., Tantangan, A., Pengelolaan, D. A. N., Proyek, R., Ibu, P., Soemardi, B. W., & Waty, M. (2025). Analisis Tantangan Dan Pengelolaan Risiko Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara .., Rafama Media Ilmiah Teknik Sipil , Volume 13 , Nomor 1 , Januari 2025 : 1-8 Analisis Tantangan Dan Pengelolaan Risiko Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara .., Rafama Medi. 13(September 2024), 1–8.

Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, & Verrence Wibowo. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 739–749. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859

https://ikn.go.id/